MANAGED BY:
JUMAT
23 AGUSTUS
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 08 Agustus 2019 09:19
18 Ribu Peserta BPJS Dinonaktifkan, Dinsos: Bisa Dibiayai APBD lewat Jamkesda
PERLU BPJS: Pasien fisioterapi di RSUD Ulin banjarmasin. | DOK/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARMASIN -Dinas Sosial (Dinsos) Kalsel mengkaji penonaktifan sekitar 18 ribu peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) di Kalsel.

Hal ini untuk mengakomodir peserta BPI yang benar-benar tidak mampu membayar iuran. Solusinya daerah bisa mengalokasikan beberapa persen APBD untuk membiayai BPJS warganya.

“Salah satu solusinya dengan memasukan PBI ke dalam Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda),” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalsel, Siti Nuriyani, Rabu (7/8).

Dia mengatakan, pihaknya juga berupaya mencari cara lain agar PBI yang sudah terverifikasi dan mendaftar kembali sebagai peserta BPJS tetap bisa mendapat jaminan kesehatan. “Tetap menunggu data dari kabupaten/kota, jika sudah lengkap akan kita ajukan ke gubernur,” pungkasnya.

Untuk mengumpulkan data itu, terang Nuriyani, pihaknya sudah koordinasi dengan Dinsos kabupaten/kota. Seluruh data saat ini terpusat di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) yang bisa diakses pemerintah daerah masing-masing.

“Sampai saat ini yang sudah mengirimkan datanya ada lima kabupaten,” katanya, Rabu (7/8).

Kabupaten/kota yang sudah mengirimkan data PBI, sebut Nuryani, Kabupaten Balangan, Barito Kuala (Batola), Tanah Bumbu (Tanbu), Tanah Laut (Tala) dan Hulu Sungai Tengah (HST).“Data tersebut nantinya sebagai bahan untuk diverifikasi dan validasi oleh petugas kami, semuanya by name by address,” katanya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, Tutus Novita Dewi menyebutkan penonaktifan peserta PBI Jaminan Kesehatan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomo 79 Tahun 2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019.

Meski ada yang di nonaktifkan juga ada penambahan peserta baru. “Secara global jumlah yang nonaktifkan sebanyak 18.000 lebih, penambahan peserta baru sebanyak 83 ribu,” ujarnya.

Bila peserta yang sudah dinonaktifkan ingin mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, peserta bisa mendaftarkan kembali ke Dinsos atau Dinas Kesehatan setempat (Dinkes). “Mereka didaftarkan menjadi peserta PBI APBD yang iuranya dijamiun Pemerintah Daerah (Pemda),” katanya.

Alasan pemerintah menonaktifkan 5.227.852 jiwa se-Indonesia karena yang bersangkutan sudah tidak ada dalam basis data terpadu (BDT) Kemensos. Selain itu juga ditemukan peserta yang NIK tidak sesuai.

Sayangnya penonaktifkan ini tidak dibarengi dengan sosialisasi yang baik. Dinsos Kabupaten HSS misalnya baru akan melakukan pertemuan koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk membahas kebijakan ini.

“Sesegera mungkin akan dibahas dengan pihak terkait. Termasuk membahas kepastian jumlah banyaknya untuk wilayah Kabupaten HSS, by name by address-nya dan alternatif solusinya," ujar Kepala Dinsos HSS Siti Erma didampingi Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) HSS, Rakhmani, Rabu (7/8) kemarin.

Dia mengatakan untuk Kabupaten HSS, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kondisi ini. Pemkab melalui Dinkes setempat mulai awal tahun 2019 tadi sudah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang dibiayai APBD.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Hulu Sungai Utara (HSU) dr Agus Fidliansyah membenarkan perihal penonaktifan peserta BPJS penerima PBI.Di Hulu Sungai Utara terdapat jumlah peserta PBI yang dinon-aktifkan sebanyak 1.088.

" Penertiban dilakukan pencoretan bisa dikarenakan mereka masuk mampu sehingga tidak layak mendapatkan Jaminan Kesehatan PBI," jawab Agus yang mengatakan peserta penganti dari BDT 2019 mencapai 4.242.

Kadinsos Kotabaru Aroesman melalui Kasi Penanganan Fakir Miskin Asrul Sani mengatakan, mereka baru dapat angka jumlah pengguna BPJS Kotabaru yang dinonaktifkan. "Baru tadi dapat. Baru angka total. Nama-namanya belum. Totalnya ada 1.168 orang," ujar Asrul Sani di kantornya.

Namun menurut Asrul, nama yang dinonaktikan itu menurut informasi yang dia dapatkan, karena pengguna belum pernah memakai layanan BPJS. "Terdaftar tapi gak pernah gunakan BPJS. Makanya dihapus," bebernya.

Pun begitu, Dinsos sendiri terus menerima data dari warga tidak mampu untuk program PBI. Dari Januari sampai sekarang jumlahnya sudah 1.441 warga Kotabaru yang mendaftar.

Nama-nama itu akan disetor ke pusat. Pemerintah pusat nanti akan membantu mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis. "Dibayarkan ke BPJS oleu pemerintah pusat," ungkapnya.

Adapun 1.168 warga pengguna BPJS yang dinonaktifkan nanti katanya akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Sembari menunggu data-data siapa saja warga yang dinonaktifkan itu.

Untuk warga yang belum masuk BPJS dan tidak mampu kata Asrul silakan daftar ke Dinsos untuk dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan PBI. "Syaratnya namanya ada masuk dalam daftar yang telah diberikan pemerintah desa," pungkasnya. (gmp/shn/mar/zal/ay/ran)


BACA JUGA

Jumat, 23 Agustus 2019 10:54

Teroris Berpotensi Masuk ke Kalsel, TNI-Polri dan Pemda Gelar Apel Kesiapsiagaan

Suara ledakan berulang kali terdengar di Lapangan Mako Satuan Brimob…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:50

SDM Jadi Fokus Pembangunan Kalsel 2020

BANJARMASIN – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPBD) Pemprov…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:46

LOWONGAN CPNS: Kalsel Siapkan 1.900 Kursi

BANJARMASIN – Pemerintah menyediakan 100 ribu kursi untuk calon pegawai…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:40

Kaltim Kandidat Ibukota Indonesia, Jokowi: Masih Tunggu Kajian Lagi

BANJARMASIN – Meski Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:37

Tunggu Usulan Ketua DPRD Sementara

BANJARMASIN - Pemenang pileg April tadi bakal dilantik 9 September…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:28

Jabatan Berakhir, Mobil Dinas Anggota Dewan Ditarik

BANJARMASIN - Masa jabatan anggota DPRD Kalsel akan berakhir. Semua…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:15

Banjarmasin Segera Punya Bus Trans, Target Beroperasi: Tahun 2020

BANJARMASIN – Bus Trans Banjarmasin mulai diwujudkan. Namun, bertahap. Dinas…

Jumat, 23 Agustus 2019 09:49
SMK PP Negeri Banjarbaru

PWMP 2019, SMKPP N Banjarbaru Bentuk 15 Kelompok Baru

Banjarbaru - Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) SMK-PP Negeri…

Jumat, 23 Agustus 2019 09:29

Demo Mahasiswa UIN: Ini Universitas, Bukan Pasar!

BANJARMASIN – Demo dilakukan puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN)…

Jumat, 23 Agustus 2019 09:27

Putar Balik Makin Jauh, U-Turn VDP dan PJR Bakal Ditutup

BANJARBARU - Arus lalu lintas (lalin) di Kota Banjarbaru kian…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*