BANJARBARU - Meskipun jumlahnya lumayan banyak dan memiliki banyak fasilitas, namun ternyata Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota Banjarbaru tidak luput dari sorotan DPRD Kota Banjarbaru.
Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari mengatakan bahwa kebijakan terkait kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sebagian kota, terutama kota-kota besar masih minim, termasuk di Kota Banjarbaru.
"Secara umum, kalau kita perhatikan RTH di kota-kota besar itu memang sangat kurang, termasuk di Kota Banjarbaru. Saya lihat karena memang direncanakan tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan,” ungkapnya.
Lanjutnya, transparansi dan besaran anggaran kebijakan lingkungan yang diperuntukkan terkait pengembangan perkotaan juga belum maksimal dilakukan oleh pemerintah daerah.
Masyarakat kota, sektor usaha dan bisnis sering memberikan kontribusi cukup besar dari pemasukan pajak dan retribusi lainnya bagi pendapatan (PAD) pemerintah kota. “Berapa persen misalnya, alokasi anggaran di kota itu yang diperuntukkan untuk perbaikan kualitas lingkungan (secara utuh) tidak pernah dipaparkan secara detail,” pandangnya.
Di Kota Banjarbaru sendiri pun nilainya jika dilihat datanya belum mampu menerapkan 30 persen ketersediaan RTH. Legislator dari PKS ini mengajak semua pihak seperti SKPD terkait, LSM, akademisi, organisasi pakar, organisasi lingkungan dan kelompok masyarakat untuk terus bersama-sama mendorong upaya pemenuhan RTH.
"Dan tak lupa untuk mengingatkan Pemerintah Daerah agar konsisten dan lebih proaktif dalam mewujudkan kawasan RTH di Kota Banjarbaru," pesannya. (ris/ema)
