BANJARBARU - Tak ada kawan abadi dalam politik. Ya, Aditya Mufti Arifin dan AR Iwansyah akhirnya memutuskan berpasangan pada pada Pilwali 2020 Kota Banjarbaru. Mengibarkan bendera PPP dan Golkar, kehadiran Aditya dan Iwansyah dipastikan merebut dukungan partai dari petahana Nadjmi Adhani -Darmawan Jaya Setiawan.
Sebagaimana diketahui, Aditya maupun Iwansyah punya posisi penting dalam partai dan struktur politik. Aditya memegang pucuk pimpinan DPW PPP Kalsel dan seorang anggota DPR RI, sementara Iwansyah menjabat Ketua DPRD Banjarbaru serta ketua DPD Golkar Banjarbaru. Posisi penting inilah yang menjadi kunci Aditya -Iwan menarik dukungan partai ke Nadjmi-Jaya, dan memilih untuk maju bersama.
Sebelumnya pada Pilkada 2015 lalu, Nadjmi dan Jaya diusung juga oleh PPP dan Golkar. Nadjmi Adhani meski mantan birokrat, tetapi juga kader Golkar saat memutuskan maju dalam Pilkada. Bahkan di bulan Februari 2019, ia dipilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DEPIDAR) XIV Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Kalimantan Selatan hingga 2024. SOKSI adalah sayap organisasi Golkar.
Darmawan Jaya pun tak jauh berbeda. Ia menjabat sebagai ketua DPD PPP Kota Banjarbaru. Di era kepemimpinannya, PPP sukses mempertahankan raihan empat kursi legislatif di DPRD Banjarbaru.
Mengapa Aditya-Iwan memilih tak mendukung lagi Nadjmi-Jaya? Dalam deklarasi mereka di kediaman Rudy Ariffin di Banjarbaru, Rabu (10/7) kemarin, Aditya tidak memberikan jawaban yang tegas. Dia hanya memastikan pencalonan dirinya punya landasan yang benar dalam partai. "Di partai ini ada aturan bahwa kalau kader mengajukan diri sebagai calon di Pilkada maka tak perlu melalui proses penjaringan," jelasnya.
Penjaringan, menurutnya, tak perlu dilakukan apalagi terhadap kader yang punya posisi penting dalam struktur organisasi. Misalnya, sekretaris, bendahara tingkat kabupaten kota atau provinsi. "Itu menjadi prioritas, apalagi kita sekarang menjabat sebagai ketua DPW. Saya sendiri juga menjajaki secara informal, termasuk lapor ke pusat bahwa saya akan maju. Sedikit banyak pusat sudah memberikan izin," jelasnya.
Memang, untuk keputusan resmi PPP sampai saat ini belum ada. Hal ini lantaran juklak (Petunjuk Pelaksanaan) untuk Pilkada belum keluar agendanya. "Untuk ke depannya, langkah pertama, kita menunggu rekomendasi dari pusat, lalu kita lakukan sosialisasi," tandasnya.
Bagaimana respons Ketua DPC PPP Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan perihal deklarasi dari "bos"-nya ini? "Saya belum bisa berkomentar banyak soal itu. Biarlah proses itu mengalir secara baik dan dinamis," jawabnya.
Dari kubu Partai Golkar, Iwansyah juga mengklaim dirinya telah mendapat "restu" dari ketua DPD Partai Golkar Kalsel Sahbirin Noor. Sebelum memutuskan bakal deklarasi bersama Aditya, Iwan telah "sowan" kepada Gubernur Kalsel itu.
"Tidak beda jauh dengan di PPP. Kita di Golkar juga kalau kader parpol menjabat sebagai ketua pasti jadi prioritas ketika mau mencalon. Artinya kita sebagai pimpinan (DPD Golkar Banjarbaru) otomatis dapat prioritas," kata Iwan.
Bagaimana kader golkar lainnya, Nadjmi Adhani? terancam bakal kehilangan kendaraan politik, Nadjmi Adhani juga tak bersikap reaktif. ketika dihubungi wartawan, Walikota Banjarbaru ini mengaku sedang berada di luar daerah. "Ulun (saya, red) lagi di luar daerah," kirimnya melalui pesan pendek. (rvn/ran/ema)
