MANAGED BY:
SABTU
24 AGUSTUS
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 19 Juli 2019 09:22
Driver Online Datangi Ombudsman

Ombudsman: Jika Ini Ranah Swasta, Kami Tak Bisa Apa-apa

PROTES: Empat orang perwakilan FDO Kalsel, menemui Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Kamis (18/7) siang.

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Sopir taksi online yang tergabung dalam Forum Driver Online (FDO) terus berupaya memperjuangkan hak-hak mereka. Setelah beberapa hari lalu melakukan aksi 'off bit' dan berunjuk rasa ke kantor aplikator dan DPRD Kalsel, kali ini mereka mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (18/7) siang.

Keluh kesah yang disampaikan pun sama. Diantaranya, aplikator tidak boleh semena-mena menghukum driver tanpa disertai penjelasan yang logis dan bukti-buktinya. Jika driver putus mitra, maka dana driver yang ada di saldo agar diserahkan sebagai hak driver.

Tuntutan lainnya seperti penghapusan sistem prioritas, penghapusan pajak enam persen per bulan yang dibebankan kepada driver, dan tarif harga minimal harus ditentukan oleh jarak tempuh perjalanan maksimal tiga kilometer.

“Kita ingin meminta bantuan kepada Ombudsman, mengenai masalah yang dialami para driver online seperti kami-kami ini,” tutur Ketua FDO Kalsel, Pandu usai bertemu dengan Ombudsman.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid mengatakan akan mempelajari apa yang menimpa kaum driver online. Lembaga pemerintahan mana yang punya kewenangan. Karena tidak bisa masuk sembarangan. “Kami akan pelajari dulu apakah menjadi kewenangan Ombudsman atau Dishub,” ucapnya.

Sebab, jika ini masuk ranah swasta, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya perlu dipelajari terlebih dulu. Apakah yang diinginkan para sopir taksi online ini perlakuan adil dari perusahaan pemilik aplikator atau mengenai regulasi nya. Apabila mengenai regulasi, dia menyarankan lebih tepatnya ke legislatif. Tapi harus dilihat dulu siapa yang mengeluarkan regulasi tersebut.

“Jika regulasi peraturan menteri, bisa berjenjang. Lewat dewan provinsi kemudian DPR RI. Karena mereka yang bisa mendesak pemerintah untuk mengubah regulasi tersebut,” pungkasnya. (gmp/ema)


BACA JUGA

Sabtu, 24 Agustus 2019 08:31

Tarik Menarik Posisi Bupati: Wacana Koalisi PDIP-Nasdem di Kotabaru

KOTABARU – Politik di Saijaan makin dinamis. Para tokoh politik…

Sabtu, 24 Agustus 2019 08:29

Berangkat Haji Sendiri, Nini Kayuh Meninggal di Pesawat

RANTAU - Duka mendalam diterima keluarga Noorjannah dan keluarga Kayuh…

Sabtu, 24 Agustus 2019 08:25

Pengesahan Raperda Retribusi Minuman Beralkohol Ditunda, Ibnu Hindari Polemik

BANJARMASIN - DPRD Banjarmasin menggelar rapat paripurna, kemarin (23/8) sore.…

Sabtu, 24 Agustus 2019 08:21

Belum Dilantik, Anggota DPRD Sudah Minta Laptop

BANJARMASIN - Anggota DPRD Banjarmasin periode 2019-2024 baru akan dilantik…

Sabtu, 24 Agustus 2019 08:16

Pedagang Pasar Beras Belum Tahu Akan Dipindah ke Mana, Penyiringan Muara Kelayan Terancam Molor

BANJARMASIN – Rencana pembangunan Siring Muara Kelayan sepanjang 400 meter…

Sabtu, 24 Agustus 2019 07:59

Dana Cadangan Pilkada Kalsel, Siap

BANJARMASIN - Dana cadangan pelaksanaan Pilkada 2020 di Kalsel sebesar…

Sabtu, 24 Agustus 2019 07:42

Pembangunan SMA di Landasan Ulin: Lahan harus Tersedia Tahun 2019

BANJARBARU - Sempat jadi polemik. Pelajar SMP/sederajat di Kecamatan Landasan…

Sabtu, 24 Agustus 2019 07:19
Pemkab Tanah Bumbu

Wabup Hadiri Pencanangan ZI Karang Bintang

BATULICIN - Wabup Tanbu H Ready Kambo menghadiri Pencanangan Pembangunan…

Sabtu, 24 Agustus 2019 07:17
Pemkab Tanah Bumbu

Pererat Silaturahmi Penyuluh Pertanian

BATULICIN - Dinas Pertanian menggelar berbagai lomba dalam rangka memperingati…

Sabtu, 24 Agustus 2019 07:14
Pemkab Tanah Bumbu

Sekda Hadiri haul KH Zakaria

BATULICIN - Sekda Tanah Bumbu H Rooswandi Salem menghadiri Haul…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*