MANAGED BY:
MINGGU
15 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

HUKUM & PERISTIWA

Rabu, 07 Agustus 2019 07:11
Disebut Pakai Ijazah Palsu, Ketua DPRD Banjar Pertimbangkan Laporkan Balik Puar Junaidi
TUDING MOTIF POLITIK: Fauzan Ramon Menunjukkan surat putusan penghentian kasus yang sama yang dituduhkan kepada klien-nya pada tahun 2014 silam. | FOTO: M OSCAR FRABY/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Laporan Puar Junaidi ke Polda Kalsel berbuntut panjang. Ketua DPRD Banjar, H Rusli melalui kuasa hukumnya, Fauzan Ramon menuding Puar melakukan manuver politik untuk menjatuhkan kliennya.

Menurut Fauzan, laporan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kalsel itu tak berdasar hukum. Dia mengatakan Puar sengaja melakukan pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik kliennya. Untuk itu, dia mempertimbangkan melaporkan balik Puar Junaidi.

“Setiap warga negara jika melaporkan seseorang, apalagi untuk kepentingan politik, harusnya sangat berhati-hati karena bisa berakibat konsekuensi hukum kepada pelapor sendiri.," ujarnya yang mengatakan masih mempertimbangkan jalur hukum untuk membalas laporan itu.

"Tunggu saja,” ujarnya, Selasa kemarin. 

Fauzan Ramon memberi keterangan tanpa didampingi H Rusli. Kliennya itu sedang berada di Surabaya. Dia diutus untuk mengklarifikasi semua tuduhan Puar.

Lalu bagaimana jawaban H Rusli? “Tindakan pelapor syarat muatan politis,” simpul Fauzan.

Dia mengatakan tuduhan ijazah palsu bukan pertama kali menimpa kliennya. Ketua DPRD Kabupaten Banjar itu sudah beberapa kali dituduhkan kasus serupa. “Ini yang ketigakalinya dituding menggunakan ijazah palsu,” ucap Fauzan.

Secara logika menurut pengacara flamboyan itu, kliennya akan dinyatakan tak lolos oleh KPU ketika pencalonan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banjar di Pileg tahun 2004 lalu. Bahkan tak akan lolos pada pencalonan Anggota DPRD Kalsel di Pileg belum lama tadi.

“Kok baru sekarang ribut. Di KPU, Bawaslu dan Kepolisian tidak ada masalah sampai beliau meraih suara terbanyak. Kalau sekarang mengutak-atik soal ijazah, sudah tidak domainnya lagi. Lembaga terkait pun tak mungkin diam,” cecarnya.

Soal tudingan ijazah S1 dan S2 yang didapatkan secara tak wajar, Fauzan menerangkan, kasus ini pernah juga dilaporkan ke Polda Kalsel pada 25 Mei 2014 lalu oleh seseorang bernama Mira Nureva. Lagi-lagi laporannya soal syarat pencalonan Anggota DPRD di tahun 2009 dan 2014 lalu.

Namun, kasus tersebut dihentikan penyelidikannya oleh Polda Kalsel, lantaran tak cukup bukti. Pada15 September 2015, proses hukumnya pun dihentikan atau SP3.

“Dengan adanya laporan lagi. Polisi memang tak bisa menolak laporan seseorang, tapi dengan adanya bukti polisi sudah melakukan SP3 dengan kasus yang sama, terus apa yang mau dilaporkan lagi. Padahal sudah clear tidak terbukti,” kata Fauzan.

Dia kemudian mencurigai laporan Puar Junaidi ini bermotif politik. Fauzan menyebut laporan dibuat untuk menggagalkan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten banjar itu untuk maju menjadi calon bupati Kabupaten Banjar.

Pihaknya juga mempertanyakan kapasitas Puar Junaidi melaporkan kasus ini ke Polda. "Apakah atas nama institusi DPRD Kalsel, dimana Puar adalah sebagai anggota Komisi I. Atau sebagai pengurus Golkar?" ujarnya. Menurut Fauzan, jika atas nama anggota dewan, maka harus ada mekanismenya berupa surat dari komisi atau pimpinan fraksi bahkan pimpinan dewan,” tandasnya.

---

Sebelumnya, Puar Junaidi melaporkan H Rusli ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel, Senin (5/8) tadi. ANggota DPRD Kalsel dari Golkar itu menuding Rusli menggunakan ijazah paket C pada pemilu tahun 2004 silam. Dalam laporan itu, Puar juga mempertanyakan ijazah S1 yang dimiliki Rusli. Dia heran, keluarnya ijazah S1 yang bersangkutan sangat cepat. Hanya dalam jangka waktu 2 tahun.

Ijazah S2 milik Rusli pun diduga terindiksi didapat dengan cara tak wajar. Puar menerangkan, terbitan ijazah S2 milik yang bersangkutan pertanggal 8 Maret 2008. Padahal kampus yang mengeluarkan ijazah tersebut, Universitas Mahardika, baru mendapatkan izin penyelenggaraan Pendidikan Pasca Sarjana tahun 2007. Hanya berselang 1 tahun.

Puar rupanya cukup teliti mengamati koleganya tersebut. Dia bahkan mengantongi bukti-bukti lainnya pada persyaratan pencalonan anggota DPRD Kalsel di pemilu legislatif lalu. Dia menemukan ada kejanggalan.

Persyaratan SKCK calon Anggota DPRD Provinsi harus diterbitkan oleh Kapolda Kalsel, namun, yang bersangkutan hanya menggunakan SKCK Polres Banjar. “Ternyata malah lolos oleh KPU Kalsel,” imbuhnya.

Bukan hanya melaporkan ke Polda Kalsel. Puar juga berencana akan melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. “Selain itu, saya juga akan menyampaikan laporan ini, ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),” tandasnya.(mof/ran/ema)


BACA JUGA

Minggu, 15 Desember 2019 16:49

Ramai Isu Penculikan Hoax di Tabalong

TANJUNG – Tabalong diserang adanya isu penculikan anak yang tersebar…

Minggu, 15 Desember 2019 11:59

Pertambangan Tanpa Izin di Tabalong, Dishut Janji Segera Tertibkan

BANJARBARU - Informasi semakin merajalelanya pertambangan tanpa izin (Peti) di…

Minggu, 15 Desember 2019 11:48

Dari Pembatuan, 500 Miras Diangkut

BANJARBARU - Indikasi adanya peredaran miras terlarang di kawasan eks…

Minggu, 15 Desember 2019 11:35

Penjual Ikan Hias Dibacok

BANJARMASIN - Kegegeran terjadi di Jalan Kuin Selatan Gang Kenanga…

Minggu, 15 Desember 2019 11:27

Penghuni Rutan Pelaihari di Razia

PELAIHARI - Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pelaihari melakukan razia…

Jumat, 13 Desember 2019 16:36
BREAKING NEWS

Ditinggal ke WC, Motor Kades Lumpangi Raib

KANDANGAN - Hanya hitungan hari, sepeda motor dinas baru kepala…

Jumat, 13 Desember 2019 11:44

Klaim Tanah Belum Dibayar, Warga Blokade Jalan Sawit

MARABAHAN - Puluhan warga Desa Antar Baru, Marabahan memblokade kebun…

Jumat, 13 Desember 2019 11:37

PKL Dilarang Berjualan di Kawasan Bandara

BANJARBARU - Sejak terminal baru Bandara Internasional Syamsudin Noor dibuka…

Jumat, 13 Desember 2019 11:04

Kejari Sita Barbuk Kasus KONI Rp9 juta, Eselon II Turut Dipanggil

BANJARBARU - Kasus dugaan adanya praktik rasuah di tubuh Komite…

Jumat, 13 Desember 2019 11:01

Benci Korupsi dari Sejak Dini

BANJARBARU - Kasus tindak pidana korupsi selalu menyita perhatian publik.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.