Mendesak..! Kalsel Kekurangan Tenaga Arsiparis, Idealnya Punya 55 Orang, Kita Hanya Punya 5

- Jumat, 19 Juli 2019 | 11:31 WIB

BANJARBARU - Kebutuhan Kalsel akan tenaga fungsional arsiparis sepertinya semakin mendesak. Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kearsipan pada instansi pemerintahan ini semakin berkurang setiap tahunnya.

Saat ini, Kalsel hanya punya 5 orang arsiparis. Padahal idealnya, untuk mengamankan dan melindungi dokumen dan arsip-arsip berharga, Kalsel harusnya punya 55 arsiparis.

Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispersip) Kalsel Nurliani Dardie Hj Nunung mengatakan persoalan ini terlihat sepele, tetapi sebenarnya sangat serius. "Kalau yang lima orang arsiparis itu pensiun lalu bagaimana?" ucapnya yang mengatakan hal ini harus segera diperhatikan oleh para pemangku kepentingan di Kalsel.

Apalagi Kalsel punya pengalaman pahit dengan arsip. Gara-gara tidak tertib melindungi dokumen, Pulau Lari-Larian yang sejatinya berada di wilayah teritorial Kalsel, akhirnya menjadi sumber ketegangan dengan provinsi tetangga, Sulawesi Barat.

Kepala Sub Direktorat Daerah I Arsip Nasional Abdul Haris M Ali, sempat menyinggung kasus ini dalam acara konsultasi dan bimbingan arsip, Rabu (17/7). Andai saja dokumen dan arsip tentang pulau itu lengkap, tentu tidak akan menjadi sengketa.

Karena itu, untuk menindaklanjuti kritik dari pusat ini, Nurliani mengatakan dia segera mengusulkan adanya perekrutan tenaga arsiparis untuk menjaga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi.

"Saya akan melaporkan persoalan ini kepada pimpinan, sekaligus berkoordinasi dengan SKPD maupun Biro terkait untuk mencari solusi dengan mengadakan rekrutment CPNS tenaga arsiparis," ucapnya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Apalagi jika depo arsip akan segera selesai di tahun 2020. Tentunya urgensi arsiparis sangat mendesak sebagai penunjang. "Prasarana Insya Allah akan diadakan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir ini," ucapnya.

Dia mengatakan sejauh ini, Pemprov melalui Dispersip sangat serius melakukan pembenahan terhadap arsip daerah. Namun sekeras apapun upaya Dispersip membangun literasi dan menjaga arsip, tetap perlu dukungan SDM yang memadai baik dari kuantitas dan kualitas. "Tentunya kami berharap dukungan penuh Gubernur Kalimantan Selatan ," ucapnya.

Sementara itu, penguatan fungsi perpustakaan juga sedang ditingkatkan. Peran dan fungsi perpustakaan saat ini harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yakni, dengan cara mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Guna melihat perkembangannya di Kalsel, Kamis (18/7) kemarin digelar Forum Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Hotel Novotel Banjarbaru.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pendidikan Tinggi Iptek dan Kebudayaan Bappenas Hadiyat menyebut, pemerintah telah memasukkan perpustakaan sebagai program prioritas nasional sebagai upaya mensejahterakan masyarakat melalui layanannya yang berbasis inklusi sosial.

"Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekadar tempat penyimpan dan peminjam buku. Tapi menjadi wahana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat," jelasnya.

Dia menambahkan, melalui forum yang digelar di Novotel tersebut, pihaknya ingin masyarakat bersama pemerintah menyadarkan semua orang akan pentingnya literasi untuk kesejahteraan. "Hal itu harus didukung dengan upaya kita bersama dalam meningkatkan gemar membaca. Ya ujung-ujungnya untuk meningkatkan kualitas hidup masing-masing," tambahnya.

Menurutnya, saat ini tingkat kegemaran membaca masyarakat masih rendah. Belum lagi dengan era digital sekarang, semakin membuat orang malas ke perpustakaan lantaran lebih suka membaca lewat ponsel.

"Membaca lewat ponsel sebenarnya tidak ada salahnya. Tapi, membaca buku koleksi di perpustakaan juga penting. Dan pendalamannya pun akan berbeda," ujarnya.

Halaman:

Editor: miminradar-Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

Rem Blong, Truk Solar Hantam Dua Rumah Warga

Kamis, 28 Maret 2024 | 19:00 WIB

Masalah Pendidikan Jadi Sorotan Ombudsman

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:50 WIB

Gempa 3,3 Magnitudo Guncang Kotabaru

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:58 WIB
X