MANAGED BY:
RABU
27 MEI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

HUKUM & PERISTIWA

Kamis, 08 Agustus 2019 09:15
Lawan Pemecatan, 14 PNS Menggugat
HARUS DISARING: Seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Pemprov Kalsel beberapa waktu lalu. | DOK/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Melawan pemecatan dari pemerintah provinsi Kalsel, dua orang PNS mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin. Data yang didapatkan Radar Banjarmasin, selama 2019 ini sudah ada 14 ASN dari kabupaten/kota dan provinsi yang mengajukan gugatan.

“Dari 14 perkara yang masuk, masih jalan dua perkara sedangkan 12 perkara lagi sudah putus tapi masih melakukan upaya hukum tingkat berikutnya,” kata Humas PTUN Banjarmasin, Febby Fajrurrahman, baru-baru tadi.

ASN mengajukan gugatan atas Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mereka. Hal ini dilakukan atas tekanan Kemendagri untuk segera menyelesaikan proses pemecatan kepada para PNS korup. 

“Misalnya HSS tergugat masih mengajukan banding, sedangkan Kabupaten Banjar dan dari provinsi masih di periksa perkaranya,” sebutnya.

Febby yang juga menjadi hakim di PTUN ini mengatakan pihaknya tidak bisa menjelaskan perkaranya, karena masih dalam tahap proses pemeriksaan.

Yang jelas, gugatan itu mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) Mendagri, MenPAN-RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengharuskan kepala daerah memberhentikan ASN yang tersangkut pidana korupsi. “ASN yang menggugat karena telah melakukan tindakan korupsi,” katanya.

Febby menyebut, setidaknya perlu waktu setahun untuk proses sidang mulai dari tingkat pertama, banding sampai kasas. Mahkamah Agung sekarang sudah melakukan pembenahan agar perkara yang masuk tidak menumpuk. Berbeda sebelumnya, bisa mencapai waktu setahun lebih.

“Kalau kasasi inkracht meski ada upaya hukum luar biasa dengan Peninjauan Kembali (PK) tapi tidak menghalangi eksekusi,” tegasnya.

Apakah ada sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA)? menurut Febby, perkaranya bisa masuk ke ranah UU Administrasi Pemerintahan. Pimpinan tertinggi dalam hal ini adalah menteri yang bisa memberikan sanksi terhadap kepala daerah.

“Bisa juga dikenakan sanksi membayar uang paksa atau dwangsom sesuai Pasal 116 UU No 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang PTUN,” pungkasnya. (gmp/ran/ema)


BACA JUGA

Jumat, 31 Januari 2020 11:41

Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Asusila, Mantan Ketua KPU Banjarmasin Digelandang Aparat

BANJARBARU - Gusti Makmur memenuhi panggilan penyidik Polres Banjarbaru, kemarin…

Jumat, 31 Januari 2020 11:27

Sengketa Warga Antar Baru vs PT Barito Putera Plantation: Warga Serahkan Bukti Kepemilikan

MARABAHAN - Lama tidak terdengar, mediasi sengketa lahan sawit antara…

Jumat, 31 Januari 2020 11:11

Timbun Solar, Samsul dan Syamsuddin Digrebek

BANJARMASIN - Kepolisian Polsek Banjarmasin Utara menggerebek dua rumah di…

Jumat, 31 Januari 2020 11:03

Mabuk Bawa Sajam, Buronan Apes

BANJARMASIN – Jadi buronan selama dua pekan, Taufik Rahman alias…

Jumat, 31 Januari 2020 10:36

Sabirin Terjebak Polisi Menyamar

AMUNTAI - Nasib sial dialami Sabirin (28), warga Desa Harus…

Jumat, 31 Januari 2020 10:34

Korban Berteriak, Anto pun Panik, Dengan Mudah Ia Dikepung Warga

MARABAHAN - Sial masih jauh dari Armina. Warga Desa Sinar…

Jumat, 31 Januari 2020 10:31

Disergap, Pengedar Sabu Tak Berkutik

MARABAHAN - Pengedar narkoba sedikit demi sedikit digulung Sat Res…

Kamis, 30 Januari 2020 11:48

Susahnya Memberantas Indekos Mesum di Kota Idaman: Paket Murah, Sukar Terjamah, Remaja Lajang Tak Bisa Dipidana

Indekos. Bagi mahasiswa, ruang kecil berjuta cerita. Dari mengerjakan tugas,…

Kamis, 30 Januari 2020 10:56

Pengendara Panik ada Razia di Kayutangi, 62 Pemotor Ditilang

BANJARMASIN - Pengendara yang melintasi Jalan Hasan Basry mendadak panik…

Kamis, 30 Januari 2020 10:49

Dua di Jalan, Satu di Toilet; Budak Sabu Barabai Tak Berkutik Diringkus

BARABAI - Ada-ada saja ulah FP (20). Pemuda asal Desa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers