MANAGED BY:
MINGGU
15 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

FEATURE

Rabu, 19 Juni 2019 11:32
Tren ASN Minta Mutasi di Kantor-kantor Pemerintahan

Atasi Jenuh Dengan Suasana Baru?

KEKURANGAN: Apel gabungan PNS kabupaten Banjar, pekan tadi. Kabupaten Banjar masih kekurangan ASN karena ratusan PNS yang memasuki usia pensiun. | Foto: Muhammad Amin/Radar Banjarmasin

PROKAL.CO, Dengan berbagai alasan, para aparatur sipil negara (ASN) di Banua setiap tahunnya ternyata banyak yang minta dimutasi ke daerah lain. Baik, antar pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi.

----

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel mencatat, ASN yang mengajukan perpindahan tugas saban tahunnya rata-rata mencapai 250 orang lebih.

"Tahun lalu ada 289 ASN yang dimutasi se-Kalsel. Sedangkan pada 2017 jumlahnya mencapai 398 orang," kata Kepala BKD Kalsel Perkasa Alam melalui Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan, Noryadi.

Untuk tahun ini sendiri, dia mengungkapkan pegawai yang dimutasi sudah 108 orang. Sementara yang masih diproses 22 orang.

"Kebanyakan dari mereka pindah ke pemerintah antar kabupaten/kota. Beberapa juga pindah dari pemda ke provinsi," ungkapnya.

Dia menuturkan, alasan pegawai minta dipindahtugaskan kebanyakan lantaran ingin dekat dengan keluarga. Adapula yang mengaku sudah jenuh bekerja di tempat yang lama. Sehingga perlu penyegaran dengan pindah ke daerah lain.

"Ada juga yang beralasan ingin merawat orang tua. Serta, mau ikut suami yang sedang dipindahtugaskan," tuturnya.

Menurutnya, banyaknya pegawai yang mengajukan mutasi selama ini lantaran persyaratannya sangat mudah. "Kalau sudah ada kesepatakan antar pemerintah, baik masalah mutasi dan penggajian SK gubernur langsung bisa keluar," ujarnya.

Oleh karena itu, Noryadi menyampaikan, pertengahan tahun ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat mulai memperketat perpindahan pegawai. Dengan menerbitkan peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi pada April tadi.

"Dengan adanya aturan itu, mutasi pegawai sekarang harus ada pertimbangan teknis dari BKN. Meski kedua pemerintah daerah setuju atas mutasi pegawai yang diusulkan," ucapnya.

Selain itu, dia menyebut, adanya peraturan BKN mewajibkan pemerintah daerah menyiapkan analisis beban kerja (ABK) dan analisis jabatan (Anjap) sebelum memutasi pegawa.

"ABK dan Anjap diharuskan ada, untuk memastikan bahwa pegawai yang dimutasi punya jabatan yang sesuai di tempat barunya," bebernya.

Dengan adanya aturan baru dari BKN, dia mengungkapkan sejak April ada beberapa permohonan perpindahan tugas pegawai yang belum selesai diproses. Akibat, kurang persyaratan.

"Ada 13 mutasi di antar pemda yang SK nya belum keluar, akibat adanya aturan baru BKN," ungkapnya.

Noryadi menduga, BKN Pusat sengaja mengeluarkan aturan baru tentang tata cara pelaksanaan mutasi bertujuan untuk lebih menata penempatan pegawai. Serta, ingin memantau dan melihat pemetaan sebaran pegawai. "Kalau kami di daerah hanya melaksanakan peraturan dari pusat," paparnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banjarbaru Sri Lailana membenarkan jika selama ini ada banyak pegawai yang minta dimutasi ke daerah lain.

"Di Banjarbaru setiap tahun ada puluhan pegawai yang mutasi keluar dan masuk dari daerah lain," katanya.

Dirincikannya, pegawai yang mutasi dari daerah lain dan masuk ke Pemko Banjarbaru jumlahnya rata-rata 50 orang per tahun. Sedangkan, pegawai yang minta dimutasi dari Banjarbaru ke pemda lain hanya berkisar 10 orang per tahun. "Banyak yang masuk, daripada yang keluar," ujarnya.

Dia menuturkan, ASN yang minta dimutasi sebagian besar beralasan karena menginginkan suasana baru. "Adapula beralasan ingin merawat orang tua yang bertempat tinggal di daerah yang dia tuju," pungkasnya.

Upaya untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri terus dilakukan pemerintah. Terbaru, Badan Kepegawaian Negara (BKN) meneken Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Disebutkan dalam Peraturan disebutkan, kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui empat aspek. Yakni Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.

Nantinya, masing-masing aspek itu memiliki penilaian ataupun skor yang ditentukan sesuai kapasitasnya masing-masing. Untuk aspek kualifikasi misalnya, ASN dengan pendidikan yang lebih tinggi akan mendapat bobot skor yang lebih juga.

Kemudian aspek kompetensi, bobot skor akan dilihat dari riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Lalu aspek kinerja, dilihat dari pencapaian kinerja yang dilakukan individu maupun organisasi, serta aspek disiplin dilihat dari riwayat hukuman yang pernah dikenai.

Kepala Biro Humas BKN Mochammad Ridwan mengatakan, pembuatan Indeks dilakukan untuk mengukur profesionalisme ASN secara lebih terukur. Selama ini, belum ada metode yang dapat mengukut profesionalitas masing-masing ASN secara akurat.

"Dengan adanya kuantifikasi itu akan ada pengukurn yang lebih fair," ujarnya. Hal itu, merupakan tindaklanjut atas rekomendasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Ridwan menambahkan, dengan adanya metode yang terukur, evaluasi akan mudah dilakukan. Dia mencontohkan, jika indeks profesionalitas ASN di sebuah daerah ada di bawah rata-rata nasional, maka data tersebut bisa digunakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan pembenahan.

"PPK bisa menggunakan itu untuk menjustifikasi katakanlah penambahan alokasi dana untuk kompetensi PNS," imbuhnya. (ris/ran/ema)


BACA JUGA

Sabtu, 14 September 2019 09:38

Angkat Perjuangan Guru Terpencil Mempelajari IT

Kantor Pusat Radar Banjarmasin, kemarin kedatangan tamu salah seorang finalis…

Kamis, 12 September 2019 11:44

Posko Bantuan Alalak Selatan: Bantuan Datang dari Segala Penjuru

Dua hari setelah kebakaran hebat di Alalak Selatan, bantuan datang…

Senin, 09 September 2019 12:24

Ayo Gowes sampai Ban Bocor!

Kota Banjarmasin sedang jadi perhatian insan olahraga nasional. Sebagai tuan…

Sabtu, 07 September 2019 12:26

Ersya Purnama Sari, Peserta The Voice asal Banjarmasin

Satu lagi perempuan asli Banjarmasin yang membawa nama baik bagi…

Sabtu, 07 September 2019 12:16

Puluhan Tahun Hanya Diberi Janji, Begini Harapan Warga di Perbatasan HST-HSU

Janji tinggal janji. Itulah yang dirasakan Tatah Cagat Balimau, Desa…

Jumat, 06 September 2019 12:22

Penayangan Pedana Film Suami yang Menangis

"Kalau tidak mampu, lebih baik bersabar. Cukup dengan satu istri”.…

Kamis, 05 September 2019 13:19

Tergantung Leding, Tak Takut Lagi Surutnya Sungai Pas Kemarau

Tinggal di kota seribu sungai tak membuat Banjarmasin berlimpah air…

Rabu, 04 September 2019 11:34

Tarif Ojek Online Naik, Sayangnya Insentif Malah Turun

Tarif baru ojek online (ojol) dimulai serentak seluruh Indonesia sejak…

Selasa, 03 September 2019 11:49

Ibnu Sina Tantang Siswa Menulis tentang Banjarmasin

10 detik awal yang dilakukan 79 persen generasi milenial saat…

Minggu, 01 September 2019 09:59

Begini Sensasi Naik Helikopter Pengebom Air

Setiap hari di musim kemarau helikopter pengebom air berpatroli di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*