Pernah ditolak pada tahun 1991 silam, Pemprov Kalsel kembali akan mengajukan Pangeran Hidayatullah sebagai pahlawan nasional. Saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kalsel tengah melakukan kajian historis kepahlawanan Pangeran Hidayatullah.
---
Riset ini diawaki tak hanya tim Balitbangda Kalsel, Namun melibatkan sejumlah akademisi, sejarawan termasuk budayawan yang ada di Kalsel. Terdiri dari Bambang Subiyakto sebagai ketua tim dan Ersis Warmansyah Abbas, M. Zaenal Arifin Anis, Syaharuddin, Yusliani Noor, Mansyur, Sirpan, dan Wajidi Amberi.
Penelitian mereka ditarget rampung pada bulan Agustus mendatang. “Riset penelitian sudah dimulai pada Maret lalu,” beber Wajidi Amberi. Wajidi sendiri adalah salah satu orang yang turut mendorongkan PM Noor lalu menjadi pangeran nasional, tahun lalu.
Penolakan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1991 silam lalu menjadi pemicu pihaknya untuk menjadikan Pangeran Hidayatullah sebagai pahlawan nasional asal Kalsel selanjutnya. “Riset ini dilakukan untuk mengkaji kembali tentang perannya di Perang Banjar,” ujarnya.
Terhalangnya Pangeran Hidayatullah menjadi pahlawan nasional ungkapnya, lantaran disebut dalam masa perjuangannya, Pangeran Hidayatullah pernah ternoda karena dituding menyerahkan diri kepada Belanda.
Dikatakan Wajidi, tudingan itu bahkan menjadi dasar penolakan putusan Pangeran Hidayatullah sebagai Pahlawan Nasional. Muasalnya, dari buku karangan Soeri Soeroto, berjudul “Perang Banjar” dan buku Prof Sartono Kartodirdjo (editor) berjudul Sejarah Perlawanan-perlawanan terhadap Kolonialisme, terbitan Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1973.
Di halaman 190 buku itu berbunyi. “Pada tanggal 28 Januari 1862 ia (Pangeran Hidayatullah) menyerahkan diri di Martapura, karena bagaimanapun jua ia dianggap sebagai jiwa perlawanan Gubernemen maka permin-taannya supaya diperbolehkan tetap tinggal di Mar-tapura ditolak, ia akan dibuang ke Jawa. Sebelum berangkat ia harus membuat pengumuman agar supaya seluruh rakyat menghentikan permusu-hannya terhadap Belanda”.
Nah, dengan tudingan itu, Pangeran Hidayatullah dipandang tidak memenuhi kriteria pahlawan nasional sebagai mana diatur dalam UU No.33 Peraturan Presiden Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan (kini mengacu kepada UU. No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan) yang salah satu kriterianya adalah “tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan”.
Meski Perang Banjar medio 1859-1906, melahirkan banyak pejuang. hanya Pangeran Antasari yang diberi gelar pahlawan nasional. Kenyataan ini sebutnya, berbeda sekali dengan Perang Aceh yang memunculkan banyak Pahlawan Nasional, seperti Tjut Njak Dien, Tjut Meutia, Teuku Umar dan Tengku Tjik Ditiro.
“Kami siapkan novum baru dan riset terbaru. Termasuk mengkaji ulang dokumen-dokumen sejarah yang mengesankan bahwa Pangeran Hidayatullah menyerah kepada Belanda,” ungkapnya.
Jauh sebelum buku dari Soeri Soeroto dan Prof Sartono Kartodirdjo terbit, tulisan sejarawan Banjar, M. Idwar Saleh menyatakan Pangeran Hidayatullah menyerah kepada Belanda. Sehingga tulisan tersebut menjadi rujukan banyak penulis lainnya di kemudian hari.
“Kami akan mengkanter argumen-argumen itu. Tentu dengan fakta-fakta dan interpretasi baru dengan membuktikan ketidakbenaran penyerahan diri Pangeran Hidayatullah kepada Belanda. Namun dia ditipu,” tambahnya.
Wajidi bercerita, pada tahun 1960 silam, bersama Cut Nyak Dien yang sama-sama dibuang ke Jawa Barat, Pangeran Hidayatullah sempat diajukan sebagai pahlawan nasional. Namun, kala itu muncul tulisan Idwar Saleh yang satu sisi mengangkat Pangeran Antasari, dan satu sisi melemahkan peran Pangeran Hidayatullah.
“Inilah kekeliruan kita dalam rangka mengusulkan pahlawan nasional. Tak seperti Aceh yang banyak mengajukan pahlawan nasional tanpa melemahkan pahlawan yang lain. Padahal dalam beberapa naskah kepala Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah sama-sama dihargai uang oleh Belanda,” ucapnya.
