MANAGED BY:
JUMAT
23 AGUSTUS
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

FEATURE

Senin, 05 Agustus 2019 09:45
Andin Sofyannor Menggugat Otonomi Daerah di Meja Sidang Doktoral

Sebut Ada penyelundupan Hukum, Lulus Sangat Memuaskan

SUKSES: Andin Sofyannor berpose bersama para guru besar di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, (29/7). Dan (bawah berbingkai) Andin Sofyannor berpose jelang hari sidang disertasinya. | FOTO: MN ALAM M/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, Ruang kritik terhadap hegemoni pusat dibawa Andin Sofyannor ke level akademis. Melalui disertasinya yang berisi "gugatan" terhadap politik hukum otonomi daera, dia menyoroti ketidak-adilan pengelolaan sumber daya alam yang dikamuflasekan dalam UU Pemerintah daerah.

---


Memakai jas berwarna gelap, Andin Sofyannor menunggu dengan wajah tegang di depan pintu. Dia menghabiskan dua menit awal acara dengan mematut-matut dasi dasi dan memperbaiki letak kacamata minusnya.

Saat akhirnya namanya dipangil, pintu terbuka, lelaki berusia 43 itu melangkah masuk diiringi tatapan 30-an orang yang telah memenuhi ruangan Auditorium lantai IV gedung Mochtar Kusumaatmadja, Universitas Padjajaran Bandung, Senin (29/7).

Di depan, dengan wajah penuh pengamatan, sudah hadir tujuh orang panelis. Prof dr Rukmana, Dr, Kuntana Magnar, Dr Ali Abdurrahman, Prof Dr I Gede Pantja Astawa. Juga promotor disertasinya, Prof Dr Eman Suparman, Dr Indra Perwira dan Dr Zaenal Muttaqqin. Semuanya diketuai Dekan Fakultas Hukum Prof Dr An an Chandrawulan. Andin memberi hormat dan kemudian dipersilakan menyampaikan ringkasan disertasinya di atas podium.

Judul disertasi Andin adalah "Politik Hukum Otonomi Daerah terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam di Bidang Pertambangan Batubara dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Daerah dan kesejahteraan Rakyat. Dalam pembacaan sepanjang 10 menit itu, Andin menjlentrehkan latar belakang permasalahan serta poin-poin problematik dari tema yang diangkatnya.

Intinya, dia menggugat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah yang menurutnya memiliki kecenderungan resentralisasi. Pemerintah pusat merampas kewenangan daerah dalam pengelolaan mineral dan batubara dan meminjam tangan pemerintah provinsi untuk memperpanjang hegemoni pusat atas daerah.

"Padahal provinsi adalah wakil pemerintah pusat, bukan institusi yang menjadi bagian langsung penerima mandat otonomi," ucapnya yang menilai hal ini merupakan pengingkaran dan penyelundupan hukum yang bertentangan dengan semangat penyellanggaran otonomi daerah yang dikehendaki oleh konstitusi.

Penyimpangan semangat otonomi ini bukan hanya merugikan daerah tetapi juga pada gilirannya menimbulkan kekacauan administratif, mengingat belum ada produk turunan hukum atas UU Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-undang ini kemudian bertabrakan dengan penerapan UU Minerba yang menghendaki penguasaan mineral dan batubara dielenggarakan oleh pemerintah daerah. Dampaknya mudah ditebak: terjadi overlapping kewenangan yang di ujungnya menimbulkan kekisruhan penerapan kewenangan.

"Salah satunya adalah dihilangkannya kewenangan kabupaten/kota untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan serta perpanjangan izin usaha pertambangan," ucap Andin. Bahkan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pelaku tambang ilegal dan dampak yang muncul di sekitar tambang tersebut juga kini tak dimiliki lagi oleh daerah.

Dari seluruh bagan pembagian urusan pemerintah tentang pengelolaan bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah pusat dan provinsi berbagi kewenangan penetapan dan penerbitan izin usaha, sementara pemerintah daerah tidak mendapatkan porsi apapun. Hal ini menurut Andin salah dalam logika kebijakan pusat-daerah dan menjadi langkah politik hukum yang keliru.

"Akhirnya daerah produksi hanya menikmati kehancuran lingkungan dan mendapat dampak sosial lainnya dari pertambangan," ujarnya yang menilai inilah yang meniad salah satu pemicu kemarahan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Ilustrasi-ilustrasi ini dinilai Andin dalam desertasinya adalah dampak dari undang-undang tentang penggelolaan daerah yang keliru. Ada model politik hukum yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 18 dan Pasal 33 UUD tahun 1945. Seharusnya UU Nomor 23 Tahun 2014 memiliki semangat dan keberpihakan untuk memperkuat kebijakan negara dalam otonomi daerah.

"Dengan pendekatan berbeda, harusnya otonomi daerah dapat memberikan peluang seluas-luasnya untuk berkembang sesuai dengan karakteristik dan kultur daerah, berekpresi dan berinovasi sesuai dengan potensi dan kekayaannya masing-masing," simpul Andin yang mengambul studi komparasi di Filipina, Argentina dan Bolivia ini.

Representasi guru besar, Prof Dr I Gede Pantja Astawa, mengakui politik hukum otonomi daerah bersifat open atau merupakan kebijakan yang terbuka. Itu yang menjadi penyebab berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu.

"Mestinya perubahan-perubahan ini dikembalikan kepada blue print otonomi derah, karena ini sangat prinsip," nilainya.

Gede menambahkan tanggapan bahwa negara Republik Indonesia sebenarnya menganut azas desentralisasi yang diwujudkan dalam kebijakan otonomii daerah. Tetapi dalam praktiknya, pengusaan sumber daya alam masih didominasi pemerintah pusat melalui perpanjangan tangan pemerintah provinsi.

"Ini namanya wajah sentralistik terselubung, pintar juga yang buat undang-undang ini," celetuknya yang memancing geer dari kursi undangan.

Meski Gede juga tidak menafikan, bahwa argumen yang mendasari lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 juga memang cukup beralasan. Kala itu, wewenang izin usaha pertambangan diserahkan ke daerah telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan melahirkan raja-raja kecil.

Pemerintah pusat kemudian menarik wewenang itu melalui perpanjangan tangan gubernur. "Apakah menyelesaikan persoalan?" tanyanya retoris.

Dia mengatakan solusi pusat ini juga masih menyisakan masalah. Sekurang-kurangnya ada tiga yang dicatatnya.

"pertama, karena sumber daya alam itu berada dalam wilayah administratif kabupaten kota, sementara rentang kendali pengawasan provinsi terlalu jauh untuk ukuran di luar Jawa, seperti Kalimantan Selatan," nilainya.

Yang kedua, menurut Gede, tidak ada jaminan pencemaran dan kerusakan lingkungan bisa ditekan dengan cara menarik kewenangan pemerintah daerah.

"Kalau pengawasannya lemah dan tumpul, tidak ada jaminan, ini penyakit kita di Indonesia," ucapnya.

Selain itu, Gede mengatakan yang paling penting adalah ketiga: apakah kesejahteraan rakyat di daerah dapat terwujud sementara kewenangan pengelolaan sumber daya alam diambil alih pusat melalui gubernur? "Jika tidak bisa, lantas untuk apa ada otonomi?" ucapnya.

Dia kemudian mengibaratkan otonomi daerah ini seperti binatang yang kepalanyanya dilepas sementara ekornya tetap dipegang.

"Namanya otonomi setengah hati," ucapnya yang mengakui membaca semua isi disertasi Andin. Dia menilai apa yang dibeberkan Andin dalam sidang disertasi, sangat menarik. "Mudah-mudahan apa yang saudara peroleh dari hasil penelitian itu bisa berkontribusi baik, sekurang-kurangnya buat daerah," ucapnya.

Apa yang dibeberkan Andin juga menuai dukungan persetujuan dari para penguji. Beberapa pertanyaan yang diajukan sekadar pertanyaan retoris dan menguatkan argumen-argumen dalam disertasi. Andin cukup sigap dan taktis menjawab beberapa pertanyaan langsung. Salah satunya yang diajukan oleh Dr Ali Abdurrahman yang menggaris-bawahi aspek-aspek praktis dalam polemik politik hukum.

"Ini ada dua undang-undang yang mengatur hal yang sama, tetapi dengan perlakuan berbeda, bagaimana berlakunya?"

Dia juga mempertanyakan upaya pemerintah daerah untuk melakukan judicial review terhadap Undang-undang ini. Andin sendiri menjawab setidaknya ada dua kali pengajuan judicial review tetapi kedua ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). "Dianggap MK tidak berkaitan langsung dengan si pemohon," jelas Andin.

Ketua program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Dr Indra Perwira mengakui latar belakang penarikan wewenang daerah ke pusat melalui provinsi itu memang problematik.

"Hanya karena banyak kepala daerah yang tersandung masalah hukum, ini gampang ditarik. padahal dengan undang-undang baru pun masih banyak bupati dan walikota yang ditangkap," ucapnya saat ditemui di jeda sidang.

Indra justru mengatakan permasalahan sebenarnya ada di ranah politik. "Masalah kita ini ada di partai politiknya serta sistem politiknya, karena gak ada kader ideologi seperti dulu, jadi mudah sekali kan dia korupsi," ucapnya.

Dia menyayangkan apa yang terjadi di kalimantan pada umumnya. Sebagai daerah yang kaya, Kalimantan tidak menikmati hasil dari apa yang dikandungnya. "Saya melihat di Balikpapan orang antre minyak dalam jarak 100 meter, logis gak? Itu kota minyak, antre minyak?" ucapnya.

Indra mengatakan sebenarnya pernah terlibat dalam rencana menguji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Dia bahkan menjadi "pembantai" awal dari UU yang dibuat di masa kepemimpinan Soesilo Bambang Yoedhoyono (SBY) ini.

"Bahkan dia (Andin) terinsipirasi dari saya sebelum kemudian dia meneliti hal ini lebih dalam," ucapnya yang mengatakan Andin tertarik dalam sebuah simposium yang digelar tentang UU ini. "Makanya kemudian menjadikan dia sebagai co-promotor," ucap Indra.

Dalam sidang Senin lalu itu, Andin kemudian dinyatakan lulus oleh pimpinan sidang, Prof Dr An an Chandrawulan, dengan predikat sangat memuaskan. Ketua Promotor Prof Dr Eman Suparman menambahkan Andin sejatinya bisa lulus dengan predikat cumlaude andai saja dia bisa menyelesaikan masa studi dengan lebih cepat.

"IPK 3,85, tetapi masa studinya lewat dari masa studi yang ditetapkan negara," ucapnya memancing tawa hadirin. Dia juga memuji kesungguhan Andin menuntut ilmu di sela-sela profesi menjadi anggota dewan Kabupaten Banjar dan pengusaha.

Andin sendiri telah menjabat anggota dewan selama tiga periode. Sejak terpilih tahun 2004 silam, dia tak menunda waktu untuk mengejar pesan almarhum ayahnya untuk bersekolah setinggi mungkin. Di tahun 2005, dia masuk fakultas hukum di Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Begitu lulus tahun 2010, dia segera masuk program magister di fakultas hukum Universitas Trisakti.

Setelah mencapai apa yang menjadi cita-cita orang tuanya, Andin sendiri terlihat emosional dalam pidato penutupan sidang. Pria kelahiran Martapura ini menangis tertahan saat mengurai halaman dedikasi dan terima kasih.

Selain kepada para promotor, penguji dan guru besar, dia juga mengucapkan terima kasih kepada gubernur, dan semua kepala daerah di Kalimantan Selatan, serta para koleganya DPRD Banjar. Juga buat orang tuanya yang tak bisa berhadir mendampinginya.

"Saya bersyukur dan berterima kasih atas mereka, orang-orang yang telah membantu saya selama ini," ucapya.

Acara sidang promosi doktoral dimulai sejak pukul 13.00 dan berakhir sekitar pukul 15.00. Dalam kesempatan itu, turut hadir para anggota DPRD Kabupaten Banjar serta beberapa orang kepala dinas.

Salah satunya adalah Kepala Dinas Pendapatan, Syahrialuddin dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mochamad Hilman (saat ini Sekda Banjar). Terlihat beberapa karangan bunga ucapan selamat yang salah satunya dari Walikota Banjarmasin Ibnu Sina. (ay/ran/ema)


BACA JUGA

Kamis, 22 Agustus 2019 10:47

74 Tahun Indonesia Merdeka, Desa Sakadoyan Belum Menikmati Listrik

74 tahun Indonesia merdeka, namun Desa Sakadoyan di Kotabaru masih…

Kamis, 22 Agustus 2019 10:44

Publik Helsinki dan Tallin Antusias Simak Kisah Bekantan

Sekali lagi Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) berkesempatan mengenalkan Bekantan ke…

Rabu, 21 Agustus 2019 10:13

Perlu Gila dalam Dosis yang Cukup

Ruang Kreatif menggelar road show. Kemarin (20/8) sore di Gedung…

Rabu, 21 Agustus 2019 09:01

Semua Gembira dapat Buku Kalsel Cerdas

Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor kembali turun ke desa-desa…

Selasa, 20 Agustus 2019 10:26

Bendera Negara Lain di HUT RI, Begitu Didatangi Ternyata Cuma Kakek Pasang Umbul-Umbul

Gara-gara pasang bendera yang ada warna biru-nya, sebuah rumah di…

Senin, 19 Agustus 2019 12:27

Berbincang dengan PSK di Bawah Umur di Banjarmasin

Prostitusi anak adalah kenyataan yang tidak bisa diabaikan di Kota…

Senin, 19 Agustus 2019 10:25

Melihat Kemeriahan Pegunungan Meratus di Hari Kemerdekaan

Jauh dari kota, nun di pegunungan Meratus, warga Dayak memperingati…

Minggu, 18 Agustus 2019 10:05

Melihat Aksi Ibu-Ibu Meriahkan HUT Kemerdekaan: Setahun Sekali, Buat Apa Malu

Memperingati HUT Kemerdekaan RI, berbagai lomba digelar di kompleks-kompleks perumahan.Peserta…

Jumat, 16