Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Kalimantan terus bergulir. Tiga provinsi calon lokasi IKN; Kalteng, Kaltim dan Kalsel pun terus mempersiapkan diri.
----
Kalteng dan Kaltim dikabarkan mulai merevisi peraturan daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) mereka. Sebab, kabar berkembang tinggal dua provinsi itu yang saat ini berkompetisi. Sementara Kalsel dianggap sudah tidak mungkin terpilih.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Selatan, Nurul Fajar Desira menyampaikan, bahwa hingga kini belum diketahui peluang masing-masing daerah calon IKN. "Peluang belum bisa dilihat, karena sekarang masih dikaji tim. Keputusan pun nanti ada di presiden," katanya.
Terkait kesiapan Kalteng dan Kaltim untuk merevisi RTRW, dia menyebut Kalsel pun tahun depan akan melakukannya. Di mana, saat ini sedang dilakukan peninjauan kembali. "Tahun depan RTRW kita memang sudah saatnya direvisi. Tahun ini dilakukan peninjauan, untuk mengiventarisir tata ruang apa saja yang sudah berubah," ujarnya.
Jika dalam tahap peninjauan kembali pemerintah pusat menetapkan wilayah Kalsel sebagai lokasi pemindahan IKN, maka Fajar menyampaikan, kawasan strategis Ibu Kota Negara Indonesia tahun depan bakal dimasukkan dalam RTRWP Kalsel. "Kita tunggu sampai November nanti, daerah mana yang akan dipilih," ucapnya.
Menurutnya, Kalsel sudah sangat siap menjadi IKN. Baik itu di aspek lingkungan, maupun sosial budaya. "Memang ada dua aspek yang dibahas di nasional, yakni kesiapan lingkungan dan sosial budaya," bebernya.
Khusus untuk lingkungan, Fajar menjelaskan, lahan yang mereka usulkan di Kabupaten Tanah Bumbu dipastikan aman terhadap lingkungan. Sebab, tidak mengganggu hutan lindung maupun cagar alam yang ada di sana. "Lahan yang kami siapkan juga tidak mengganggu kawasan konservasi, yakni Pegunungan Meratus," jelasnya.
Dia mengklaim, lahan yang sudah disiapkan sesuai dengan konsep yang diinginkan pemerintah pusat: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable. "Kalsel sangat pas dengan konsep itu. Karena, di sana kita bisa melihat keindahan Pegunungan Meratus dan laut yang indah. Kita bisa membayangkan, ketika orang membuka jendela mereka langsung bisa melihat pemandangan itu," paparnya.
Sementara dari segi sosial budaya, Fajar membeberkan, penduduk Kalsel selama ini dikenal ramah. Bahkan, dia menyebut selama ini konflik sosial pun tidak pernah terjadi di Banua. "Data sekarang menyebut ada 22 suku di sini, dengan agama yang berbeda-beda. Tapi semua hidup rukun berdampingan," katanya.
Dia mengungkapkan, selama ini memang ada kekhawatiran masyarakat lokal akan terpinggirkan dengan datangnya jutaan pendatang dari daerah lain. Namun, menurutnya dalam sejarah masyarakat Banjar tak pernah terpinggirkan. Hal itu, dibuktikan dengan munculnya sejumlah tokoh nasional dari Banjar. "Masyarakat Banjar juga memiliki jiwa pantang menyerah, jadi tidak mungkin terpinggirkan," ungkapnya.
Selain yakin masyarakat lokal tidak akan terpinggirkan, Fajar juga percaya budaya masyarakat Banjar juga bakal tetap bertahan walaupun pembangunan nantinya semakin pesat dengan dipindahnya IKN ke Kalimantan. "Ibu kota memang identik dengan hiburan malam, seperti diskotek. Tapi, budaya kita tetap akan bertahan. Sebab, dengan banyaknya pendatang kita malah bisa lebih mudah mempromosikannya," ujarnya.
Disinggung, apa memang tidak ada kerugian bagi Kalsel jika memang terpilih sebagai lokasi IKN Indonesia. Menurutnya, tidak ada sama sekali. "Tidak ada rugi. Yang rugi malah Indonesia, kalau tidak memilih Kalsel jadi Ibu Kota Negara," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Lngkungan Hidup (LH) Kalsel Ikhlas juga meyakini tidak ada sisi negatifnya bagi Kalsel menjadi IKN. Terkait ekosistem dan lingkungan, menurutnya sangat aman jika memang ibu kota nantinya pindah ke Tanah Bumbu.
"Secara umum Tanbu masih memungkinkan untuk menjadi ibu kota. Karena kawasan hutan di sana luasannya masih cukup untuk mendukung secara lingkungan, rencana pembangunan sarana dan prasarana ibu kota," katanya.
