Gara-gara uang pekerjaan tak kunjung dibayar, kontraktor sebuah puskesmas di Kotabaru menahan kunci bangunan dan enggan menyerahkannya kepada pemerintah.
CV Bluebells, pelaksana pekerjaan itu, berencana menahan kunci bangunan rawat inap Puskesmas sampai sisa uang pekerjaannya dibayarkan. "Kunci ruang rawat inap Puskesmas sama surat hibah tanah masih ada kami pegang," ujar Suriyah, Dirut CV Bluebells kepada Radar Banjarmasin awal pekan tadi.
Ruang rawat inap itu dikerjakan CV Bluebells di pertengahan 2018 tadi. Total kontrak Rp777 juta. Ruang rawat inap itu selesai di akhir tahun 2018 tadi. Celakanya, meski sudah selesai, tapi hak Suriyah belum diterima semua. "Baru dibayar 45 persen. Masih ada sisa empat ratus jutaan lagi."
Wanita yang lolos menjadi anggota DPRD Kotabaru dalam Pileg tadi, mengungkapkan. Pemerintah di akhir 2018 beralasan uang habis. "Jadi janjinya akan dianggarkan di APBD Perubahan 2019. Cuma sampai sekarang tidak ada lagi kabar dari pemerintah," keluhnya.
Suhe demikian ia akrab di sapa, menjelaskan, pekerjaan ruang rawat inap di Desa Tanjung Semalantakan itu memakan biaya besar. "Banyak biaya yang harus kami keluarkan," paparnya. Menurut data yang dimilki Suhe, banyak juga pemborong yang belum dibayar. "Tapi yang berani ngomong hanya sedikit," keluhnya.
Untuk Dinas Kesehatan ada 18 pekerjaan yang belum dibayar full. Total piutang pemerintah di bidang kesehatan mencapai Rp2,8 M. "Itu baru Dinas Kesehatan. Belum yang lain. Kami dengar mencapai Rp40 M," papar Suhe.
Ketua DPRD Kotabaru Alfisah, mengaku sampai sekarang tidak ada pemberitahuan resmi dari pemerintah daerah. "Karena di LKPJ 2018 tidak ada disampaikan soal itu," ungkapnya.
Sementara terkait APBD Perubahan 2019, Alfisah mengatakan, pemerintah belum juga mengusulkan. "Kita tunggu. Karena masih ada jadwalnya. Kalau lewat jadwal baru kita panggil rapat kerja," akunya.
Sampai kapan jadwalnya? Alfisah menjawab Agustus semua sudah harus beres.
Sayangnya sampai saat berita ini diturunkan, belum ada tanggapan terbaru dari pemerintah. Namun, sebelumnya Sekda Said Akhmad membenarkan. Ada piutang pemerintah puluhan miliar. Piutang itu katanya muncul karena ada pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat di akhir tahun. Karena APBD 2019 sudah diketuk, maka piutang tersebut mesti dianggarkan di APBD Peruhahan 2019."Setelah pengesahan APBD Perubahan baru kita boleh membayar," ujar Sekda beberapa waktu lalu.
Sekda menjamin semua pasti akan dibayar. Kapan? Kata Sekda kala itu, secepatnya sebelum Pemilu. Kepala BPKAD Abdul Kadir sebelumnya juga mengatakan, pembahasan APBD Perubahan sebaiknya adipercepat. Sebelum ada pergantian DPRD yang baru.
Sekda Said Akhmad sendiri belum lama tadi telah mengeluarkan surat. Isinya meminta semua SOPD mengurangi program kegiatan. Kepada Radar Banjarmasin, dia mengungkapkan, pemangkasan kegiatan dilakukan karena anggaran 2019 nanti harus dianggarkan sekian puluh miliar untuk membayar piutang.
Carut marut kas daerah mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Syaripuddin. "Jika memang kas kita kurang. Mestinya kegiatan yang tidak penting dipangkas. Seperti kunjungan pemerintah ke pelosok dengan berombongan bisa dikurangi. Dana kunjungan kerja dewan ke luar juga dikurangi," tekannya.
Menurut pria yang akrab disapa Pudding itu, tak elok pejabat terus berkegiatan sementara keuangan bermasalah. "Jadi lucu saja. Katanya kurang uang. Tapi kegiatan yang tidak penting, jalan terus," tandasnya. (zal/ay/ema)
