MANAGED BY:
SELASA
17 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 22 Juni 2019 08:22
Kebijakan Perekaman Sidik Jari BPJS: Pasien dan RS Menolak
Pelayanan BPJS

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Kursi roda terus didorong Mahli menuju ruang rawat inap di RSUD Ulin Banjarmasin kemarin. Ayahnya hanya terduduk lesu menahan sakit yang dideritanya. Sudah empat bulan sang ayah menderita kencing manis.

Berusia uzur, sang ayah susah berjalan. Harus dibantu kursi roda. Mahli pun harus senantiasa mendampingi sang ayah. Tak hanya melakukan proses administrasi, juga ketika mengantar ke ruang perawatan. “Beliau tak bisa sendiri. Saya pun harus mendampingi,” tuturnya kemarin.

Mendapat informasi pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus didata dulu dengan fingerprint (sidik jari). Mahli menginginkan pasien-pasien seperti ayahnya mendapat fasilitas utama ketika diberlakukan kebijakan baru ini. “Lihat saja. Berjalan saja susah,” tukasnya.

Dia tak bisa membayangkan, jika kebijakan ini diberlakukan secara spontan, khususnya kepada pasien lansia dan sakit berat. “Ini malah merepotkan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Mahli menyebut kebijakan ini membawa dampak yang bagus soal administrasi. Di mana pasien tak lagi direpotkan membawa berkas, dengan catatan database pasien sudah ada. “Yang repot ketika data pasien tak tersedia. Belum lagi alatnya sedang bermasalah,” katanya.

Hal yang sama dituturkan Nasmiah, orangtuanya yang sedang menderita strok membuat kesulitan dilakukan perekaman data. “Saya berharap pihak rumah sakit mendatangi. Jangan sampai pasien yang malah mendatangi,” harapnya.

Dia tak ingin, kebijakan baru ini malah merepotkan kepada pasien yang kondisinya tak memungkinkan. “Saya takutnya, hanya gara-gara tak direkam malah diminta biaya,” ucap Nasmiah.

Sementara itu, di Banjarbaru, rencana BPJS Kesehatan mewajibkan pasien melakukan rekam sidik mendapat penolakan dari pihak pasien dan rumah sakit.

Seperti yang diutarakan Fahri, salah seorang peserta BPJS yang sedang memeriksakan matanya di Poli Mata, RSD Idaman Banjarbaru, kemarin. Dia mengaku tidak setuju, apabila pasien di poli RS diwajibkan merekam sidik jari. "Takutnya, aturan baru itu malah tambah bikin repot Mas," katanya.

Aturan yang sekarang saja, dia menyebut antrean di poli selalu panjang. Apalagi dengan adanya tambahan kewajiban rekam sidik jari. "Sudah urus dokumen, ditambah rekam lagi. Pasti panjang nanti antreannya," bebernya.

Hal senada disampaikan, Syaukani, warga Banjarbaru yang sedang mengantarkan ayahnya di Poli Mata. Dia ingin, BPJS membatalkan aturan wajib rekam sidik jari. "Takutnya nanti alat fingerprint-nya rusak, sementara antrean sudah panjang. Pasti semua bakal repot," ucapnya.

Kekhawatiran yang sama diutarakan Kasi Pelayanan Medik RSD Idaman, dr Siti. Dia menjelaskan, selama alat rekam sidik jari tidak bermasalah semuanya akan aman. Namun, jika terjadi trouble pasti akan menyusahkan pasien. "Kasihan pasien bolak-balik ke RS hanya karena alatnya rusak," jelasnya.

Dia mengungkapkan, sejumlah rumah sakit saat ini masih menolak kebijakan baru dari BPJS tersebut. Lantaran, dianggap merepotkan rumah sakit. "Repot Mas, karena rumah sakit yang disuruh membeli alatnya," ungkapnya.

Ditambahkannya, penolakan rumah sakit sendiri sudah disampaikan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) beberapa waktu yang lalu. "Penerapan figerprint 'kan untuk keperluan dan kepentingan kepesertaan. Bukan keperluan pelayanan. Jadi, semestinya pengadaan jadi tanggungjawab BPJS," tambahnya.

Secara terpisah, Wakil DPRD Banjarbaru, Wartono meminta, sebelum menerapkan kebijakan baru. Ada baiknya BPJS melihat dulu, bagaimana manfaatnya untuk masyarakat. "Kalau bisa untuk memangkas persyaratan fotokopi dan dokumen lainnya, termasuk penyalahgunaan peserta saya rasa baik saja. Tapi di lapangan jangan malah menambah permasalahan baru," pintanya.

Intinya, dia ingin kewajiban rekam sidik jari jangan sampai mempersulit masyarakat. "Jangan sampai gara-gara ada kebijakan itu, masyarakat yang jadi korban," pungkasnya.

Lantas bagaimana dengan RSUD Sambang Lihum yang banyak menangani pasien dengan gangguan jiwa.

Direktur RSUD Sambang Lihum, I Gede Dharma Putra mengatakan, penerapan fingerprint bagi pasien gangguan jiwa dipastikan tak akan bermasalah. Pasalnya, pasien dengan gangguan jiwa masih bisa ditenangkan kala sedang berontak.  “Tak selalu berontak. Ada jeda ketika pasien tenang. Di saat itu lah bisa dilakukan perekaman,” terang Dharma, Jumat (21/6) kemarin.

Jika pun tak bisa dilakukan perekaman kepada pasien gangguan jiwa, pihaknya punya ancang-ancang dengan menerapkan secara manual. “Itu persoalan teknis. Ada opsi lain yang bisa diterapkan,” imbuhnya.

Untuk menjalankan kebijakan ini pun, Dharma mengaku pihaknya sudah berencana menyediakan alat rekam. “Kami tak ingin pelayanan terhambat karena tak tersedianya alat. Akan tetapi kami menunggu koordinasi lanjutan bagaimana teknisnya nanti,” sebut Dharma.

Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Lutfi Syaifuddin mewanti-wanti ketika kebijakan ini dijalankan, jangan sampai malah ada pasien yang tak bisa menggunakan hak nya. “Penerapan kebijakan ini bagus. Tinggal bagaimana penerapannya. Jangan sampai malah menyulitkan kepada pasien,” tekan Lutfi.

Seperti diberitakan kemarin, BPJS Kesehatan mengeluarkan kebijakan rekam sidik jari bagi pasien yang berobat. Konsepnya seperti absensi sidik jari untuk memastikan apakah pasien tersebut memang anggota BPJS Kesehatan.  Perekaman dilakukan di awal kedatangan pasien berstatus peserta BPJS Kesehatan.

“Di Banjarmasin sebenarnya sudah berjalan. Namun hanya di pelayanan Hemodalisa atau cuci darah,” terang Kepala Cabang BPJS Banjarmasin, Tutus Novita Dewi.

Ke depan selain pelayanan di Poli Hemodalisa, sidik jari kepada peserta BPJS Kesehatan akan diterapkan pula di poli-poli lain. “Ini bukan hal baru, hanya pengembangan di poli lain. Sampai nantinya ke semua poliklinik,” sebutnya.

Penerapan sidik jari ini terangnya tak langsung dijalankan. Saat ini masih uji coba di beberapa rumah sakit, sekaligus melakukan perekaman data pasien. Diterangkan Tutus, data sidik jari pasien ini akan terkoneksi dengan server pusat di Jakarta. (mof/ris/bin/ema)


BACA JUGA

Selasa, 17 September 2019 14:37
Pemkab Balangan

Gubernur Resmikan Balai Temu Rakyat Dayak Pitap

PARINGIN – Balai Temu Rakyat Dayak Pitap di Desa Langkap,…

Selasa, 17 September 2019 11:53

4 Nama Pimpinan DPRD Kalsel Tunggu Disahkan

BANJARMASIN - Empat nama calon pimpinan definitif DPRD Provinsi Kalsel…

Selasa, 17 September 2019 11:48

Di HST, Tiga Calon Sudah Mengambil Formulir

BARABAI - Para politisi mulai berebut tiket PDI P untuk…

Selasa, 17 September 2019 11:44

IP Jeblok, Beasiswa Ditarik

BANJARMASIN - Mahasiswa penerima beasiswa Indonesia Bright Future Leade (IBFL)…

Selasa, 17 September 2019 11:41

Tak Selicin Trotoar Lama

BANJARMASIN - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin…

Selasa, 17 September 2019 11:30

Hoax Sekolah Masuk Jam 9: Disdik Tegaskan Tak Pernah Sebar Kabar Lewat WA

BANJARBARU - Sejak Senin (16/9) pagi. Beredar pesan di aplikasi…

Selasa, 17 September 2019 11:27
Pemko Banjarbaru

Walikota Instruksikan SKPD Piket Karhutla

BANJARBARU - Naiknya status Karhutla dari Siaga ke Darurat membuat…

Selasa, 17 September 2019 10:57

PARAH..!! Bolos Kerja, 43 PNS Terjaring Razia

SATPOL PP merazia PNS yang keluyuran pada jam kerja di…

Selasa, 17 September 2019 10:50

Hibah Dana Pilkada Pertama Diteken

BANJARMASIN - Ketua KPU Banjarmasin Gusti Makmur meneken perjanjian hibah…

Selasa, 17 September 2019 09:59

Paman Birin Dinobatkan Jadi Warga Kehormatan Dayak Pitap

BALANGAN- Perhatian Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dalam melestarikan kearifan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*