MANAGED BY:
SABTU
19 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

HUKUM & PERISTIWA

Kamis, 08 Agustus 2019 09:15
Lawan Pemecatan, 14 PNS Menggugat
HARUS DISARING: Seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Pemprov Kalsel beberapa waktu lalu. | DOK/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Melawan pemecatan dari pemerintah provinsi Kalsel, dua orang PNS mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin. Data yang didapatkan Radar Banjarmasin, selama 2019 ini sudah ada 14 ASN dari kabupaten/kota dan provinsi yang mengajukan gugatan.

“Dari 14 perkara yang masuk, masih jalan dua perkara sedangkan 12 perkara lagi sudah putus tapi masih melakukan upaya hukum tingkat berikutnya,” kata Humas PTUN Banjarmasin, Febby Fajrurrahman, baru-baru tadi.

ASN mengajukan gugatan atas Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mereka. Hal ini dilakukan atas tekanan Kemendagri untuk segera menyelesaikan proses pemecatan kepada para PNS korup. 

“Misalnya HSS tergugat masih mengajukan banding, sedangkan Kabupaten Banjar dan dari provinsi masih di periksa perkaranya,” sebutnya.

Febby yang juga menjadi hakim di PTUN ini mengatakan pihaknya tidak bisa menjelaskan perkaranya, karena masih dalam tahap proses pemeriksaan.

Yang jelas, gugatan itu mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) Mendagri, MenPAN-RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengharuskan kepala daerah memberhentikan ASN yang tersangkut pidana korupsi. “ASN yang menggugat karena telah melakukan tindakan korupsi,” katanya.

Febby menyebut, setidaknya perlu waktu setahun untuk proses sidang mulai dari tingkat pertama, banding sampai kasas. Mahkamah Agung sekarang sudah melakukan pembenahan agar perkara yang masuk tidak menumpuk. Berbeda sebelumnya, bisa mencapai waktu setahun lebih.

“Kalau kasasi inkracht meski ada upaya hukum luar biasa dengan Peninjauan Kembali (PK) tapi tidak menghalangi eksekusi,” tegasnya.

Apakah ada sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA)? menurut Febby, perkaranya bisa masuk ke ranah UU Administrasi Pemerintahan. Pimpinan tertinggi dalam hal ini adalah menteri yang bisa memberikan sanksi terhadap kepala daerah.

“Bisa juga dikenakan sanksi membayar uang paksa atau dwangsom sesuai Pasal 116 UU No 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang PTUN,” pungkasnya. (gmp/ran/ema)


BACA JUGA

Jumat, 18 Oktober 2019 17:21

Bangunan di Komplek Perumahan Istana Elza Disegel Pol PP

TANJUNG - Sebuah bangunan bertingkat di Komplek Perumahan Istana Elza…

Jumat, 18 Oktober 2019 11:52

Sidang Junaidi Ditunda Lagi

BARABAI – Gara-gara Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat menghadirkan…

Jumat, 18 Oktober 2019 11:18

Isap Sabu, Rumah Pasutri Digerebek

BANJARMASIN - Sehari melakukan penyelidikan, bisnis pasangan suami istri Erwan…

Jumat, 18 Oktober 2019 10:46

Jambret Diteriaki Maling di Sungai Andai

BANJARMASIN - Nasib sial dialami seorang pelaku jambret yang beraksi…

Jumat, 18 Oktober 2019 10:43

Rahman Bernyanyi, Nyamuk Cs Pemilik Paket Sabu Ditangkap

AMUNTAI - Anggota Polsek Amuntai Selatan Polres Hulu Sungai Utara,…

Jumat, 18 Oktober 2019 10:39

Sembunyi Sepekan, Residivis Dibekuk

BANJARBARU - Berhasil selama kurang lebih sepekan bernafas lega. Pelarian…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:54

Larangan Parkir Tak Ditaati, Komisi III: Dishub Jangan Kendor

BANJARMASIN - Larangan parkir apalagi bongkar muat di Jalan Pangeran…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:42

Dua Sahabat Terjerat Sabu

BANJARMASIN - Dua warga Alalak Selatan ditangkap personel Polsekta Banjarmasin…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:38

Sepekan Ditangkap 45 Tersangka

BANJARMASIN - Dalam sepekan, Ditresnarkoba Polda Kalsel berhasil menciduk sebanyak…

Kamis, 17 Oktober 2019 09:50

Pembunuh di Terminal Cangkring Terungkap

RANTAU – Akhirnya, peristiwa berdarah yang menewaskan Rahmat Hidayat (31),…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*