BANJARMASIN - Besarnya anggaran untuk pakaian anggota DPRD Kalsel sontak menjadi perhatian publik. Akademisi Ahmad Murjani mendesak agar alokasi tersebut dihitung ulang.
“Terlalu fantastis. Dalam situasi sekarang masih memungkinkan untuk dihitung kembali,” pinta Murjani, kemarin (19/6) sore.
Sebab, ditengah kondisi ekonomi sekarang, anggaran sebesar Rp1,5 miliar bukanlah nominal yang kecil. Sementara masih banyak keperluan pembangunan daerah yang lebih penting.
“Kalau bisa dihemat kenapa tidak. Dapat membuat efisiensi pengeluaran APBD,” imbuhnya.
Bahkan, dia berharap ada pihak eksternal yang bisa melakukan audit. Karena masyarakat punya hak untuk mengetahui rincian peruntukan anggaran tersebut. Apakah sesuai atau tidak. Jangan sampai masyarakat memberikan penilaian negatif kepada lembaga perwakilannya.
Masyarakat tentu berharap para wakil rakyat yang terpilih pada Pileg 2019 bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Sesuai dengan fungsinya, dari pengawasan, penganggaran dan legislasi.
Inilah harapan pemilih, DPRD dapat menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi mereka. “Ini tantangan anggota dewan terpilih. Diuji untuk menunjukkan janji dan komitmennya kepada masyarakat. Kita tunggu kinerjanya dengan bungkusan pakaian tersebut,” sindirnya.
Diberitakan sebelumnya, 55 anggota legislatif periode sekarang dan nanti memperoleh jatah pakaian dinas baru. Rinciannya, Pakaian Seragam Harian (PSH) untuk anggota lama sebanyak 110 stel. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) berupa jas untuk anggota baru dan Pengganti Antar Waktu (PAW) sebanyak 60 stel.
Pin anggota dewan untuk yang baru dan PAW sebanyak 60 buah. Papan nama anggota dewan baru dan PAW sebanyak 60 buah.
Ditambah pakaian Pejabat Dinas Harian (PDH) lengan panjang untuk anggota lama sebanyak 55 stel. Pakaian Sipil Resmi (PSR) untuk anggota lama sebanyak 55 stel. Pakaian adat untuk anggota baru sebanyak 55 stel.
Pagu pembuatan semua pakaian tersebut telah dianggarkan sebesar Rp1,5 miliar. Lelangnya sudah digelar Biro Perlengkapan. "Pemenangnya meraih kontrak senilai Rp1,3 miliar. Dibandingkan tahun lalu, nilainya mencapai Rp1,2 miliar," sebut Kabag TU Sekretariat DPRD Kalsel, Riduansyah. (gmp/fud/ema)
