Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalsel akhir-akhir ini mulai sering terjadi, akibat panasnya cuaca. Hal itu, memaksa pemerintah jor-joran mengeluarkan biaya besar guna menanggulanginya. Seberapa mahal kah untuk mencegah karhutla?
--------------
Dalam Apel Siaga Darurat Pencegahan dan Pemadaman Karhutla di Lapangan Setdaprov Kalsel, Selasa (30/7) tadi. Ribuan personel gabungan hadir dengan membawa sejumlah peralatan untuk memadamkan api.
Ada satu alat yang menjadi perhatian, karena saat apel berakhir Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mencoba alat pemadam terbaru milik BPBD Kalsel yang mengeluarkan busa, jenis AFF Foam tersebut.
Selain karena dicoba langsung orang nomor satu di Kalsel, alat itu juga menjadi perhatian lantaran harganya ditaksir lebih dari Rp100 juta per unitnya. Sementara BPBD Kalsel memiliki 10 unit.
Saat dikonfirmasi, Kepala Pelaksana BPBD Kalsel Wahyuddin tak menampik jika harga alat bantuan dari BNPB itu lebih dari Rp100 juta. "Iya, kalau 10 unit jadi miliaran rupiah. Dan cuma kita yang punya alat itu," katanya, kemarin.
Hanya untuk satu jenis alat, pemerintah sudah harus mengucurkan anggaran hingga miliaran rupiah. Hal itu membuktikan bahwa modal untuk menanggulangi karhutla sangat lah mahal. "Iya, mahal-mahal alatnya. Untuk anggaran operasional juga besar," ucap pria yang akrab disapa Ujud ini.
Lanjutnya, untuk BPBD Kalsel sendiri tahun ini mereka menganggarkan pencegahan dan pemadaman karhutla Rp700 juta. Di mana, Rp300 jutanya khusus untuk keperluan bahan bakar minyak (BBM). "Setiap tahun, anggaran untuk BBM yang besar. Karena untuk alat pemadam dan armada," ujarnya.
Sedangkan, Rp400 jutanya mereka anggarkan untuk uang insentif para personel yang masuk dalam pemadam gabungan. Di mana di dalamnya terdapat 200 orang, terdiri dari anggota BPBD, TNI/Polri, Damkar kabupaten/kota, BPK swasta dan lain-lain. "Dalam satu orang mendapatkan uang makan Rp55 ribu dan uang lelah Rp100 ribu per harinya," ungkap Ujud.
Akan tetapi, dia menuturkan pemadam gabungan itu diberi insentif hanya ketika dikerahkan untuk memadamkan kebakaran lahan yang meluas dan sulit ditangani. "Kalau titik api kecil, hanya BPBD kabupaten/kota yang memadamkan," tuturnya.
Lalu bagaimana dengan heli water bombing? Dia mengungkapkan, bahwa biaya sepenuhnya ditanggung oleh BNPB. "Heli bukan dari kita. Semua pusat yang menanggung," ungkapnya.
Disinggung berapa biaya operasional untuk satu unit, Ujud menyampaikan sesuai dengan informasi yang dia dapatkan untuk satu jam terbang helikopter dikontrak Rp30 juta. "Sementara dalam satu heli telah dikontrak selama 100 jam oleh BNPB," jelasnya.
Dengan begitu, jika dikalkulasi maka biaya operasional satu heli yang beroperasi di Kalsel sebesar Rp3 miliar. Sedangkan, saat ini Ujud menuturkan sudah ada tiga helikopter yang beroperasi. Sehingga, modal BNPB untuk mengerahkan helikopter ke Banua mencapai Rp9 miliar.
Selain helikopter, anggaran besar juga dikucurkan BNPB untuk mengerahkan 1.512 personel gabungan TNI/Polri yang disebar ke 100 desa rawan kebakaran lahan di Kalsel.
Ujud menyampaikan, untuk satu personel, BNPB memberikan insentif Rp145 ribu sehari menggunakan dana siap pakai yang sudah diserahkan dalam Apel Siaga Darurat Pencegahan dan Pemadaman Karhutla di Lapangan Setdaprov Kalsel, Selasa (30/7) tadi. "Dana siap pakai digunakan untuk insentif 1.512 personel selama bertugas mencegah karhutla di Kalsel," paparnya.
