BANJARMASIN - Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Matnor Ali masih bersikeras terkait silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) APBD. Dia menyebut, silpa bisa berdampak negatif terhadap kucuran DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pusat.
Dia mencontohkan kasus yang terjadi pada 2018 silama. DAK dari APBN dipangkas, tak disalurkan 100 persen. Penyebabnya, karena silpa 2017 membengkak hingga Rp234 miliar.
Tahun ini, hal itu kembali terulang. Silpa sebesar Rp381 miliar pada APBD 2018 membuat DAK kembali dikurangi. "Ini pernah disampaikan langsung wali kota," kata politikus Partai Golkar itu.
Menurut Matnor, pemerintah pusat pasti mikir-mikir. Mereka takkan bisa mengakumulasi penyaluran pada tahun berjalan. "Yang terjadi, DAK disalurkan sebagian pada tahun berjalan. Sisanya pada tahun berikutnya. Ini akibat penyerapan anggaran tidak maksimal," jelasnya.
Sayang saja. Bagi Matnor, Rp381 miliar sebenarnya bisa membawa dampak besar bagi pembangunan kota. Masyarakat berhak menikmatinya.
"Kalau dibagi-bagi, sebenarnya bisa dirasakan masyarakat. Misal untuk anggaran kesehatan dan pendidikan" tutunya.
Banjarmasin boleh saja menerima penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), bahkan berturut-turut. Tapi itu cuma soal proses pelaporan. Matnor juga setuju, bahwa urusan administrasi kota ini berjalan bagus.
Hanya saja, baginya silpa sebanyak itu bukan angka masuk akal. "Berarti ada program kerja yang tidak dilaksanakan. Artinya, pembantu-pembantu wali kota tidak sukses mengelola keuangan," cecarnya.
Persoalan silpa bukan cuma terjadi pada dua tahun terakhir. Tahun 2016 juga. Artinya sudah berlangsung selama tiga tahun berturut-turut. Slogan berlari kencang untuk membangun kota nyatanya tak terbukti.
"Anggaran ini kan sudah direncanakan bersama. Tapi kok tidak digunakan maksimal. Tahun 2016 silpa kita mencapai Rp116 miliar. Tiap tahun angkanya terus naik, hingga sekarang. Ini namanya bukan penghematan," katanya.
Makin terdengar tak nyaman ketika silpa itu lebih besar ketimbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota ini. Yakni sebesar Rp297 miliar. "Tidak berbanding lurus dengan pemasukan," pungkasnya. (nur/fud/ema)
