MANAGED BY:
KAMIS
04 JUNI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

HUKUM & PERISTIWA

Selasa, 06 Agustus 2019 10:55
2 PNS Korup, Belum Bisa Dipecat Pemprov, Ini Penyebabnya...
HARUS DISARING: Seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Pemprov Kalsel beberapa waktu lalu. | DOK/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Meski Kemendagri menekan untuk segera menyelesaikan proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada para PNS korup, namun tak banyak yang bisa dilakukan pemerintah provinsi Kalsel. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengatakan dua PNS yang dituding terlibat kasus korupsi belum bisa dipecat karena mereka mengajukan gugatan ke PTUN Banjarmasin.

“Satu orang per tanggal 1 Agustus tadi memasuki usia pensiun. Sedangakan satunya lagi masih aktif sebagai PNS,” beber Kabid Hukum, Kesejahteraan dan Pemberhentian BKD Kalsel, Noryadi kemarin. Dua PNS itu pun masih menerima gaji.

Lantaran belum ada putusan hukum tetap, Pemprov pun tak bisa berbuat apa-apa. Selain dua orang itu, delapan PNS lainnya sudah dilakukan pemecatan lantaran dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan korupsi.

Tak ingin Kemendagri mengira mereka tidak responsif terhadap sanksi teguran yang sudah dilayangkan kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, BKD Kalsel sudah bersurat ke Kemendagri, Kemenpan RB dan BKN untuk berkonsultasi mengenai persoalan ini. Namun, hingga kemarin, tanggapan dari pemerintah pusat tersebut belum diterima pihaknya.

Surat itu bernomor 800/0725-HKP.1-BKD/2019 yang langsung ditandatangani Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor tertanggal 15 Maret 2019 tadi. Di dalam surat itu Pemprov meminta arahan tindak lanjut penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Dari data BKD Kalsel, dua PNS ini adalah limpahan dari kabupaten kota sebelum berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dua PNS tersebut adalah PNS di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, yakni bertugas di SMAN 10 Banjarmasin.

Pihaknya memastikan, ketika ada putusan hukum tetap di PTUN, secepatnya akan dilakukan eksekusi. “Kami melakukan eksekusi sebelum putusan malah kami yang akan dituntut orang,” imbuhnya.

Seperti diketahui, 30 April lalu adalah batas terakhir bagi pemerintah daerah untuk memecat pegawainya yang dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik Piliang mengatakan, sebagaimana Surat Edaran Menpan, jika tanggal tersebut tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum.

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan, sanksi bisa meningkat berjenjang jika belum dilaksanakan. Di atas sanksi teguran tertulis adalah sanksi pemberhentian hak-hak keuangan kepada Kepala Daerah. 

Seperti diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat teguran kepada 103 kepala daerah yang terdiri dari 11 gubernur, 80 bupati, dan 12 walikota. Pasalnya, 103 daerah itu termasuk masih memiliki tanggungan PTDH PNS Korupsi. Dari 2.259 PNS Pemda yang dipidana korupsi, ada 275 yang belum dipecat dan masih diberikan gaji.

--

Sementara itu, aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengkritik sikap pemerintah yang terkesan lambat dalam merespon persoalan tersebut. Padahal, kewajiban untuk memberhentikan PNS Korupsi sudah harus dilakukan sejak tahun lalu.

"Batas waktu pemecatan sudah diundur berkali-kali. Terakhir diberi batas waktu sampai akhir Mei," ujarnya. 

Melihat situasi tersebut, lanjut dia, semestinya kepala daerah yang menjabat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sudah tidak hanya diberikan teguran. Melainkan sanksi tegas. Apalagi, dasar hukum pemberian sanksi sudah ada.

"Harusnya sudah memberi sanksi kepada PPK. Sembari tetap memastikan PNS koruptor segera dipecat," tuturnya. 

Keterlambatan pemberhentian PNS korupsi sendiri tidak sederhana. Sebab, berpotensi menimbulkan kerugian negara. Mengingat gaji hingga THR tetap masuk ke rekening pelaku. (mof/ran/ema)


BACA JUGA

Jumat, 31 Januari 2020 11:41

Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Asusila, Mantan Ketua KPU Banjarmasin Digelandang Aparat

BANJARBARU - Gusti Makmur memenuhi panggilan penyidik Polres Banjarbaru, kemarin…

Jumat, 31 Januari 2020 11:27

Sengketa Warga Antar Baru vs PT Barito Putera Plantation: Warga Serahkan Bukti Kepemilikan

MARABAHAN - Lama tidak terdengar, mediasi sengketa lahan sawit antara…

Jumat, 31 Januari 2020 11:11

Timbun Solar, Samsul dan Syamsuddin Digrebek

BANJARMASIN - Kepolisian Polsek Banjarmasin Utara menggerebek dua rumah di…

Jumat, 31 Januari 2020 11:03

Mabuk Bawa Sajam, Buronan Apes

BANJARMASIN – Jadi buronan selama dua pekan, Taufik Rahman alias…

Jumat, 31 Januari 2020 10:36

Sabirin Terjebak Polisi Menyamar

AMUNTAI - Nasib sial dialami Sabirin (28), warga Desa Harus…

Jumat, 31 Januari 2020 10:34

Korban Berteriak, Anto pun Panik, Dengan Mudah Ia Dikepung Warga

MARABAHAN - Sial masih jauh dari Armina. Warga Desa Sinar…

Jumat, 31 Januari 2020 10:31

Disergap, Pengedar Sabu Tak Berkutik

MARABAHAN - Pengedar narkoba sedikit demi sedikit digulung Sat Res…

Kamis, 30 Januari 2020 11:48

Susahnya Memberantas Indekos Mesum di Kota Idaman: Paket Murah, Sukar Terjamah, Remaja Lajang Tak Bisa Dipidana

Indekos. Bagi mahasiswa, ruang kecil berjuta cerita. Dari mengerjakan tugas,…

Kamis, 30 Januari 2020 10:56

Pengendara Panik ada Razia di Kayutangi, 62 Pemotor Ditilang

BANJARMASIN - Pengendara yang melintasi Jalan Hasan Basry mendadak panik…

Kamis, 30 Januari 2020 10:49

Dua di Jalan, Satu di Toilet; Budak Sabu Barabai Tak Berkutik Diringkus

BARABAI - Ada-ada saja ulah FP (20). Pemuda asal Desa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers