MANAGED BY:
SENIN
26 AGUSTUS
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 20 Juli 2019 09:25
Jika Ingin Larang Miras, Pengamat: Pemko Harus Datangi MA
BIANG POLEMIK: Satpol PP menyita puluhan botol miras dari sejumlah tempat hiburan di Banjarmasin, beberapa waktu lalu. | FOTO: SYARAFUDDIN/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Menghadapi masalah minuman keras, pemko dibuat serba salah. Ingin melarang peredaran, terkekang aturan. Pilihan terakhir adalah membatasinya.

Pengamat hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Erfa Redhani pun maklum. Ketika ada warga yang bersuara miring terkait kebijakan pemko. Karena dianggap melegalkan miras di Banjarmasin.

Menurutnya, kedua pihak tak bisa disalahkan. "Segala pengaturan dalam bentuk perda yang berkaitan dengan minuman berakohol merupakan dampak dari keberadaan dua peraturan di atasnya," kata Erfa.

Yang dia maksud adalah Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol. Diperkuat Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian serta Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minol.

Di sana, tercantum jelas bahwa minol golongan A dapat dijual di supermarket, hypermarket bahkan minimarket. Regulasinya, menyesuaikan dengan karakteristik daerah dan budaya lokal.

Berdasarkan klausul itu, Banjarmasin menerbitkan Perda No 10 Tahun 2017. Bahwa miras cuma boleh dijual di toko pengecer berupa supermarket dan hypermarket. Selebihnya dilarang, kecuali di tempat-tempat khusus seperti klub malam atau diskotek.

"Karena tidak mungkin perda bisa melarang. Perpres hanya membolehkan untuk membatasinya, bukan melarang. Kata membatasi dan melarang memiliki makna yang berbeda," tuturnya.

Lalu apa yang harus dilakukan? Dalam pandangannya, masih ada satu peluang bagi pemko untuk melarang penjualan miras. Yakni melalui langkah hukum. "Bisa dibawa ke Mahkamah Agung untuk judicial review (uji materiil) terhadap Perpres atau Permendag itu," jelasnya.

Soal keinginan DPRD Banjarmasin untuk menarik retribusi dari penjualan di hypermarket dan supermarket, Erfa sependapat. Retribusi mahal bisa mempersempit ruang peredaran miras.

"Bagus! Taruh saja retribusi yang nilainya fantastis dan susah dipenuhi pengusaha. Biar mereka mikir-mikir," pungkasnya.

Terlepas dari itu, bagaimana pun perda yang mengurusi miras tetap harus ada. Tanpa itu, apa jadinya kota ini. (nur/fud/ema)


BACA JUGA

Minggu, 25 Agustus 2019 15:21

Semangati Petani, Paman Birin Bagikan Sepeda dan Alat Pestisida

BANJAR - Sebagai bentuk syukur atas melimpahnya hasil panen padi,…

Minggu, 25 Agustus 2019 14:51

Simpang LIK LA Darurat Traffic Light

BANJARBARU - Angka kecelakaan lalu lintas di Banjarbaru cenderung tinggi.…

Minggu, 25 Agustus 2019 11:38

Pungut Sampah Plastik di CFD, Alfamart Dukung Gerakan Bebas Kantong Plastik

BANJARBARU - Puluhan orang berbaju merah terlihat memungut sampah plastik…

Sabtu, 24 Agustus 2019 08:38

Dibantu Yusril Ihza Mahendra, Silo Group Gagalkan Upaya Pemprov Cabut Izin Tambangnya di Kotabaru

BANJARMASIN - Pemprov Kalsel harus menelan pil pahit. Karena, upaya…

Sabtu, 24 Agustus 2019 08:31

Tarik Menarik Posisi Bupati: Wacana Koalisi PDIP-Nasdem di Kotabaru

KOTABARU – Politik di Saijaan makin dinamis. Para tokoh politik…

Sabtu, 24 Agustus 2019 08:29

Berangkat Haji Sendiri, Nini Kayuh Meninggal di Pesawat

RANTAU - Duka mendalam diterima keluarga Noorjannah dan keluarga Kayuh…

Sabtu, 24 Agustus 2019 08:25

Pengesahan Raperda Retribusi Minuman Beralkohol Ditunda, Ibnu Hindari Polemik

BANJARMASIN - DPRD Banjarmasin menggelar rapat paripurna, kemarin (23/8) sore.…

Sabtu, 24 Agustus 2019 08:21

Belum Dilantik, Anggota DPRD Sudah Minta Laptop

BANJARMASIN - Anggota DPRD Banjarmasin periode 2019-2024 baru akan dilantik…

Sabtu, 24 Agustus 2019 08:16

Pedagang Pasar Beras Belum Tahu Akan Dipindah ke Mana, Penyiringan Muara Kelayan Terancam Molor

BANJARMASIN – Rencana pembangunan Siring Muara Kelayan sepanjang 400 meter…

Sabtu, 24 Agustus 2019 07:59

Dana Cadangan Pilkada Kalsel, Siap

BANJARMASIN - Dana cadangan pelaksanaan Pilkada 2020 di Kalsel sebesar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*