BANJARMASIN - Harry Wijaya menjadi kandidat terkuat untuk menduduki kursi Ketua DPRD Banjarmasin. Setelah Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpinnya meraih kursi terbanyak pada Pileg 2019 kemarin. Berhasil menggusur dominasi Partai Golkar selama lima tahun terakhir.
Tapi siapa yang menyangka. Sebelum menjadi ketua partai dan politikus muda, Harry cuma seorang PNS biasa di Pemko Banjarmasin.
Harry diangkat menjadi pegawai pada tahun 2010. Tujuh tahun kemudian, dia banting setir. Mengundurkan diri sebagai PNS dan lebih memilih dunia politik.
"Saya mengundurkan diri pada awal tahun 2017. Karena saya ingin menjadi politikus muda. Sehingga saya bisa fokus membangun karir politik," ujarnya.
Kemarin (23/6), Harry bersedia bertemu Radar Banjarmasin di kediaman mertuanya di Kompleks Bunyamin Permai II. Mertuanya tak lain mantan wali kota, Muhidin. Yang juga menjabat Ketua DPW PAN Kalsel.
PAN kini mengantongi 9 kursi. Jumlah yang cukup untuk mengusung kader sendiri pada Pilkada 2020 mendatang. Tanpa koalisi sekalipun.
Namun, Harry menegaskan, PAN tidak akan menutup diri. "Sekalipun kami bisa menjadi pengusung tunggal, tak menutup kemungkinan untuk berkoalisi," jelasnya.
Syarat bagi parpol yang hendak berkoalisi cukup tegas. Calon wali kota harus dari kader PAN. Partai lain silakan mengambil posisi calon wakil wali kota.
Sang mertua sendiri sudah menyatakan secara blak-blakan. Calon wali kota itu adalah sang putri sulung, Karmila (istri Harry). Tak ada tawar-menawar di sini.
Karmila sendiri merupakan peraih suara terbanyak dari PAN untuk Dapil 1 Banjarmasin untuk pemilihan Anggota DPRD Kalsel.
Melihat hal itu banyak yang beranggapan Muhidin ingin membangun dinasti politik keluarga di Banjarmasin. Menanggapi hal itu Harry menanggapi nya dengan santai.
"Perolehan suara Karmila sangat bagus pada Pileg kemarin. Dia juga kader PAN. Apa salahnya kalau keluarga? Kan tujuannya membangun daerah. Sekalian mengubah stigma publik mengenai dinasti politik. Dari negatif menjadi positif," jelasnya.
Lantas, apakah Harry akan lebih mengutamakan keluarga ketimbang kepentingan partai? Lebih mendahulukan keluarga ketimbang amanah di DPRD? Dia pun memberikan jaminan.
"Aspirasi masyarakat tetap yang utama. Jika ada kebijakan yang bertentangan dan merugikan masyarakat, maka saya akan bertindak sesuai apa yang harus dilakukan," pungkasnya. (mr-154/fud/ema)
