BANJARBARU - Dua hari masuk kerja pasca libur lebaran. Legislatif & Eksekutif di Kota Banjarbaru menggelar rapat paripurna. Rapat antar Pejabat Pemko & Anggota DPRD Kota Banjarbaru ini dihelat pada Selasa (11/6) siang.
Bertempat di Graha Paripurna Gedung DPRD Banjarbaru. Rapat paripurna kali ini beragenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. Juga sekaligus jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
Berlangsung selama kurang lebih tiga jam. Meskipun beberapa fraksi turut menyampaikan pandangannya. Apakah memang karena masih dalam suasana lebaran atau karena memang tidak ada persoalan yang patut untuk disoroti, pantauan wartawan koran ini rapat terbilang berlangsung datar. Tak tampak ada protes ataupun tanggapan tinggi dari peserta rapat.
Ditanya soal ademnya pembahasan LPj APBD 2018 ini, Ketua DPRD Kota Banjarbaru AR Iwansyah tak sepenuhnya sepakat.
“Ada juga fraksi yang melontarkan soal harga tiket pesawat. Karena berdampak terhadap pengelolaan keuangan daerah ketika bepergian ke luar. Itu kewenangan fraksi menyampaikan, akan tetapi kenaikan ini kan memang dari pusat, jadi sepertinya Pemko akan turut menjadikannya catatan juga," ujarnya.
Selain itu ujar Iwansyah, ada pula catatan penting sebelumnya, tapi menurut Walikota semua sudah ditindaklanjuti dan telah diaudit. Sehingga beberapa waktu lalu juga mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). “Kan artinya pengelolaan di daerahnya baik," paparnya.
Sementara itu, Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani yang didampingi Wakilnya, Darmawan Jaya S, bersyukur agenda rapat berlangsung lancar. Sebab ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBD 2018 yang telah diaudit BPK RI beberapa waktu lalu.
"Ini (paripurna) tahapan mekanisme penyampaian laporan pelaksanaan APBD 2018. Kita sudah mendengarkan pandangan umum dari tujuh fraksi tadi dan kita juga telah menanggapinya," katanya.
Tujuh fraksi yang terdiri dari Fraksi Golongan Karya, Fraksi PDIP, Fraksi Gerinda Sejahtera, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi Perubahan, dan Fraksi PKB sendiri klaim Walikota kompak sepakat saat paripurna.
"Semua (fraksi) dapat menerima untuk bisa dibahas di mekanisme selanjutnya. Jadi setelah ini akan dibahas di rapat-rapat pansus," jawabnya.
Turut disebutnya, bahwa dari keseluruhan fraksi juga turut memberikan respons positif selama pembahasan. Khususnya ihwal kesehatan, ketertiban dan pelayanan publik.
"Kita juga sangat mengapresiasi soal saran-saran dari fraksi soal peluang PAD yang bisa lagi ditingkatkan," tambahnya. (rvn/by/ema)
