MANAGED BY:
MINGGU
23 FEBRUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Selasa, 20 Agustus 2019 10:05
Rotasi Guru Berdasarkan Zonasi Bisa Bikin Motivasi Kerja Menurun, Begini Pendapat Pihak Terkait di Banua
Tak hanya menerapkan kebijakan zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga merencanakan kebijakan rotasi guru dengan sistem zonasi.

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Tak hanya menerapkan kebijakan zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga merencanakan kebijakan rotasi guru dengan sistem zonasi.

Lalu bagaimana tanggapan para guru? Kepala SMAN 2 Banjarmasin Bahtiar mengatakan, penerapan kebijakan baru ini sangat bagus diterapkan untuk pemerataan. Meski demikan, dia mengingatkan penerapan ini jangan gegabah. Misalnya bisa sampai menganggu tunjangan mengajar yang saat ini dikejar para guru, yakni 24 jam seminggu.

Di luar itu, kebijakan ini sangat bagus untuk mengurangi bahkan menghilangkan kejenuhan guru-guru lama yang tak dimutasi ke sekolah lain. Dia memberi contoh seperti guru di sekolahnya, ada yang dari awal hingga hendak memasuki usia pensiun tetap mengajar di SMAN 2 Banjarmasin.

“Ini juga untuk menantang mereka untuk lebih baik lagi di sekolah baru,” tukasnya.

Pengamat pendidikan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Ahmad Suriansyah meminta agar pemerintah pusat benar-benar mengkaji kebijakan ini sebelum salah langkah. “Kaji dulu secara detail, jangan sampai seperti PPDB lalu yang sampai Presiden turun tangan,” ingat Suriansyah.

Dia mengingatkan, jika kebijakan rotasi atau mutasi ini dilakukan, harus dengan database daerah. Yang sudah digodok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat. “HJangan asal rotasi. Tentukan kebutuhan sekolah sebelum memindah gurunya. Jangan sampai guru baru tak sesuai kebutuhan di sekolah tersebut,” cetusnya.

Direktur Pasca Sarjana ULM ini juga mengingatkan, rotasi ini jangan sampai dimaknai dengan hukuman. Yang mana guru yang sebelumnya mengajar di sekolah favorit, malah dimutasi ke sekolah pinggiran.

“Dampaknya akan menimbulkan keresahan kepada guru, hingga menurunnya motivasi kerja. Ini yang harus dipertimbangkan. Jangan sampai malah menurunkan mutu pengajaran,” ujar Suriansyah.

Dia menagatakan karakteristik sekolah berbeda-beda. Jangan sampai membauat guru yang baru tak bisa beradaptasi yang berujung pada mandeknya mutu pendidikan. “Makanya harus dipertimbangkan dengan matang sebelum diberlakukan secara nasional,” tandasnya. 

Di lain pihak, Kepala Disdikbud Kalsel, M Yusuf Effendi menegaskan, pihaknya sudah melakukan pendataan guru-guru. “Sekarang sudah dipetakan. Meski belum ada Juknisnya,” ujar Yusuf singkat.

Rencana kebijakan rotasi guru di berbagai sekolah hampir dipastikan bakal dijalankan. Meskipun wewenang rotasi diserahkan kepada daerah, namun Kemendikbud akan membuatkan aturan bakunya. Agar Pemda tidak asal merotasi atau bahkan menunda-nunda rotasi guru dengan alasan tertentu.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan tujuan rotasi itu untuk pemerataan guru. ’’Sehingga tidak ada lagi sekolah yang isinya tumpukan guru PNS, tapi ada sekolah yang isinya tumpukan guru honorer,’’ terangnya. bahkan, masih ada sekolah yang PNS-nya hanya kepala sekolah.

Rotasi terebut, lanjut Muhadjir, berbasis zonasi. Para guru tidak perlu resah, karena perpindahan itu juga tidak jauh-jauh. Rotasi tersebut akan dilakukan by sistem yang terpusat di kemendikbud. Sehingga, bila ada guru yang sudah waktunya dirotasi, tinggal memberitahukan kepada daerah.

Guru akan dirotasi berdasarkan masa kerja di masing-masing sekolah. ’’Maksimal enam tahun, lah,’’ tutur mantan ketua PP Muhammadiyah itu. Guru SD misalnya, karena berbasis guru kelas, maka dia akan mendidik siswa yang sama sejak kelas 1-6. Begitu siswa kelas 1 naik tingkat, maka gurunya juga akan mengikuti.

Muhadjir mengingatkan, itu baru gagasan mentah. Pihaknya masih menggodok aturan tersebut sebelum diterapkan setidaknya pada 2020 mendatang. Solo, Malang, Surabaya sudah mendahului penerapannya. (mof/ran/ema)


BACA JUGA

Minggu, 23 Februari 2020 09:36

2 Calon Jemaah Haji asal Banjarmasin Dipastikan Batal Berangkat

BANJARMASIN - Dua calon jemaah haji asal Banjarmasin dipastikan gagal…

Minggu, 23 Februari 2020 09:35

Krusialnya Peran Unit Sterilisasi

BANJARMASIN - Keselamatan pasien adalah prioritas dalam pelayanan kesehatan. Dan…

Minggu, 23 Februari 2020 09:34

Komisi I Kecewa dengan BKD, Upaya Islah pun Gagal, Satpol PP vs BKD Masih Berlanjut

BANJARMASIN - DPRD Banjarmasin tak mau mendiamkan konflik antara Satpol…

Minggu, 23 Februari 2020 09:24

Tingkatkan Kualitas Tenaga Kesehatan, Banjarmasin Bakal Datangkan Trainer Medik dari Jepang

BANJARMASIN - Demi meningkatkan kualitas tenaga medik di kota ini,…

Sabtu, 22 Februari 2020 17:15

Tercepat Dalam Penyaluran Dana Desa, Balangan Raih Penghargaan

PARINGIN  - Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPBN) Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan…

Sabtu, 22 Februari 2020 17:13

Dewan Gali Raperda Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

PARINGIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balangan,…

Sabtu, 22 Februari 2020 14:00

Haru-Tawa, Forkopimda Sambut Kapolres HSU AKBP Pipit dan Lepas AKBP Ahmad Arif

AMUNTAI -- Acara kenal pamit berlangsung hari di halaman Polres…

Sabtu, 22 Februari 2020 12:00

Guru Zuhdi: Jangan Saling Menghina dan Mengganggu

MARTAPURA - Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor mengajak segenap…

Sabtu, 22 Februari 2020 11:58

Akhirnya, Pilgub Tanpa Calon Perseorangan

BANJARMASIN – Pemilihan Gubernur Kalsel tahun ini, dipastikan tak ada…

Sabtu, 22 Februari 2020 11:54

MALU-MALU..! Koalisi Pilgub Masih Abu-abu

BANJARMASIN - Meski sudah mencukupi syarat kursi di DPRD Kalsel,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers