BANJARMASIN – Klaim BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin masih kurang lancar. Contohnya tagihan bulan Mei lalu. Meski sudah jatuh tempo pelunasan, BPJS masih belum juga membayar.
“Klaim bulan Mei statusnya sudah denda, lantaran sudah lewat dari jatuh tempo pembayaran,” beber Dirut RSUD Ulin, Suciati kemarin.
Suciati mengungkapkan, biaya klaim yang harus dibayarkan tersebut sangat dibutuhkan rumah sakit. Dia memberi contoh untuk pembayaran kepada penyedia obat-obatan yang tiap bulan mencapai Rp8-10 miliar.
Apalagi, pasien BPJS yang berobat di RSUD Ulin persentasenya besar, mencapai 60-70 persen. “Kalau sampai dihentikan dari penyedia obat. Yang dirugikan masyarakat. Sementara, kami membayarnya dengan biaya klaim itu,” katanya.
Meski saat ini tagihan klaim sudah mulai lancar, pihaknya menyayangkan pembayaran klaim masih ada yang dicicil oleh BPJS Kesehatan. Suci mengungkapkan, tagihan itu pada bulan April lalu. Kala itu dicicil dua kali bayar. “Kami juga ditagih penyedia obat,” tukasnya.
Terpisah, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Banjarmasin, Tutus Novita Dewi mengatakan, klaim pembayaran ke RSUD Ulin sudah sesuai mekanisme. Yakni pihaknya akan membayar setelah 15 hari setelah rumah sakit mengajukan berkas klaim lengkap.
Soal denda pun sudah diatur dengan mekanisme supply chain financial (SCF) dengan pihak bank. Hal ini untuk mengantisipasi adanya keterlambatan pembayaran. “Kalau berkas klaim lengkap dibayarkan,” terangnya.
Dia juga membantah pihaknya melakukan pembayaran secara menyicil. Menurutnya, pembayaran klaim yang dibayarkan, sudah sesuai tagihan yang disetujui dengan sistem klaim yang lebih dulu masuk.
“Pembayaran tergantung klaim mana yang lebih dulu diajukan pihak rumah sakit. Itu pun perlu verifikasi,” ujar Tutus.
Berbeda dengan RSUD Ulin, di RSJ Sambang Lihum tunggakan malah tak ada. Menurut Dirut RSJ Sambang Lihum, dr IBG Dharma Putra, klaim BPJS Kesehatan di tempatnya saat ini sudah mulai membaik.
“Di tempat kami alhamudulillah tak ada masalah. Kami juga memaklumi antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan juga bertujuan yang sama. Yakni untuk melayani masyarakat,” tutur Dharma kemarin. (mof/by/ran)
