PARINGIN - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, berikan beberapa masukan kepada pemerintah kabupaten setempat sehubungan dengan Raperda Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan, Tahun Anggaran 2018.
Disampaikan Hj Srie Huriyati selaku Ketua Fraksi PPP, hendaknya anggaran yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah digunakan secara efektif dan efisien, serta kegiatan yang dianggarkan tepat sasaran. Kemudian memperbanyak pendapatan daerah di luar dari sektor pertambangan.
Masukan lainnya yaitu berkaitan dengan penggabungan desa, agar secepatnya diselesaikan karena akan mengganggu jalannya roda pemerintahan baik di desa, kecamatan maupun kabupaten.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah daerah dan dinas terkait lebih intens terhadap industri kecil dan menengah, agar terbukanya lapangan pekerjaan yang tidak selalu membebani anggaran daerah melalui banyaknya tenaga kerja honor.
“Secara garis besar kami dari Fraksi PPP DPRD Kabupaten Balangan, berharap dengan adanya Rencana Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018 ini, dapat menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya,” tandas Srie.
Dengan begitu, kata dia, pembangunan ekonomi kerakyatan di daerah, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta peningkatan infrastruktur yang akan menjadi fokus prioritas.
Sehingga, lanjutnya, pemerintah semakin prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan terus memacu semangat untuk lebih baik dan maksimal dalam menjalankan tugas serta melaksanakan pembangunan didaerah.
"Kami tidak henti-hentinya selalu mengingatkan kepada pemerintah daerah, agar kebijakan anggaran keuangan selalu diarahkan kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat kita," pungkasnya. (why/ema)
