MANAGED BY:
RABU
27 MEI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 17 Agustus 2019 09:28
Cemas, Tegang, Lalu Tertawa Saat Nobar Pidato Presiden

Jokowi Tak Jadi Merincikan Provinsi Ibukota Negara

BERAKHIR GEER: Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bersama para pejabat lingkup Kalsel saat menyimak pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo yang disiarkan langsung melalui televisi di Lobi Setdaprov Kalsel, kemarin. | FOTO: HUMAS PEMPROV KALSEL FOR RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARBARU - Wajah Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dan para pejabat lingkup Pemprov Kalsel, Jumat (16/8) kemarin tampak harap-harap cemas. Masih mengenakan seragam bela diri, mereka menyimak pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang disiarkan langsung melalui televisi di Lobi Setdaprov Kalsel.

Wajar jika semua mendadak tegang. Pasalnya, dalam kesempatan itu Jokowi disebut-sebut akan memastikan daerah mana yang dipilih sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia yang baru: Kaltim, Kalsel atau Kalteng.

Saat beberapa menit menunggu, layar televisi akhirnya tibalah orang nomor satu di Indonesia itu meminta izin dan dukungan dari DPR RI, para sesepuh, tokoh bangsa dan seluruh rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara.

Seketika Paman Birin dan seluruh orang yang ikut menyaksikan pidato kenegaraan presiden tampak fokus. Semuanya terdiam. Seperti tidak sabar untuk mengetahui daerah mana yang akan dipilih sebagai IKN baru.

Sayangnya, pernyataan Jokowi ternyata masih menggantung. Karena, dia hanya menyebut meminta izin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Kalimantan yang mana? Tidak dijelaskan.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon rida Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ucap Jokowi.

Mendengar pernyataan dari Jokowi, para hadirin yang ada di Lobi Setdaprov Kalsel tampak kecewa sekaligus tertawa. Mereka merasa penantian berakhir anti-klimaks.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor sendiri setelah mendengarkan itu mengatakan tidak menjadi persoalan bagi Kalsel, provinsi manapun yang dipilih pemerintah sebagai calon pengganti ibu kota negara.

Karena menurutnya pemerintah telah memiliki kajian - kajian cermat dan komprehensif terkait rencana tersebut. "Lagi pula pemindahan ibu kota itu 'kan dalam rangka pemerataan keadilan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar Paman Birin.

Terkait bagaimana peluang Kalsel, Paman Birin yang pagi itu masih usai melatih karate kepada para ASN mengatakan, dari sudut pandang geografis dan infrastruktur serta lainnya, Kalsel layak menjadi ibu kota negara.

Jokowi sendiri dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI itu menagatakan ibu kota negara bisa menjadi representasi kemajuan bangsa. Pemindahan ibu kota juga sebagai bentuk meratakan ekonomi.

"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi," ujar Jokowi. "Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," tambah Jokowi.

Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) mendukung rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ini juga sudah dibahas beberapa kali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami mendukung rencana Pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan," ujar OSO dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon mengkritik wacana presiden Joko Widodo yang akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Fahri menilai hasil kajian pemindahan ibu kota yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tak terlalu dalam.

"Saya sudah baca kajiannya, nggak terlalu dalam kajiannya," kata Fahri di Kompleks MPR/DPR.

Terlebih lagi, kata Fahri, pemerintah pasti akan kesulitan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Sebab Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia sudah terlalu mengakar secara historis bagi bangsa.

"Terutama posisi Jakarta. Susah. Meninggalkan gedung ini [DPR/MPR] susah, gedung ini terlalu kuat sejarahnya. Istana terlalu kuat sejarahnya," kata Fahri.

Fahri menilai Indonesia juga akan kehilangan sejarahnya bila ibu kota Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke wilayah lain. Fahri mengatakan Jakarta sudah didesain sebagai ibu kota negara sejak zaman Presiden RI pertama, Sukarno. Menurutnya, Jakarta memiliki warisan penting bagi sejarah bangsa yang tak bisa ditinggalkan begitu saja.

Melihat hal itu, politikus PKS ini menyarankan agar Jokowi bisa memberikan masukan yang mendalam bagi para pembantunya dalam mengkaji rencana pemindahan ibu kota tersebut."Makanya saya terus terang ini Pak Jokowi harus dikasih feeding yang baik. Menterinya ini enggak kuat ngomongnya. Saya sudah baca risetnya," kata dia.

Di tempat sama, Fadli Zon juga mengkritisi wacana tersebut. Menurut dia, hasil kajian Bappenas soal pemindahan ibu kota negara masih mentah dan tak memiliki subtansi yang strategis dalam kajian tersebut.

Menurutnya, pendalaman kajian itu diperlukan dengan melihat aspek pendanaan, jadwal pemindahan, hingga persiapan infrastruktur di ibu kota yang baru.

"Lahannya, pemindahan tempat-tempatnya, dan SDM-nya, dan segala sesuatunya itu kan harus diukur, berapa keperluannya, dan berapa lama kita akan memindahkan itu, secara bertahap dan seterusnya. Karena ini menyangkut masalah pelayanan juga terhadap seluruh warga negara," kata Fadli.(ris/ran/ema)


BACA JUGA

Jumat, 22 Mei 2020 11:32

Kasus Covid-19 Bisa Naik Usai Lebaran, Kemenag Kalsel Imbau Tidak gelar Takbiran

BANJARMASIN - Pawai takbiran malam Lebaran dipastikan akan sepi. Tradisi…

Jumat, 22 Mei 2020 11:26

Profesi Penggali Kubur Semakin Dicari

BANJARBARU - Penggali kubur adalah profesi yang paling dicari akhir-akhir…

Jumat, 22 Mei 2020 11:16

Terindikasi Covid-19, Penumpang Dikarantina

BANJARBARU - Beberapa hari menjelang Lebaran, kondisi Bandara Syamsudin Noor,…

Jumat, 22 Mei 2020 10:56

PSBB Banjarmasin Masuki Jilid 3, Pakar Epidemiologi: Lanjutkan, tapi Harus Lebih Tegas

BANJARMASIN - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II di…

Jumat, 22 Mei 2020 10:44

Kalsel Kewalahan Memusnahkan Arsip

BANJARMASIN - Sudah sebulan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel memulai…

Jumat, 22 Mei 2020 10:34

Kapolda Sowan ke Guru Danau

AMUNTAI - Sudah hampir menjadi agenda rutin bagi pejabat instansi…

Jumat, 22 Mei 2020 10:21

MUI Banjarbaru Bolehkan Salat Id, Dengan Syarat

BANJARBARU - Meski sudah sangat mendekati hari H lebaran Idulfitri.…

Jumat, 22 Mei 2020 09:52
Pemko Banjarbaru

Wali Kota Terima Bantuan dari Notaris

BANJARBARU - Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani, Senin (18/5)…

Jumat, 22 Mei 2020 09:45
Pemkab Tanah Bumbu

Pemkab Tanbu Imbau Masyarakat Salat Idulfitri di Rumah

BATULICIN - Pemkab Tanbu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan…

Jumat, 22 Mei 2020 09:42
Pemkab Tanah Bumbu

Tetap Peduli Atasi Percepatan Penanganan Stunting

BATULICIN - Meskipun ditengah wabah corona, Pemkab Tanbu tetap peduli…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers