BATULICIN - Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor menyebutkan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemkab Tanbu harus menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan h Sudian Noor usai dilaksanakannya acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 di Aula Gedung BPK RI perwakilan Kalimantan Selatan, Rabu (22/5).
Karenanya ujar H Sudian Noor, semua unsur-unsur yang ada di SKPD Pemkab Tanbu harus memaknai dan mampu menyamakan persepsi, bahwa dengan opini WTP tersebut, pemkab melalui SKPD yang ada harus mampu menjadikan hasil opini itu sebagai landasan visi dan misi Pemkab Tanbu dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan masyarakat Bumi Bersujud
Sekda Tanbu H Rooswandi Salem menambahkan dengan diperolehnya opini WTP oleh Pemkab Tanbu tersebut harus menjadi tolak ukur bahwa kesejahteraan masyarakat Tanbu sudah meningkat, dan itu terwujudkan dengan meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Satu hal yang harus jadi motivasi kolektif kita, dengan opini WTP yang keenam kalinya ini, kita sudah tidak lagi mengejar Opini WTP sebagai orientasi utama, akan tetapi opini WTP itu sebagai sebuah kewajiban dan kebutuhan daerah dalam memformulasikan tata kelola birokrasi yang akuntabal,” jelasnya.
Menurut sekda, peningkatan kualitas laporan dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel menjadi keharusan dengan basis terkelolanya administrasi aset dan keuangan daerah yang baik.
“Dengan tata kelola aset dan keuangan yang baik akan memberikan output yang berkualitas dari pelaksanaan birokrasi yang efisien dan efektif yang akan berdampak nyata bagi pelayanan optimal kepada masyarakat,” paparnya. (kry/ema)
