MANAGED BY:
MINGGU
18 AGUSTUS
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

HUKUM & PERISTIWA

Selasa, 13 Agustus 2019 09:22
Kadernya Bertikai, Golkar Kalsel: Puar vs Rusli Hanya Masalah Pribadi
LAPORKAN KOLEGA: Puar Junaidi memberi keterangan kepada wartawan terkait laporannya ke Polda Kalsel, Senin (5/8). | FOTO: M OSCAR FRABY/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel, Supian HK akhirnya angkat bicara soal kisruh dua kader Golkar Kalsel Puar Junaidi dan H Rusli. Dia menegaskan, konflik dua kader tersebut tak ada hubungannya dengan partai.

“Di partai tak ada konflik. Ini masalah internal atau individu. Kami (Golkar) masih sangat solid. Tak ada hubungan dengan Partai Golkar,” tegas Supian.

Ditanya apakah dengan kisruh ini, partai berlambang pohon beringin tersebut merasa dirugikan. Dia menegaskan, tak sedikit pun Golkar Kalsel berdampak. “Tak ada dirugikan. Ini kan persoalan mereka berdua, tak ada urusan dengan partai,” tegasnya lagi.

Meski demikian, upaya mediasi tengah dilakukan pihaknya, yakni melakukan rapat bersama dengan pendiri Golkar Kalsel, Dewan Kehormatan dan Dewan Pertimbangan untuk menyikapai soal kisruh ini.

“Akan kami rapatkan untuk mencari jalan terbaik. Yang dirugikan kan mereka sendiri, bukan partai,” tambah Supian.

Supian sendiri mengaku memaklumi laporan Puar. Sebagai anggota DPRD Kalsel yang membidangi hukum dan pemerintahan di DPRD Kalsel, Puar perlu menyampaikan aspirasi masyarakat. “Kalau Puar tak menindaklanjuti laporan masyarakat, malah dia yang salah,” tandasnya.

--

Seperti diketahui, Puar Junaidi melaporankan koleganya ke Polda Kalsel pada 5 Agustus lalu. Dia melaporkan dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Ketua DPRD Banjar, M Rusli yang notabene Ketua DPD Partai Golkar Banjar.

Tak puas melaporkan ke Polda. Puar juga mendatangi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI, untuk memastikan kebenaran ijazah S1 Rusli. Tak cukup disini, agar kasus ini tuntas, dia menjanjikan akan membawa kasus ini ke Kementerian, Mabes Polri hingga ke KPK. “Usai Idul Adha, saya ke Jakarta melaporkan ini,” imbuhnya. 

Di sisi lain, Kuasa Hukum H Rusli, Fauzan Ramon akan mempertimbangkan langkah jalur hukum untuk membuat laporan balik ke Polisi. Menurut Fauzan, laporan Puar tak berdasar hukum sekaligus pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik kliennya. Dia menuding, laporan tersebut bahkan bermotif politik.

Diterangkannya, kasus ini bukan pertama kali menimpa kliennya. Namun, sudah tiga kali ketika Rusli ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Banjar. “Ini yang ketigakalinya dituding menggunakan ijazah palsu,” cecar Fauzan.

--

Dari hasil penelusuran Radar Banjarmasin, kisruh antara Puar Junaidi dan H Rusli berawal dari rapat pleno penetapan unsur pimpinan di DPRD Banjar pada 21 Juli lalu. Kabar dari internal Partai Golkar Kalsel menyebutkan, pleno berjalan alot hingga sempat tertunda.

Kala itu, Puar adalah perwakilan atau utusan dari DPD Partai Golkar Kalsel untuk menyampaikan peraturan partai tentang unsur pimpinan di DPRD Banjar. Di sisi lain, H Rusli selaku Ketua DPD Partai Golkar Banjar menginginkan sang anak, Agus Maulana yang baru terpilih pada Pileg lalu menginginkan duduk sebagai unsur pimpinan atau Wakil Ketua DPRD Banjar.

Memang, Agus Maulana pada Pileg lalu memperoleh suara terbanyak, yakni 51.859 suara. Namun, ada aturan dari DPP Partai Golkar yang menyatakan unsur pimpinan adalah dia harus pernah duduk di fraksi DPRD.

Rapat pleno pun sempat berjalan tegang dan hampir ricuh karena H Rusli disebut ngotot anaknya harus duduk menjadi Wakil Ketua DPRD Banjar. Meski sempat bersitegang, kabar ini tampaknya tak terekspose ke publik. Puar sendiri tak mau berkomentar soal ini. Menurutnya, hal tersebut sudah biasa di dalam organisasi.

Nah, berselang sehari setelah rapat pleno tersebut, organisasi massa melakukan unjuk rasa di DPRD Kalsel menuntut dewan menyelidiki ijazah SD, S1 hingga S2 milik M Rusli yang diduga bermasalah. Kala itu Puar lah yang menghadapi massa.

Mendapat aspirasi tersebut, Puar pun menyampaikan laporan tersebut ke Polda Kalsel pada 5 Juli lalu.

“Laporan saya murni menjalankan undang-undang, yang mana sebagai Anggota DPRD Kalsel tugasnya menjalankan amanah undang-undang yakni menyerap, menampung, menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar Puar.

Puar sendiri membantah bahwa laporannya bermotif politik. Dia menyebut kisruh di internal partai tak ada sangkut pautnya dengan laporannya ke Polda lalu. “Sementara ini di partai tak ada persoalan dan mempermasalahkan. Karena kapasitas saya sebagai anggota dewan bukan internal partai. Golkar aman-aman saja,” sebutnya. (mof/ran/ema)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 03 September 2015 08:40

Menengok Pusat Produksi Rinjing di Nagara: Pernah Produksi Wajan Khusus untuk Haulan Guru Sekumpul

<p><em>Ibu rumah tangga pasti mengenal alat masak yang satu ini. Ya, wajan atau rinjing…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*