MANAGED BY:
JUMAT
20 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BISNIS

Rabu, 19 Juni 2019 11:05
Drama Penyegelan Loket Parkir RS Ulin Berakhir: Dishub Tagih Pajak Bruto
KEMBALI DIBUKA: Loket parkir RS Ulin kembali dibuka. Setelah sempat disegel petugas Dishub pada Jumat lalu. Foto diambil kemarin. | Foto: Noorhidayat/Radar Banjarmasin

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Drama penyegelan loket parkir Rumah Sakit Ulin berakhir. Setelah pengelola sementara yang ditunjuk manajemen Ulin memenuhi keinginan pemko untuk menyetorkan uang jaminan pajak.

"SK pengelolaan parkir sudah diterbitkan. Pengelola juga sudah menyetor uang garansi sebesar Rp50 juta," kata Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin, Ichwan Noor Chalik, kemarin (18/6).

Sebelumnya, loket parkir disegel petugas Dishub pada Jumat (14/6) lalu. Dicap ilegal karena izin parkirnya telah kedaluwarsa. Tak hanya disegel, halaman parkir juga dijaga petugas. Agar tak terjadi pungutan parkir selama penyegelan.

Loket parkir mulai kembali beroperasi sejak Senin (17/6) tadi. Meski begitu, Ichwan mengaku kecewa dengan pihak rumah sakit. Menurutnya, yang harus mengurus izin tersebut bukanlah pengelola sementara, melainkan manajemen Ulin sendiri.

Kekecewaan lain, Dishub merasa tak dilibatkan dalam proses lelang. "Seharusnya pemenang lelang bukan dilihat dari siapa yang paling tinggi memberi kontribusi ke Ulin. Tapi dilihat dari siapa yang paling berani memberikan pendapatan tertinggi bagi daerah," tukasnya.

Lantas, buat apa uang jaminan tersebut? Dijawabnya untuk berjaga-jaga. Mengingat yang dihadapi adalah pengelola sementara. Bukan pemenang kontrak dari hasil lelang.

"Uang jaminan itu sebagai titipan untuk disimpan. Kami khawatir, jika izinnya sudah terbit, setelah masa tugasnya habis mereka tidak membayar apa-apa dengan berbagai alasan," jelasnya.

Ichwan menekankan, perhitungan pajak mengacu pada pendapatan kotor, bukan pendapatan bersih. Artinya, pajak sebesar 30 persen diambil dari pendapatan sebelum mengalami pemotongan apapun.

"Jadi tidak seperti dulu. Pendapatan parkir dipotong dulu untuk disetor dulu ke rumah sakit. Sekitar Rp135 juta. Baru sisanya dipotong untuk pajak daerah," bebernya.

Ditegaskannya, pemko harus memperoleh 30 persen dari total pendapatan. "Saya hanya meluruskan penerapan Perda No 7 Tahun 2011 tentang pajak dan retribusi daerah," tutupnya. (mr-154/fud/ema)


BACA JUGA

Selasa, 15 September 2015 13:40

Gedung Sekolah Negeri di Banjarbaru Ini Hancur, Siswa Sampai Harus Kencing di Hutan

<p>RADAR BANJARMASIN - Ironis, itulah kata yang tepat menggambarkan kondisi SMPN 6 Banjarbaru.…

Perekonomian Akumulatif Bakal Capai 7,63 Persen

DPRD Balangan Resmi Memiliki Unsur Pimpinan Definitif

Sehari-hari Bergaul dengan Racun

Guntung Damar, Ajang Pertempuran Tersengit Melawan Karhutla

4000 Hektare Lahan Sudah Terbakar, Sahbirin: Tak Mungkin Pemerintah Bekerja Sendiri

Digdaya di Munas HIPMI, Mardani Terpilih jadi Ketua, Bisa jadi Jalan Masuk Pengusaha Daerah ke Pentas Nasional

Jaga Santri dari ISPA, Dinkes Kalsel Bagikan Masker

Saidi Mansyur Incar 2 Kursi PDIP Kabupaten Banjar

Kemenag Ingin Hapuskan Materi Perang di Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, Ponpes di Banua Menolak

Komandan Yonif 623 Berganti, Danrem: Danyon Harus Banyak Ide dan Gagasan
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*