MANAGED BY:
RABU
16 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

HUKUM & PERISTIWA

Selasa, 06 Agustus 2019 10:55
2 PNS Korup, Belum Bisa Dipecat Pemprov, Ini Penyebabnya...
HARUS DISARING: Seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Pemprov Kalsel beberapa waktu lalu. | DOK/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Meski Kemendagri menekan untuk segera menyelesaikan proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada para PNS korup, namun tak banyak yang bisa dilakukan pemerintah provinsi Kalsel. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengatakan dua PNS yang dituding terlibat kasus korupsi belum bisa dipecat karena mereka mengajukan gugatan ke PTUN Banjarmasin.

“Satu orang per tanggal 1 Agustus tadi memasuki usia pensiun. Sedangakan satunya lagi masih aktif sebagai PNS,” beber Kabid Hukum, Kesejahteraan dan Pemberhentian BKD Kalsel, Noryadi kemarin. Dua PNS itu pun masih menerima gaji.

Lantaran belum ada putusan hukum tetap, Pemprov pun tak bisa berbuat apa-apa. Selain dua orang itu, delapan PNS lainnya sudah dilakukan pemecatan lantaran dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan korupsi.

Tak ingin Kemendagri mengira mereka tidak responsif terhadap sanksi teguran yang sudah dilayangkan kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, BKD Kalsel sudah bersurat ke Kemendagri, Kemenpan RB dan BKN untuk berkonsultasi mengenai persoalan ini. Namun, hingga kemarin, tanggapan dari pemerintah pusat tersebut belum diterima pihaknya.

Surat itu bernomor 800/0725-HKP.1-BKD/2019 yang langsung ditandatangani Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor tertanggal 15 Maret 2019 tadi. Di dalam surat itu Pemprov meminta arahan tindak lanjut penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Dari data BKD Kalsel, dua PNS ini adalah limpahan dari kabupaten kota sebelum berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dua PNS tersebut adalah PNS di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, yakni bertugas di SMAN 10 Banjarmasin.

Pihaknya memastikan, ketika ada putusan hukum tetap di PTUN, secepatnya akan dilakukan eksekusi. “Kami melakukan eksekusi sebelum putusan malah kami yang akan dituntut orang,” imbuhnya.

Seperti diketahui, 30 April lalu adalah batas terakhir bagi pemerintah daerah untuk memecat pegawainya yang dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik Piliang mengatakan, sebagaimana Surat Edaran Menpan, jika tanggal tersebut tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum.

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan, sanksi bisa meningkat berjenjang jika belum dilaksanakan. Di atas sanksi teguran tertulis adalah sanksi pemberhentian hak-hak keuangan kepada Kepala Daerah. 

Seperti diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat teguran kepada 103 kepala daerah yang terdiri dari 11 gubernur, 80 bupati, dan 12 walikota. Pasalnya, 103 daerah itu termasuk masih memiliki tanggungan PTDH PNS Korupsi. Dari 2.259 PNS Pemda yang dipidana korupsi, ada 275 yang belum dipecat dan masih diberikan gaji.

--

Sementara itu, aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengkritik sikap pemerintah yang terkesan lambat dalam merespon persoalan tersebut. Padahal, kewajiban untuk memberhentikan PNS Korupsi sudah harus dilakukan sejak tahun lalu.

"Batas waktu pemecatan sudah diundur berkali-kali. Terakhir diberi batas waktu sampai akhir Mei," ujarnya. 

Melihat situasi tersebut, lanjut dia, semestinya kepala daerah yang menjabat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sudah tidak hanya diberikan teguran. Melainkan sanksi tegas. Apalagi, dasar hukum pemberian sanksi sudah ada.

"Harusnya sudah memberi sanksi kepada PPK. Sembari tetap memastikan PNS koruptor segera dipecat," tuturnya. 

Keterlambatan pemberhentian PNS korupsi sendiri tidak sederhana. Sebab, berpotensi menimbulkan kerugian negara. Mengingat gaji hingga THR tetap masuk ke rekening pelaku. (mof/ran/ema)


BACA JUGA

Rabu, 16 Oktober 2019 14:15

Karena AIDS, Waria asal Liang Anggang Meregang Nyawa

BANJARBARU - HIV/AIDS kembali merenggut nyawa warga Banua. Setelah beberapa…

Rabu, 16 Oktober 2019 12:53

Ternyata Gara-gara ini, Mahasiswa Uniska Bawa Parang ke Kampus

BANJARBARU - Kasus perkelahian dan mahasiswa membawa senjata tajam di…

Selasa, 15 Oktober 2019 11:58

Acungkan Celurit ke Polisi, Dilepas Tiga Tembakan Peringatan, Warga Tembus Mantuil Diseret ke Penjara

BANJARMASIN - Berlagak sok jagoan, Abdul Hakim (21) warga Jalan…

Selasa, 15 Oktober 2019 11:51

Kasus Kematian Anak Buah Kapal, Polisi Tunggu Hasil Visum

BANJARMASIN - Kasus kematian Rian Iman Taufik (20), anak buah…

Senin, 14 Oktober 2019 10:48

Bakar Lahan di Candi Laras, Petani Ditangkap

RANTAU - Informasi titik api di Kecamatan Candi Laras Utara…

Senin, 14 Oktober 2019 10:22

Ngapain di dalam Kamar..? Muda-mudi Terciduk Polres Banjarbaru di Penginapan

BANJARBARU - Sepasang muda-mudi terciduk sedang berduaan di salah satu…

Minggu, 13 Oktober 2019 07:16

Cuaca Panas Lagi, Titik Api Muncul Kembali, Kini Karhutla Beralih ke Lahan Pertanian

BANJARBARU - Cuaca yang kembali panas dalam beberapa hari terakhir…

Minggu, 13 Oktober 2019 06:57

JANGAN MACAM-MACAM..!! Ada 178 'Mata-mata' di Banjarmasin

BANJARMASIN - Sebanyak 178 CCTV sudah terpasang di berbagai sudut…

Sabtu, 12 Oktober 2019 11:56

Pengakuan Pelaku Pencabulan Anak Kandung di Banjarbaru: Ambil Anak dari Istri dan Tak Disekolahkan

Beberapa hari terakhir Banjarbaru dihebohkan dengan kasus bapak menggauli anaknya…

Sabtu, 12 Oktober 2019 11:54

Di Dalam Tahanan, Banyak Orang Ingin Bertemu Lihan

BANJARBARU - Sekitar tiga pekan sudah Lihan mendekam di Ruang…

Ofisial, Pelatih, dan Panitia Baku Hantam di Kejuaraan Karate

ULM Tambah Guru Besar, Sutarto Dorong Dosen-Dosen Meneliti

Bukan Hanya di Banjarmasin, di Kabupaten Banjar Juga Banyak Ikan Mati Mendadak, Pembudidaya Merugi Ratusan Juta

Tutupi Tunggakan BPJS, Direktur RSUD Tolak Pinjam Ke Bank

Dua Gusti Lamar Golkar Banjar, Wakil Gubernur Sepi Pendaftar

Hermansyah Marah-marah Lagi, Gara-gara Ada Kadis Keluar Negeri

Proyek Gedung Parkir Rp3 Miliar Dibatalkan, Dishub Incar Cungha Cunghui

Acungkan Celurit ke Polisi, Dilepas Tiga Tembakan Peringatan, Warga Tembus Mantuil Diseret ke Penjara

Kasus Kematian Anak Buah Kapal, Polisi Tunggu Hasil Visum

Pipa PDAM Bocor Berjamaah
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*