BANJARMASIN - Forum Driver Online (FDO) Kalsel yang berjuang mendapatkan hak-haknya harus menelan pil pahit. Pertemuan dengan aplikator Gojek dan Grab yang difasilitasi DPRD Provinsi Kalsel tak menemukan solusi.
“Yang pasti kami kecewa. Pengin pertemuan itu terakhir, dan ada solusi. Tapi, malah disarankan dialog lagi,” ucap Ketua FDO Kalsel Pandu.
FDO Kalsel menemui dewan karena dialog yang dilakukan dengan aplikator belum ada solusi. Selama ini anggota FDO selalu mengikuti aturan yang diterapkan pemerintah. Misalnya agar bisa beroperasi para sopir taksi online diwajibkan masuk sebagai anggota koperasi. Itu pun sudah dilakukan. Seluruh anggota sudah mendaftar menjadi anggota koperasi.
Jika masalah sopir dengan aplikator selesai dan ada solusi, Pandu yakin semua sopir bisa kembali beraktivitas menjalankan kewajiban sesuai aturan dari pemerintah. “Makanya kami minta tolong dibantu diselesaikan masalah sopir dengan aplikator. Supaya kami ini bisa mencari nafkah dan membayar kewajiban sesuai aturan,” jelasnya.
Menurutnya, sistem yang diterapkan aplikator sangat menghambat sopir taksi online mencari pelanggan. Mereka dituntut masuk koperasi dengan berbagai potongan biaya. Tapi ketika ada masalah, enggak dibantu.
“Sekarang dengan tegas kami menyatakan menolak aturan. Pemerintah memberi kami aturan, tapi tidak membantu masalah kami dengan aplikator,” tegasnya.
Head of Regional Corporate Affairs for East Indonesia dari aplikasi Gojek, Mulawarman memahami dan mendengarkan tuntutan para mitra. Menurutnya, persoalan seperti ini bisa dibicarakan dalam pertemuan yang rutin digelar Gojek setiap bulan. Selain bersilaturahmi, sekaligus membicarakan berbagai hal mulai dari kebijakan sampai aspirasi.
“Kami ingin agar forum komunitas ini hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan setiap bulan. Yang dibicarakan banyak. Bukan hanya terkait kebijakan, tapi juga aspirasi mitra,” jelasnya.
Apalagi jika mengenai hal teknis, para mitra bisa langsung bertanya saat pertemuan. Kalau menurut mitra ada hal yang kurang bagus dapat dikomunikasikan kembali. “Kopi darat (pertemuan antara mitra dengan aplikator, Red) bisa lebih efektif lagi,” harapnya.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Asbullah menyarankan agar aplikator rutin menggelar pertemuan dengan para mitra. “Supaya persoalan yang muncul bisa dibicarakan,” ujarnya.
Asbullah menegaskan persoalan ini sifatnya internal antara mitra dan aplikator. Pihaknya tidak hanya memberikan saran dan masukan kepada aplikator saja, juga terhadap FDO. Misalnya terkait dengan sistem, dewan menyarankan agar aplikator mengevaluasinya. Sebab di lapangan sering terjadi perbedaan antara teori dengan praktiknya.
“Bagi driver diminta melengkapi status badan hukum dengan cara bergabung dengan koperasi yang sudah ada, atau membentuk baru,” ujarnya.(gmp/dye/ema)
