MANAGED BY:
SELASA
12 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 20 Juli 2019 09:25
Jika Ingin Larang Miras, Pengamat: Pemko Harus Datangi MA
BIANG POLEMIK: Satpol PP menyita puluhan botol miras dari sejumlah tempat hiburan di Banjarmasin, beberapa waktu lalu. | FOTO: SYARAFUDDIN/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Menghadapi masalah minuman keras, pemko dibuat serba salah. Ingin melarang peredaran, terkekang aturan. Pilihan terakhir adalah membatasinya.

Pengamat hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Erfa Redhani pun maklum. Ketika ada warga yang bersuara miring terkait kebijakan pemko. Karena dianggap melegalkan miras di Banjarmasin.

Menurutnya, kedua pihak tak bisa disalahkan. "Segala pengaturan dalam bentuk perda yang berkaitan dengan minuman berakohol merupakan dampak dari keberadaan dua peraturan di atasnya," kata Erfa.

Yang dia maksud adalah Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol. Diperkuat Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian serta Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minol.

Di sana, tercantum jelas bahwa minol golongan A dapat dijual di supermarket, hypermarket bahkan minimarket. Regulasinya, menyesuaikan dengan karakteristik daerah dan budaya lokal.

Berdasarkan klausul itu, Banjarmasin menerbitkan Perda No 10 Tahun 2017. Bahwa miras cuma boleh dijual di toko pengecer berupa supermarket dan hypermarket. Selebihnya dilarang, kecuali di tempat-tempat khusus seperti klub malam atau diskotek.

"Karena tidak mungkin perda bisa melarang. Perpres hanya membolehkan untuk membatasinya, bukan melarang. Kata membatasi dan melarang memiliki makna yang berbeda," tuturnya.

Lalu apa yang harus dilakukan? Dalam pandangannya, masih ada satu peluang bagi pemko untuk melarang penjualan miras. Yakni melalui langkah hukum. "Bisa dibawa ke Mahkamah Agung untuk judicial review (uji materiil) terhadap Perpres atau Permendag itu," jelasnya.

Soal keinginan DPRD Banjarmasin untuk menarik retribusi dari penjualan di hypermarket dan supermarket, Erfa sependapat. Retribusi mahal bisa mempersempit ruang peredaran miras.

"Bagus! Taruh saja retribusi yang nilainya fantastis dan susah dipenuhi pengusaha. Biar mereka mikir-mikir," pungkasnya.

Terlepas dari itu, bagaimana pun perda yang mengurusi miras tetap harus ada. Tanpa itu, apa jadinya kota ini. (nur/fud/ema)


BACA JUGA

Selasa, 12 November 2019 11:52

Syarat Berbeda Penerimaan CPNS Banjarmasin, Undurkan Diri Sebelum 5 Tahun Denda Rp 100 Juta

BANJARMASIN - Mulai hari ini (12/11), pendaftaran Calon Pegawai Negeri…

Selasa, 12 November 2019 11:46

Gerindra Pede Menangi Pilwali Banjarmasin

BANJARMASIN - Partai Gerindra punya target tinggi di Pilwali Banjarmasin…

Selasa, 12 November 2019 11:37

PDIP: Tunggu 10 Januari

BANJARMASIN - PDI Perjuangan termasuk yang paling awal membuka pendaftaran…

Selasa, 12 November 2019 11:26

Komisi II Kawal Perwali Gas Melon

BANJARMASIN - DPRD Banjarmasin merespons positif keinginan pemko membuat Perwali…

Selasa, 12 November 2019 11:24

Trash Bin Belum Sanggup Tampung Semua Sampah, Begini Tanggapan Dinas Lingkungan Hidup

BANJARMASIN - Belum diresmikan, sudah banyak warga yang membuang sampah…

Selasa, 12 November 2019 11:06

Jatah CPNS HSS 261 Orang

KANDANGAN – Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD Diklat)…

Selasa, 12 November 2019 11:02

Bupati Tapin Ingin 80 Persen CPNS adalah Putra Daerah

RANTAU - Tantangan diberikan Bupati Tapin, M Arifin Arpan kepada…

Selasa, 12 November 2019 10:40
Pemko Banjarbaru

Sekda Hadiri Kegiatan Sosialisasi Penguatan SAKIP dan Reformasi Birokrasi

BANJARBARU - Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Said Abdullah menghadiri Kegiatan…

Selasa, 12 November 2019 10:32
PARLEMENTARIA

Minta ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada

BANJARBARU - Meski digelar masih lumayan lama. Namun aroma dan…

Selasa, 12 November 2019 10:29
Pemkab Tanah Bumbu

Market Day Meningkatkan Kreativitas Peserta Didik

BATULICIN - Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Andi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*