BANJARMASIN - Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah pernah mencak-mencak. Gara-gara rendahnya serapan anggaran pemko pada triwulan pertama 2019. Apa yang dia khawatirkan akhirnya benar-benar terjadi.
Per 31 Mei kemarin, serapan anggaran baru mencapai 23,3 persen. Dari total belanja daerah yang disediakan APBD 2019 sebesar Rp1,9 triliun. Padahal sekarang sudah mendekati pertengahan tahun. Masih jauh dari target 50 persen.
"Total yang terserap Rp454,8 miliar atau 23,3 persen," sebut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Banjarmsin, Subhan Nor Yaumil, kemarin (21/6).
Subhan merincikan, untuk belanja langsung terserap Rp171,6 miliar atau 15,6 persen. Sementara untuk belanja tidak langsung terserap Rp283,1 miliar atau 32,9 persen.
Apa penyebabnya? Subhan enggan berkomentar banyak. "Tugas Bakeuda hanya mencatat. Mungkin karena sebagian proyek pemko masih dilelang," imbuhnya.
Padahal, jauh-jauh hari Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina telah menyatakan pentingnya percepatan pembangunan. Mengingat ada tiga proyek strategis pemko yang harus segera dituntaskan.
Ketiga proyek itu antara lain pembangunan tahap III Rumah Sakit Sultan Suriansyah, pembangunan Jembatan Tatah Bangkal, dan lanjutan pembangunan Trotoar Ahmad Yani.
Dikonfirmasi terpisah, Kabag Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Banjarmasin, Joko Pitoyo menyatakan, lelang senilai Rp75 miliar untuk rumah sakit pemko telah rampung.
"Alhamdullilah, sudah kontrak dengan pemenang lelang. Yakni PT Tiga Emas Mitra Selaras. Agar rumah sakit ini bisa mulai beroperasi pada 24 September nanti," ujarnya.
Sementara kontrak untuk proyek Jembatan Tatah Bangkal juga sudah diteken. Pemenangnya adalah PT Handasari Lestari. Nilainya mencapai Rp8,4 miliar. Diharapkan pada Juli nanti sudah mulai dikerjakan.
"Sedangkan lelang untuk penataan trotoar Jalan Ahmad Yani juga sudah memiliki pemenang. Tapi sekarang masih dalam masa sanggah," tambah mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Banjarmasin tersebut.
Total, LPSE sudah melelang 88 proyek. Baik yang bersumber dari APBD maupun DAK (Dana Alokasi Khusus). Lalu ada 40 proyek yang sedang dilelang. Dan ada 52 berkas proyek yang masih dipersiapkan SKPD alias belum dilelang.
Mengapa bisa sebanyak itu? Joko menyebut PermenPUPR No 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai penyebab. Regulasi baru itu memuat K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) sebagai syarat penting.
"Akhirnya harus direvisi. Ada perbaikan berkas. Karena adanya kewajiban melampirkan berkas K3 sebelum proyek dilelang," jelasnya.
Selain itu, adapula rencana membangun Depo Arsip. Proyek itu gagal dikerjakan pada tahun 2018 kemarin. Joko bersyukur, tahun ini kegagalan tersebut tidak terulang. "Sudah ada pemenang lelangnya, tapi belum teken kontrak," pungkasnya. (mr-154/fud/ema)
