BANJARMASIN - Pemko memastikan bakal membangun jembatan untuk menghubungkan Pulau Bromo dan Banjarmasin. Hal itu ditegaskan Wali Kota Ibnu Sina saat bertandang ke pulau itu, awal pekan tadi.
“Untuk Pulau Bromo, setiap tahun akan terus diperhatikan. Insyaallah tahun depan (2020) pembangunan jembatan akan dimulai,” katanya.
Sebelumnya, Pulau Bromo sudah dibangunkan titian beton. Panjangnya mencapai 700 meter. Pemko mengklaim fasilitas itu sudah memenuhi kebutuhan akses masyarakat, terutama untuk kawasan pesisir yang tak punya jalan darat.
Ibnu menjamin, Pulau Bromo masuk dalam daftar prioritas pembangunan pemko. Apalagi penduduknya lebih dari seribu jiwa. Di sana juga ada sekolah, TK, SD hingga SMP.
Selama ini, cara warga di sana menyeberang cuma satu, yakni menggunakan kelotok. Selain itu tak ada akses lain.
Secara administratif, Pulau Bromo masuk Kecamatan Banjarmasin Selatan. Posisinya berada di antara Sungai Martapura dan Sungai Barito. Dari Balai Kota, jaraknya sekitar 8,3 kilometer. Bisa ditempuh dalam waktu 30 menit.
Kembali pada rencana pembangunan jembatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin sudah membuat DED (Detail Engineering Design) untuk proyek tersebut.
Dari perencanaan itu, Pulau Bromo nantinya bakal dibangunkan jembatan gantung. Bentang panjangnya sekitar 168 meter dengan lebar dua meter.
Meski hanya jembatan gantung. Bukan berarti tak bisa dilewati roda empat. Dalam kondisi darudat, konstruksinya dijamin mampu menahan beban mobil. “Misal mobil BPK atau ambulans. Bisa saja lewat, tapi hanya untuk keperluan emergency,” sebut Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Ariffin Noor.
Menurutnya, pihaknya sudah mengajukan usulan anggaran pembangunan sebesar Rp43 miliar. Agar dimasukkan dalam Rancangan APBD 2020. “Alhamdulillah sudah disetujui DPRD,” imbuhnya.
Pemko sebenarnya sudah lama lama ingin membangun jembatan di Pulau Bromo. Ibnu Sina dan wakilnya Hermansyah bahkan menjadikannya sebagai janji politik saat kampanye Pilkada 2015 lalu.
Awalnya, Pulau Bromo hendak dibangunkan jembatan beton. Hanya saja pemko tak sanggup. Lantaran biayanya dianggap mahal. Mengingat, lebar sungainya mencapai 200 meter.
Perihal kawasan yang terdampak pembangunan, pembebasan lahan akan dieksekusi Dinas Perumahan dan Permukiman Banjarmasin pada akhir tahun ini.
"Saat ini Disperkim masih menggelar survei lapangan," ungkap Kabid Pertanahan Disperkim Banjarmasin, Muhammad Rusni, belum lama ini. (nur/fud/ema)
