BANJARMASIN – Ini bisa jadi permasalahan yang diseriusi sekolah. Dari 302 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kalsel, hanya SMKN 5 Banjarmasin yang berakreditasi A. Sisanya, baik 122 Negeri dan 180 sekolah swasta, hanya berakreditasi B dan C, bahkan ada yang tak terakreditasi.
Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Syamsuri mengakui perbedaan standar penilaian dengan program SMA adalah salah satu yang memengaruhi akreditasi program SMK.
Dia memberi contoh, penilaian akreditasi SMK tak hanya melulu soal sumber daya manusia dan manajemen, namun juga soal sarana pembelajaran. Penilaian sarana ini agak susah dipenuhi. Karena harus sesuai standart.
Jika dibandingkan dengan SMA, sarana sekolah program SMK terbilang mahal. Contohnya peralatan praktik bengkel dalam otomotif. “Ini yang susahnya. Kebutuhan sarana di SMK harus sesuai standar,” ujar Syamsuri kemarin. Dia menambahkan di SMA item peralatan praktiknya tak sebanyak SMK.
Tak hanya soal peralatan praktik, penilaian akreditasi di SMK juga melihat output siswanya. Yakni harus sesuai dengan standar industri. “Ini yang terus kami dorong di SMK. Khususnya peningkatan SDM dan manajemennya,” katanya.
Untuk peningkatan sarana dan prasarana di bidang SMK tahun ini termasuk pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru, anggarannya mencapai Rp13 miliar. “Yang sudah akreditasi A di program SMK harus kita apresiasi. Sangat rumit pemenuhan akreditasi A di SMK,” tandasnya.
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) Kalsel, Rusmansyah mengungkapkan, dari 25 SMK yang dilakukan penilaian hingga validasi, yang terakreditasi A hanya 1 sekolah, akreditasi B sebanyak 14 sekolah, akreditasi C sebanyak 5 sekolah, dan 5 sekolah tak terakreditasi.
Sementara, di program SMA, dia mengungkapkan dari 59 SMA yang dilakukan penilaian dan validasi, SMA yang akreditasi A jumlahnya sebanyak 27 sekolah. Akreditasi B sebanyak 24 sekolah, dan sebanyak 7 sekolah yang akreditasinya masih C, serta 1 sekolah yang tak terakreditasi.
Banyaknya akreditasi di bawah A lantaran standar kelulusan masih lemah. Selain itu soal tenaga pendidik dan sarana prasarana di sekolah yang minim. Rusman mengatakan dia pernah membahas hal itu dalam rapat koordinasi daerah BAN-SM Kalsel 2018 di Hotel Aria Barito, Desember tahun lalu.
Rusman mewanti-wanti agar memperhatikan masalah akreditasi ini. Pasalnya, sesuai Surat Edaran dari Kemendikbud nomor 0993/D/PR/2019 tentang Kualitas Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah, sekolah yang tak terakreditasi hingga tahun 2020, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tak akan dialokasikan ke sekolah tersebut.
“Bagi sekolah yang tak terakreditasi akan diberlakukan sesuai surat edaran tersebut,” ingatnya.(mof/ay/ran)
