BANJARBARU - Pemerintah mengimbau, agar masyarakat memastikan hewan kurban aman dari penyakit menular. Salah satu yang diwaspadai adalah antraks, yang biasanya diderita oleh hewan ternak.
Kewaspadaan terhadap penyakit yang ditularkan hewan, disampaikan langsung oleh Sekdaprov Kalsel Abdul Haris, saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Pertanian, dengan tema Urgensi dan Persiapan Pembentukan Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner di Aula Aberani Sulaiman, baru-baru tadi.
"Kesehatan hewan sangat penting, karena kalau tidak sehat penyakitnya akan menular ke manusia. Ada beberapa penyakit yang kita waspadai, salah satunya antraks," katanya.
Untuk menghindari penyebaran penyakit menular pada hewan. Dia meminta agar masyarakat menjaga kesehatan hewan. Mulai dari, pembelian, penyembelihan hingga penjualan.
"Bagi pedagang sapi kurban, pilihlah hewan yang benar-benar sehat. Sementara itu, bagi dinas terkait rajin-rajin berikan penyuluhan tentang kesehatan hewan. Baik ke penjual, maupun pembeli," pintanya.
Sementara itu, Kasi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, dr Edi Santosa menyampaikan, hingga saat ini Kalsel sebenarnya bebas dari antraks. Namun, jika tak diwaspadai penyakit itu bisa saja masuk ke Banua.
"Kita khawatir (antraks masuk), karena sapi kurban kita ada yang didatangkan dari luar daerah," jelasnya.
Lanjutnya, apalagi daerah penyuplai sapi ke Kalsel merupakan wilayah yang ditemukan wabah antraks tertinggi di Indonesia. Kewaspadaan menurutnya perlu ditingkatkan. "Secara nasional antraks banyak ditemukan di Sulawesi, sementara pasokan sapi kita banyak dari sana," bebernya.
Antraks sendiri merupakan penyakit infeksi yang menular dari hewan ternak. Seseorang dapat terkena penyakit antraks apabila menyentuh atau memakan daging hewan yang terkena antraks. Biasanya, cirinya: munculnya banyak benjolan kulit yang dapat terasa gatal.
Untuk mencegah masuknya penyakit hewan yang dapat menular ke manusia, Kepala Subdit Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan pada Kementerian Pertanian RI, Irfansyah Batubara menyampaikan, diperlukan adanya pejabat veteriner yang bertanggungjawab mengurusi penyakit hewan. Mulai dari belum muncul, saat muncul hingga setelah muncul.
"Melalui Rakor Bidang Pertanian ini, kita sosialisasikan mengenai keberadaan pejabat veteriner ini," ucapnya.
Dia menjelaskan, salah satu tugas pokok pejabat veteriner ialah menerbitkan sertifikat lalu lintas produksi hewan antar daerah. "Penyakit hewan biasanya muncul melalui pengiriman lalu lintas antar daerah ini. Nah, dengan adanya sertifikat itu maka dipastikan hewan sehat," pungkasnya. (ris/ran/ema)
