BANJARMASIN - Jika sebelumnya Komisi II DPRD Banjarmasin bertandang ke PDAM Gianyar Bali, kemarin (9/8) mereka bertemu dengan tim Perumda Suaka Dharma. Perusahaan air minum milik Denpasar.
Pengetahuan yang dikejar masih sama. Yakni ketentuan pengubahan status Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Sesuai keinginan PDAM Bandarmasih untuk berganti baju.
Ketua DPRD Banjarmasin Ananda menyebut ada dua opsi perubahan. Pertama menjadi Perumda, kedua menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda).
"Sesuai hasil kunjungan kami, ada dua opsi yang disiapkan untuk perubahan tersebut. Apakah menjadi Perumda atau Perseroda," katanya.
Perumda Suaka Dharma layak dicontoh. Karena akhir bulan ini mereka bakal mengubah nomenklaturnya. Sesuai Peraturan Pemerintan No 54 Tahun 2017. Bahwa PDAM mesti mengubah statusnya.
Menurut Ananda, keinginan PDAM Bandarmasih untuk mengubah statusnya adalah langkah positif. Karena mereka bisa mengatur perusahaan dengan mandiri.
"Bukan hanya dalam hal pelayanan, tapi juga pengembangan bisnis. Mengejar profit, tapi tetap mengutamakan pelayanan," tutur politikus Golkar itu.
Lewat perubahan status, Ananda tak mau PDAM malah merugi. Contoh seperti yang terjadi di beberapa daerah. "Kami tentu saja tidak ingin anggaran yang telah dikeluarkan untuk PDAM menjadi sia-sia," katanya.
Intinya, setiap anggaran yang dikeluarkan pemko untuk PDAM Bandarmasih setimpal dengan yang diberikan kepada masyarakat.
Dalam pertemuan kemarin, Komisi II banyak bertanya soal kendala. Termasuk apa saja yang mesti disiapkan untuk mengubah status itu.
Direktur Teknik Perumda Suaka Dharna Denpasar, I Putu Yasa mengatakan, perubahan status tersebut bukan sekadar ganti kemasan saja. "Artinya, perusahaan mesti berkembang. Bukan malah terperosok," tegasnya.
Dirinya juga menyebutkan, banyak perubahan yang mesti disesuaikan. Termasuk payung hukumnya. "Juga soal penyesuaian dalam hal pengawasan," pungkasnya. (nur/fud/ema)
