Puar vs Rusli, Gara-gara Berebut Posisi Wakil Ketua DPRD Kab Banjar?

- Jumat, 9 Agustus 2019 | 11:05 WIB

BANJARMASIN – Kisruh antara Puar Junaidi dan H Rusli tampaknya tak terelakan. Puar Junaidi sudah bulat ingin menuntaskan pengaduan ijazah palsunya di Polda hingga Mabes Polri. Banyak yang bertanya-tanya benarkah motifnya semata untuk menjaga marwah dunia pendidikan?

Mencuatnya kisruh dua kader Golkar ini disebut berawal dari rapat pleno penetapan unsur pimpinan di DPRD Banjar pada 21 Juli lalu. Kabar dari internal Partai Golkar Kalsel menyebutkan, pleno berjalan alot hingga sempat tertunda.

Kala itu, Puar adalah perwakilan atau utusan dari DPD Partai Golkar Kalsel untuk menyampaikan peraturan partai tentang unsur pimpinan di DPRD Banjar. Di sisi lain, H Rusli selaku Ketua DPD Partai Golkar Banjar menginginkan sang anak, Agus Maulana yang baru terpilih pada Pileg lalu menginginkan duduk sebagai unsur pimpinan atau Wakil Ketua DPRD Banjar.

Memang, Agus Maulana pada Pileg lalu memperoleh suara terbanyak, yakni 51.859 suara. Namun, ada aturan dari DPP Partai Golkar yang menyatakan unsur pimpinan adalah dia harus pernah duduk di fraksi DPRD.

Rapat pleno pun sempat berjalan tegang dan hampir ricuh karena H Rusli disebut ngotot anaknya harus duduk menjadi Wakil Ketua DPRD Banjar. Meski sempat bersitegang, kabar ini tampaknya tak terekspose ke publik. Puar sendiri tak mau berkomentar soal ini. Menurutnya, hal tersebut sudah biasa di dalam organisasi.

Nah, berselang sehari setelah rapat pleno tersebut, organisasi massa melakukan unjuk rasa di DPRD Kalsel menuntut dewan menyelidiki ijazah SD, S1 hingga S2 milik M Rusli yang diduga bermasalah. Kala itu Puar lah yang menghadapi massa.

Mendapat aspirasi tersebut, Puar pun menyampaikan laporan tersebut ke Polda Kalsel pada 5 Juli lalu.

“Laporan saya murni menjalankan undang-undang, yang mana sebagai Anggota DPRD Kalsel tugasnya menjalankan amanah undang-undang yakni menyerap, menampung, menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar Puar.

Puar sendiri membantah bahwa laporannya bermotif politik. Dia menyebut kisruh di internal partai tak ada sangkut pautnya dengan laporannya ke Polda lalu. “Sementara ini di partai tak ada persoalan dan mempermasalahkan. Karena kapasitas saya sebagai anggota dewan bukan internal partai. Golkar aman-aman saja,” sebutnya.

Sementara, Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel, Supian HK ketika ingin dikonfirmasi soal kisruh internal partai berlambang pohon beringin itu tak mau berkomentar. (mof/ran/ema)

Editor: miminradar-Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

Rem Blong, Truk Solar Hantam Dua Rumah Warga

Kamis, 28 Maret 2024 | 19:00 WIB

Masalah Pendidikan Jadi Sorotan Ombudsman

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:50 WIB

Gempa 3,3 Magnitudo Guncang Kotabaru

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:58 WIB
X