BANJARMASIN - Pemprov Kalsel bersama pemerintah kabupaten/kota nampaknya perlu terobosan baru untuk mengatasi masalah defisit atau backlog perumahan di Banua.
Sebab, hingga kini jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah lebih banyak dibandingkan pasokan hunian yang tersedia setiap tahunnya.
Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kalsel, kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan yang dibutuhkan ternyata masih cukup tinggi di Banua.
"Dari data terakhir pada 2017, backlog kepemilikan ada 175.200 warga dan backlog hunian ada 96.066 rumah," kata Kepala Disperkim Kalsel, Mursyidah Aminy.
Dia mengungkapkan, dari data itu backlog kepemilikan tertinggi di Kalsel berada di Banjarmasin dengan 46.477 keluarga. Begitu juga defisit hunian, paling banyak di Banjarmasin, yakni 16.805 rumah.
"Walaupun data terakhir kami 2017, tapi kami lihat belum ada banyak perubahan," ungkapnya.
Lanjutnya, ratusan ribu orang yang tidak memiliki rumah saat ini sebagian besar masih mengontrak atau menumpang tinggal di sanak keluarganya. "Ini menjadi tantangan sendiri bagi kami, bersama developer untuk mengurangi angka tersebut," bebernya.
Untuk mengurangi defisit hunian, Mursidah menyampaikan pada 2020 diharapkan ada puluhan ribu unit rumah bersubsidi yang dibangun di Kalsel. "Harapan ini sudah kami sampaikan ke pemerintah pusat," ucapnya.
---
Secara terpisah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Kalsel, Roy Zani Sjachril menuturkan, setiap tahun pihaknya selalu berupaya bisa membangun 10 ribu unit rumah untuk membantu pemerintah daerah dalam menyediakan hunian masyarakat yang berpenghasilan rendah.
"Target kami setiap tahunnya itu 10 ribu rumah. Data kami di tahun 2019 ini sudah 9600 unit rumah yang terbangun. Dan itu terus bertambah seiring bertambahnya waktu. Apalagi seiring isu perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, " katanya.
Dia berharap, sinergitas antara pemerintah daerah dengan pihak swasta yang tergabung di DPD REI dapat terus terjalin. Dalam upaya penyediaan hunian untuk masyarakat.
"Masyarakat perlu rumah yang siap huni. Bukan hanya fisik bangunan saja, tapi juga ada listrik dan air bersih. Dukungan ini yang kami perlukan dari pemerintah," paparnya.
Disebutkannya, sejauh ini penerapan subsidi sendiri masih efektif dan tepat sasaran."Perbankan juga sudah menyeleksi. Mana masyarakat yang mampu dan memang memerlukan rumah," pungkasnya. (ris/ran/ema)
