Masa jabatan anggota DPRD Banjarmasin periode ini tinggal sebulan lagi. Awal September nanti, periode yang baru akan dilantik. Di sisa waktu ini, para wakil rakyat itu kompak pergi ke Bali. Ada apa?
---
Jangan salah tangkap. Tujuan mereka ke Bali bukan untuk liburan. Mereka sedang bertugas. Menyerap pengetahuan dari luar untuk dibawa ke Banjarmasin. Harapannya begitu. Rombongan sendiri berangkat, Selasa (7/8) tadi.
Ada tiga komisi yang pergi ke sana. Komisi II, III dan IV. Masing-masing punya agenda berbeda, sesuai dengan bidangnya.
Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan. Komisi III meng-handle soal pembangunan. Sedangkan Komisi IV fokus pada kesejahteraan rakyat, seperti ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, iptek, kepemudaan dan olahraga, agama, budaya, sosial, peranan wanita, transmigrasi serta keluarga berencana.
Ketua DPRD Banjarmasin, Ananda menyebut ini bukan kunker terakhir. Masih ada beberapa kunjungan. Karena memang bagian dari tugas mereka sebagai wakil rakyat. “Masih ada kunker lagi. Sesuai dengan hasil Banmus,” sebutnya.
Ananda memastikan kunker bukan untuk kepentingan pribadi. Apalagi hanya sekadar jalan-jalan. Mereka ingin membawa manfaat untuk kota ini. “Insya Allah hasil positif yang didapat dalam kunker kami bawa ke Banjarmasin,” ucapnya.
Kembali pada perjalanan kali ini. Setidaknya ada dua kabupaten yang jadi tujuan. Gianyar dan Badung. Keduanya dianggap layak untuk dicontoh Banjarmasin.
Apa contohnya? Seperti yang dikejar Komisi II ke Gianyar. Mereka mempelajari keinginan PDAM Bandarmasih untuk mengubah statusnya. Dari perusahaan daerah menjadi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) berlabel Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Kemarin (8/8), mereka menyambangi PDAM Gianyar. Untuk mendengar langsung pengalaman perusahaan air minum yang sudah memulai proses perubahan status itu. "PDAM kita belum ada lagi sampai ke sana. Tapi sudah ada niatnya," tutur Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Bambang Yanto.
Menurut Bambang, mempelajari pola perubahan status ini perlu. Apalagi rencana pengembangan status PDAM Bandarmasih ini akan coba diaplikasikan tahun depan. Jadi butuh referensi untuk itu.
"Ini juga terkait dengan kepemilikan aset pemerintah provinsi yang ada di PDAM saat ini. Bagaimana mekanismenya (perubahannya, Red)," beber politisi Partai Demokrat itu.
Setidaknya senilai Rp65 miliar aset Pemprov Kalsel masuk ke PDAM Bandarmasih. Itulah yang menjadi salah satu kendala perubahan status. Lantaran tak sepenuhnya dimiliki pemko.
“Apakah bentuknya nanti bisa didapat hibah atau harus dibayar pemko dengan mencicil," paparnya. Itulah yang ingin mereka pelajari. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya referensi agar bisa diaplikasikan di Banjarmasin.
Direktur Teknik PDAM Bandarmasih, Supian mengungkapkan berdasarkan kajian memang selayaknya harus berubah ke Perumda. "Sekarang proses kajian itu sudah kami serahkan ke pemko sebagai pemilik," ucapnya.
