BANJARASIN - Penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA, tak selamanya berdampak positif. Ternyata banyak anak-anak yang terpaksa memilih masuk sekolah swasta, karena di kawasan tersebut minim SMA negeri.
Mereka terpaksa memilih SMA swasta, karena tak ada pilihan lagi. "Kita sering mendapat keluhan dari wali murid karena minimnya SMA di daerah ini," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Emi Lasari yang ditemui di DPRD Kalsel, Senin (5/8) pagi
Karena itu, DPRD Kota Banjarbaru mengambil langkah cepat menemui Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel untuk mencari solusi agar anak-anak di kawasan tersebut bisa bersekolah di SMA negeri. "Karena kewenangan ada di provinsi, harapannya pemerintah provinsi bisa membangun SMA di daerah Landasan Ulin," harapnya.
Soal lahan, Emi meyakinkan sudah disiapkan. Warga sudah ada yang menghibahkan tanahnya untuk pembangunan SMA. Jika dirasa kurang, pemprov dan Pemko Banjarbaru bisa berkoordinasi untuk memenuhi kekurangan tersebut. "Lahan hibah dari warga yang bisa dibangun SMA luasnya satu hektare" ucapnya.
Emi mengungkapkan, di Kelurahan Liang Anggang terdapat dua sekolah yaitu SMA Negeri 4 dan SMK Negeri 4 Banjarbaru. Meski bisa menjadi pilihan ternyata itu belum cukup. Pasalnya kenyataan di lapangan, kondisi sekolah tersebut juga mengalami kekurangan ruang belajar sehingga siswa terpaksa menggunakan laboratorium komputer untuk belajar.
"Kelulusan sekolah di Landasan Ulin sekitar 400 siswa sedangkan Liang Anggang sekitar 1400 siswa. Selain SMA 4 dan SMK 4 Tapi tidak ada SMA lain, hanya ada tiga SMP disana," jelasnya.
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor ditemui usai rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) di DPRD Kalsel merespon usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui dewan Banjarbaru. "Kalau SMA kenapa tidak, yang penting ada tanah hibahnya," kata Sahbirin.
Apalagi demi mendukung Kalsel Cerdas. Bersama-sama seirama seluruh kabupaten/kota dan provinsi akan semakin cepat mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalsel. "Sudah dikaji, yang penting tanahnya sudah siap," ulang Sahbirin.
Sementara Sekretaris Komisi IV, M Lutfi Saifudin menilai pembangunan SMA di Kelurahan Landasan Ulin dan Liang Anggang tersebut harus segera. Pasalnya, siswa lulusan SMP di daerah tersebut sangat kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan lanjutan ke SMA/SMK. Bahkan ada yang terpaksa melanjutkan pendidikan ke daerah Gambut.
"Untuk menampung lulusan SMP diduga kelurahan yang jumlahnya ribuan perlu segera dibangun SMA," ucapnya.
Lutfi mengungkapkan, pihaknya bersama pemprov Kalsel telah menganggarkan SMA pada tahun 2020. Semula lokasi pembangunannya di kawasan Cempaka Banjarbaru. Mengingat di lokasi tersebut sudah ada SMA Negeri 3 dan SMK 3, akhirnya dalam rapat bersama Disdik Kalsel disepakati pembangunan SMA digeser ke Landasan Ulin.
Politisi Gerindra ini menambahkan pembangunan SMA di Landasan Ulin itu akan dilakukan secara bertahap, dimana tahap pertama akan dianggarkan Rp 1 miliar untuk membangun satu unit perkantoran dan dua ruang kelas. Ke depan akan ditambah lagi empat ruang dan sarana penunjang lainnya, seperti laboratorium dan sebagainya. Pada tahap pertama ini, sekolah masih bergantung atau berafiliasi dengan SMA 4 Banjarbaru.
"Nanti perkembangan selanjutnya, mudah-mudahan di tahun 2021 sudah bisa ditambah ruangan dan sarana penunjang lainnya sehingga bisa menjadi satu unit sekolah baru yaitu SMA 5 Banjarbaru," ujarnya.
Dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) maka akan terjadi pemerataan pendidikan. "Pastinya ini juga mendukung visi dan misi gubernur dalam mewujudkan Kalsel Cerdas," pungkasnya. (gmp/bin/ema)
