BANJARMASIN – Wajah Hanifah Dewi Nirwana terlihat berseri. Mantan Sekretaris Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel itu mendapat promosi atau naik jabatan menjadi Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setdaprov Kalsel dalam pelantikan di Gedung Mahligai Pancasila, Jumat (21/6) kemarin.
Dia mengganti posisi Hermansyah Manaf yang pindah ke Pemprov Jabar pada bulan Maret lalu. Di posisinya sekarang, lingkup tanggung jawab Hanifah semakin luas. Dia membawahi 33 satuan kerja perangkat daerah, seperti Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan termasuk Badan Keuangan Daerah.
Mendapat amanah membawahi banyak dinas, Hanifah mengucap syukur dan terima kasih kepada Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. Dia menjanjikan akan berusaha mendorong daya saing perekonomian Kalsel.
“Saya akan fokus pada langkah-langkah koordinasi dengan SKPD untuk mengakselerasi percepatan pembangunan sesuai yang ditargetkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),” tuturnya.
Selain Hanifah, Sahbirin juga melantik Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kalsel yang ditinggal oleh Ariffin Noor ke Pemko Banjarmasin. Gubernur mempercayakan jabatan ini kepada Mursyidah Amini. Dia adalah mantan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel.
Tak hanya melantik dua pejabat tinggi tersebut, dilakukan pula pelantikan terhadap pejabat eselon III dan IV dan pejabat fungsional. Jumlahnya sebanyak 51 orang. Sekaligus pula gubernur melantik lima orang Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalsel.
Sejatinya pelantikan pejabat tinggi kemarin ada satu lagi, yakni Inna Yuliani. Dia dirotasi ke jabatan baru sebagai Kepala Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah Setdaprov Kalsel. Sebelumnya mantan Camat Banjarmasin Timur itu menjabat sebagai Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalsel.
Namun yang bersangkutan sedang tugas luar. Praktis, pelantikan yang bersangkutan pun ditunda. Pada pelantikan kemarin, gubernur menegaskan tak akan ada jual beli jabatan. Menurutnya, jika hal tersebut terjadi, akan berpengaruh pada prestasi yang diraih Pemprov saat ini. Yakni enam kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. “Tak kan ada jual beli jabatan. Jika ada sungguh terlalu,” tutur Sahbirin.
Meraih enam kali WTP sebutnya bukan hal yang mudah, kinerja ASN dituntut lebih disiplin. “Untuk itu, para pejabat di kabinet harus selalu meningkatkan kualitas dalam bekerja. Mutasi jabatan ini hal biasa dalam sebuah organisasi, ada yang dalam rangka penyegaran juga ada dalam rangka promosi jabatan,” tegasnya. (mof/bin/ema)
