MANAGED BY:
SABTU
06 JUNI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BISNIS

Selasa, 23 Juli 2019 09:29
Melihat Kebijakan Pembatasan Ritel Modern di Banua

Demi Pengusaha Lokal, Beri Kesempatan BUMD Mart

DIBATASI: Alfamart di kawasan Jalan Gatot Subroto Banjarmasin Timur. Banjarmasin masih menjalankan moratorium penambahan toko ritel modern Alfamart dan Indomaret. | FOTO: ENDANG SYARIFUDIN/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, Alfamart dan Indomaret begitu menjamur di Banua. Meski demikian tidak semua daerah yang bisa menerima toko ritel modern berjaringan nasional ini. Apa yang membuat daerah-daerah masih belum mengizinkan?

---

Jika Anda melakukan perjalanan panjang menyusuri hulu sungai, Anda mungkin tidak akan menemukan Alfamart dan Indomaret di beberapa kabupaten di Banua anam. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) misalnya, saat ini belum ada satupun gerai waralaba Alfamart dan Indomaret yang berdiri. Padahal kabupaten ini berada di perlintasan jalan Trans Kalimantan.

Wakil bupati HSS, Syamsuri Arsyad, menjelaskan toko ritel modern berjaringan memang belum memungkinkan ada di Kabupaten HSS. Hal ini karena Pemkab HSS banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak, mulai dari pedagang lokal dan kecil tentang ekspansi bisnis waralaba Alfamart dan Indomaret yang bisa mengancam kelangsungan pengusaha ritel lokal. "Ini untuk melindungi pedagang lokal dan kecil,” ujarnya.

Meski saat ini belum diizinkan, Syamsuri mengatakan pemerintah tidak anti dengan toko ritel jaringan. Jika situasi telah memungkinkan, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan membuka izin untuk ritel modern itu. "Saat ini tidak memungkinkan,” tutur Wabup.

--

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST, ketimbang mengizinkan jaringan ritel memasuki wilayahnya, Pemerintah setempat lebih memfokuskan diri membina usaha kecil yang dibuka oleh masyarakat setempat.

Bupati HST melalui Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan, Ali Fahmi, berpandangan bahwa keberadaan ritel besar di daerah dapat mematikan penghasilan masyarakat kecil. Sebagai contoh kecil yakni pembelian pulsa yang kini banyak dilakukan di ritel. “Saya sempat memerhatikan dan survei ke beberapa daerah, usaha kecil masyarakat kembang-kempis ketika ritel besar masuk,” ucapnya, kepada Radar Banjarmasin, kemarin (22/7).

Kabupaten HST, sendiri hingga saat ini belum memberikan izin masuknya ritel ke Bumi Murakata. Ali Fahmi mengatakan serapan tenaga kerja dari toko ritel juga tidak terlalu signifikan. “Intinya, daerah harus benar-benar siap dahulu kalau memang menginginkan ritel besar bisa masuk,” tuntasnya.

--

Kabupaten Tabalong juga menahan proposal masuknya Alfamart dan Indomaret. Mereka mengklaim memiliki tujuan sendiri.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tabalong, Norzain Ahmad Yani mengatakan pihaknya ingin mendorong keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membuat toko modern sendiri Bernama BUMDes Mart.

"Kebijakan pemerintah saat ini masih mendorong BUMDes Mart," katanya yang mengatakan permohonan izin sudah lama masuk tapi pemerintah tidak membolehkan. "Tidak bisa kami izinkan," katanya.

Di Hulu Sungai Utara (HSU), jumlah ritel lokal yang menjamur membuat pemerintah daerah setempat tidak terlalu antusias dengan adanya ritel jaringan. Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Muhammad Syarif mengatakan regulasi untuk took seperti Alfamart dan Indomaret belum keluar.

“Perekonomian di Amuntai sangat dilindungi pimpinan (Bupati HSU H Abdul Wahid HK, red) agar ekonomi kerakyatan tetap berjalan baik,” ucapnya.

Meski demikian, dia mengatakan tidak menutup kemungkinan regulasi kedepannya bisa memberikan izin pada toko modern sekelas Indomaret ataupun Alfa Group ke kecamatan yang jauh dari pusat kota. “Cuma harus ada pertimbanga aspek lokasi, jarak toko satu sama lain, termasuk kepentingan masyarakat," terang Alumni STPDN tersebut.

--

Di Barito Kuala, pembatasan ritel juga dilakukan meski tidak seperti di hulu sungai. Bertetangga dengan ibukota yang dipenuhi toko ritel, di Batola hanya ada beberapa ritel yang diizinkan beroperasi. Itu pun hanya berada di Kecamatan perbatasan, yaitu Alalak. Di Marabahan yang merupakan pusat kota, tidak ada satupun toko ritel modern.

Wakil Bupati Batola Rahmadian Noor mengatakan ini sudaj sesuai aturan perda yang berlaku. "Di zaman Bupati Batola Hasanuddin Murad, ada Perda tentang aturan mendirikan Ritel dan masih berlaku. Ritel moderen hanya diperkenankan di Jalan Nasional. Tidak boleh di jalan Kabupaten," ungkapnya.

Rahmadian Noor mengaku sangat setuju dengan pembatasan ini. Dia menilai keberadaan Ritel akan mengikis keberadaan pedagang lokal atau tradisional. "Tidak adanya ritel, sangat bagus untuk memproteksi para pedagang lokal kita," ujarnya sembari mengaku pernah menolak beberapa tawaran mendirikan ritel di Marabahan.

--

Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Banjarbaru, Rahmah Khairita mengatakan di Banjarbaru toko ritel sudah dimoratorium. "Jumlahnya relatif tetap," ucapnya yang mengatakan izin baru hanya diperbolehkan di Q Mall dan sifatnya mendukung pelayanan gerai yang ada di sana.

--

Lalu bagaimana di Banjarmasin?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin memastikan moratorium gerai Indomaret dan Alfa Mart tetap dijalankan. “Selama saya menjabat di sini, kita belum menambah kuota,” tandas Kepala Dinas PMPTSP Kota Banjarmasin, Muryanta, Senin (22/7) sore.

Dia mengatakan jumlah gerai Indomaret di Banjarmasin tetap sebanyak 40 unit dan Alfa Mart sebanyak 60 unit. Awalnya pemerintah Banjarmasin bahkan merencanakan mengizinkan 100 Alfamart. "Tetapi melihat kondisi di lapangan, jumlah 60 gerai saja sudah cukup," ujarnya.

Dia mengatakan menjamurnya gerai-gerai modern memang dikeluhkan oleh masyarakat. Terutama masyarakat lokal yang ingin membuka usaha toko kelontongan serupa. "Kita tidak ingin ada perselisihan baik antara pengusaha gerai modern dengan masyarakat lokal. Kita menginginkan keduanya bisa berjalan beriringan, tidak ada yang dirugikan," jelasnya.(shn/war/ibn/bar/mar/rvn/gmp/ran/ema)

Baca Selanjutnya: Izin Ritel Modern di Martapura Terancam Tak Dilanjutkan Lagi


BACA JUGA

Selasa, 15 September 2015 13:40

Gedung Sekolah Negeri di Banjarbaru Ini Hancur, Siswa Sampai Harus Kencing di Hutan

<p>RADAR BANJARMASIN - Ironis, itulah kata yang tepat menggambarkan kondisi SMPN 6 Banjarbaru.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers