MANAGED BY:
SENIN
26 AGUSTUS
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 20 Juli 2019 10:14
Ketika Kartu Sakti Kacaukan Sistem Zonasi

SMA Akui Tambah Kelas Baru

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Tudingan Sekolah Menengah Swasta (SMA) swasta tidak kebagian siswa lantaran sekolah negeri menambah ruangan baru, tak ditampik sejumlah kepala sekolah negeri.

Setidaknya itulah yang terjadi di SMA Negeri 3 Banjarmasin. Kepala SMA Negeri 3, Syarifuddin mengakui kalau sekolah yang dipimpinnya menambah ruangan. Tapi tidak signifikan. "Hanya tambah satu kelas saja, itu pun sudah lapor dengan Disdik,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin, Jumat (19/7).

Dia mengatakan penambahan ruangan itu bukan tanpa sebab. Tiga jalur pada sistem yang diterapkan pemerintah yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua, ternyata pada hasil akhir didominasi pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Sehingga meski jarak rumah pendaftar dekat, tidak menjadi jaminan bakal diterima di sekolah berlokasi di Jalan Veteran Sungai Bilu Banjarmasin itu.

Fakta ini dapat dilihat dari kuota yang dibuka sekolahnya. Dari 237 kuota , 73 diantaranya adalah pemegang "kartu sakti" KIP. Padahal beberapa siswa tinggal dengan jarak sangat dekat dengan sekolah. Misalnya pendaftar yang tinggal di Kompleks A Yani II Jalan Manggis, ternyata tidak diterima.

Banyak orangtua anak yang menanyakan hal itu. Tapi dalam hal ini, sekolah hanya sebagai pelaksana, semuanya melalui sistem online. “Jarak terjauh siswa yang diterima 520 meter, kalau dulu sampai 1.250 meter,” katanya.

Dia memaklumi jika ada kepala sekolah swasta yang berpikiran sekolahnya tidak kebagian siswa lantaran negeri menambah kelas baru. Tapi dia juga berharap sekolah swasta memahami bahwa para orang tua yang anaknya memiliki nilai bagus pasti akan memilih sekolah negeri. “Karena kalau negeri tidak ada dipungut biaya, sementara swasta ada biaya,” jelasnya.

Menurutnya, sekolah swasta masih dilirik masyarakat jika dipromosikan dengan baik. Buktinya banyak para orangtua yang memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, contohnya SMA Sabilal, SMA Muhammadiyah dan SMA Al Mazaya.

“Intinya sekolah bisa packaging (mengemas) kelebihan apa yang bisa di tawarkan kepada masyarakat, agar bisa dipilih,” sarannya.

Senada dengan Syarifuddin, Kepala SMA negeri 4 Banjarmasin, Tumiran juga mengaku menambah satu ruang kelas untuk mengakomodasi siswa. Tadinya pihaknya hanya menyediakan 7 kelas, kini menjadi 8 kelas. Alasannya sama, pendaftar membeludak dan paling banyak pemegang KIP.

“Kuota kita 224, 55 persen atau 122 diantaranya pemilik KIP,” ujarnya.

Pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa, Sebab itu merupakan aturan dari pemerintah. Karena dalam regulasi pusat, memuat poin minimal 20 persen pemegang KIP diterima di sekolah milik pemerintah. Tidak ada kata batasan pasti. Makanya kemudian ada kebijakan menambah kelas baru untuk mengakomodir pendaftar yang rumahnya dekat dengan sekolah.

"Itu dijamin tidak ada dipungut biaya apapun," ucapnya yang mengatakan juga sudah melaporkan hal ini ke Dinas Pendidikan.

Tumiran juga merasa prihatin dengan kondisi sekolah swasta. Namun dia mengatakan tidak perlu khawatir berlebihan. Karena dari data yang didapatnya, masih ada seribu lebih lulusan SMP maupun MTSn yang belum tertampung. "Jangan khawatir, tidak kebagian," ucapnya.

Sementara Kepala SMA Negeri 7 Banjarmasin, Arusliadi mengatakan, penambahan satu kelas baru dari 8 kelas menjadi 9 kelas itu tidak dilakukan sendiri, melainkan sudah berkonsultasi dengan Disdik Kalsel dan melihat berbagai pertimbangan.

“Bukan karena keinginan kami, tapi juga mempertimbangkan kondisi di lapangan, kami juga tidak ingin ribut-ribut seperti sekolah lain,” ujarnya.

Rusliadi mencontohkan, pendaftar yang rumahnya di kawasan Km 6 Banjarmasin mendaftar di SMA Negeri 7 karena sekolah ini memang yang cukup dekat. Bisa saja mereka mendaftar ke SMAN 13 atau Gambut, namun pertimbangannya jarak yang jauh.

“Aturan menerima pemegang KIP membuat pendaftar yang jarak dekat rontok, hari pertama yang jarak dekat masuk tapi di hari terakhir ternyata tereliminasi, kalah dapat pemegang KIP,” pungkasnya.

Sebelumnya, imbas dari kebijakan aturan pusat tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di Kalsel berdampak terhadap sekolah swasta. Di Banjarmasin, sejumlah SMA swasta masih kekurangan siswa. Misalnya SMA PGRI 7 Banjarmasin yang hanya mendapatkan 11 orang siswa.

Kepala Sekolah SMA PGRI 7 Banjarmasin, Syahrani mengatakan animo siswa yang mendaftar semakin parah. Tahun 2017 lalu ada masih ada 40 orang sedangkan tahun 2018 naik menjadi 46 orang. “Semenjak saya mengajar tahun 2006, tahun 2019 ini yang paling terpuruk,” ucapnya lirih.

Menurutnya, penurunan ini disebabkan banyak hal, diantaranya sistem zonasi serta kebijakan pusat mengenai "kartu sakti" atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bisa disertakan untuk mendaftar bagi siswa yang kurang mampu. Mereka bisa mendaftar di sekolah-sekolah negeri. “Kabar yang didapat, sekolah negeri membuka kelas baru,” tengaranya.

Sementara Kadisdik Kalsel, Yusuf Effendi yang coba di konfirmasi Radar Banjarmasin melalui telepon genggamnya tapi tidak aktif. (gmp/ran/ema)


BACA JUGA

Senin, 26 Agustus 2019 08:39
Pemkab Tanah Bumbu

Bupati Tiba dari Tanah Suci

BATULICIN - Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor bersama istri…

Senin, 26 Agustus 2019 08:38
Pemkab Tanah Bumbu

Pemkab Tanbu Sosialisasikan MHA

BATULICIN - Pemkab Tanbu melakukan Sosialisasi tentang Masyarakat Hukum Adat…

Minggu, 25 Agustus 2019 15:21

Semangati Petani, Paman Birin Bagikan Sepeda dan Alat Pestisida

BANJAR - Sebagai bentuk syukur atas melimpahnya hasil panen padi,…

Minggu, 25 Agustus 2019 14:51

Simpang LIK LA Darurat Traffic Light

BANJARBARU - Angka kecelakaan lalu lintas di Banjarbaru cenderung tinggi.…

Minggu, 25 Agustus 2019 11:38

Pungut Sampah Plastik di CFD, Alfamart Dukung Gerakan Bebas Kantong Plastik

BANJARBARU - Puluhan orang berbaju merah terlihat memungut sampah plastik…

Sabtu, 24 Agustus 2019 08:38

Dibantu Yusril Ihza Mahendra, Silo Group Gagalkan Upaya Pemprov Cabut Izin Tambangnya di Kotabaru

BANJARMASIN - Pemprov Kalsel harus menelan pil pahit. Karena, upaya…

Sabtu, 24 Agustus 2019 08:31

Tarik Menarik Posisi Bupati: Wacana Koalisi PDIP-Nasdem di Kotabaru

KOTABARU – Politik di Saijaan makin dinamis. Para tokoh politik…

Sabtu, 24 Agustus 2019 08:29

Berangkat Haji Sendiri, Nini Kayuh Meninggal di Pesawat

RANTAU - Duka mendalam diterima keluarga Noorjannah dan keluarga Kayuh…

Sabtu, 24 Agustus 2019 08:25

Pengesahan Raperda Retribusi Minuman Beralkohol Ditunda, Ibnu Hindari Polemik

BANJARMASIN - DPRD Banjarmasin menggelar rapat paripurna, kemarin (23/8) sore.…

Sabtu, 24 Agustus 2019 08:21

Belum Dilantik, Anggota DPRD Sudah Minta Laptop

BANJARMASIN - Anggota DPRD Banjarmasin periode 2019-2024 baru akan dilantik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*