MANAGED BY:
RABU
26 FEBRUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Rabu, 21 Agustus 2019 10:45
Kepala Dinas Ikut Berkontes di Pilkada HST, Bagaimana Status PNS-nya?
Bangunan ikonik yang menjadi pintu gerbang Kota Barabai, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah. | Foto: sangkaicity.blogspot.com

PROKAL.CO, BARABAI - Salah satu kontestan yang digadang-gadang bakal meramaikan bursa Calon Kepala Daerah pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) datang dari kaum birokrat. Dialah Abu Yazid Bustami.

Saat ini, Abu Yazid Bustami menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) HST. Dia menyatakan mantap maju dalam Pemilihan Kepala Daerah HST melalui jalur perseorangan (independen).

Kepada Radar Banjarmasin, Abu Yazid mengklaim banyak dukungan yang datang dari masyarakat HST. Dengan gagasan yang baik untuk pembangunan dan kemajuan daerah, dia yakin bisa mengemban kepercayaan masyarakat agar memilihnya.

“Selama ini banyak yang menilai bahwa untuk menjadi pejabat membutuhkan dana besar atau harus kaya. Maka dari itu, saya mencoba maju melalui jalur independen atau non partai. Ibarat Pendukung Klub Persebaya, Saya Ini Bonek. Nekat,” ucapnya.

Abu Yazid mengatakan timya telah terbentuk dan tersebar di seluruh Kecamatan serta sebagian Desa di Kabupaten HST. Tentu misinya untuk mengumpulkan KTP dukungan sebagai persyaratan calon yang maju melalui jalur non-partai itu.

Dia mengatakan, setiap hari sedikitnya ada 50 hingga 100 copy KTP yang diterima. Baik yang diserahkan melalui tim maupun warga yang yang datang secara langsung padanya. Abu Yazid yakin 80 persen warga Kabupaten HST sudah mengenalnya karena namanya tertera di Kartu Keluarga, KTP, maupun KIA.

Untuk HST, seorang calon perseorangan perlu mengantongi kurang lebih 19 hingga 20 ribu KTP dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten HST yaitu sekitar 190 ribu Pemilih.

Lantas, bagaimana dengan statusnya sebagai ASN? Abu Yazid Bustami mengatakan akan mengajukan pensiun dini jika dukungan telah terpenuhi pada Oktober mendatang. Namun jika masih belum cukup pengumpulan dukungan diperpanjang sampai Januari.

Lantas, apakah dia bakal menutup diri apabila ada ajakan partai politik? Abu Yazid Bustami mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan ke depan, dia juga membuka diri untuk dukungan partai politik.

“Pembicaraan bersama partai politik juga ada dilakukan. Seperti halnya calon yag lain, visi misi ke depan yang utama adalah apa yang menjadi mayoritas keinginan masyarakat," tuntasnya.

---

Sementara itu, tanda dukungan dari bakal calon kepala daerah yang ingin mencalonkan diri melalui jalur perseorangan harus benar-benar bersiap dengan ketatnya administrasi. Tak hanya kopi KTP, pernyataan berupa tandatangan sebagai bukti memberikan dukungan juga akan diminta.

Tahun ini, bukti dukungan bakal diverifikasi secara faktual. Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang hanya memeriksa sampel dari persentase dukungan warga di sejumlah kabupaten/kota.

“Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun depan ada wacana verifikasi sejumlah dukungan copy E-KTP semuanya. Tak hanya sampel,” beber Komisioner KPU Kalsel Divisi Teknis, Hatmiati kemarin.

Sesuai aturan, calon independen ini sebutnya, harus sudah menyerahkan surat dukungan 21 hari sebelum pendaftaran bakal calon. “Saat ini PKPU nya belum disahkan. Di aturan sebelumnya, surat dukungan harus sudah disampaikan sebelum masa pendaftaran,” terangnya.

Jumlah syarat dukungan yang harus disiapkan calon independen ini sebanyak 8,5 persen dukungan KTP dari penduduk Kalsel. “Bagi calon independen pemenuhan syarat lebih awal. Karena dukungan mereka harus diverifikasi terlebih dahulu,” tambahnya.

Sebagai catatan, jika satu saja ada yang dinyatakan tak memberi dukungan, bakal calon harus menambah dua kali lipatnya. “Misalkan 100 KTP tak benar. Bakal calon harus mengganti sebanyak 200 lembar dukungan kembali dan diverifikasi lagi,” tegasnya. 

Melihat jumlah dukungan sebanyak itu yang harus diverifikasi secara faktual, apakah KPU tidak kewalahan? Hatmiati meyakini tak akan ada kendala yang berat. Pasalnya, selain sebaran harus 50 persen di semua kabupaten/kota, tim verifikasi yang diturunkan berjenjang dari tingkat bawah.

“Semua dilibatkan, dibagi per daerah dukungan. Kalau ada Juknis boleh menambah atau merekrut verifikator, kami siap saja,” tukasnya. 

Dia mengakui, memang agak berat ketika dukungan tersebut datang dari warga yang berada di pelosok, belum lagi memastikan ada tidaknya yang bersangkutan. “Belum lagi jika ada yang sudah meninggal dunia,” imbuhnya. (war/mof/ran/ema)

 


BACA JUGA

Selasa, 25 Februari 2020 10:32

Kandidat Golkar Mulai Terungkap

BANJARMASIN – Siapa kandidat bakal calon dari Partai Golkar pada…

Selasa, 25 Februari 2020 10:30

Banggar DPR RI Apresiasi Kepemimpinan Paman Birin

BANJARBARU - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR…

Selasa, 25 Februari 2020 10:29

Gusar Tuntut Anggota Dewan Bikin Video

BANJARMASIN – Wajah Wakapolres Banjarmasin, AKBP Rahmat Budi Handoko sempat…

Selasa, 25 Februari 2020 10:16

Drainase Jln Garuda Menyengat

BANJARBARU - Beberapa waktu terakhir. Sebagian warga di kawasan Jalan…

Selasa, 25 Februari 2020 09:50
PARLEMENTARIA

Wakil Rakyat Berikan Masukan di Musrenbang Kecamatan

PARINGIN – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2020 untuk…

Selasa, 25 Februari 2020 09:37
Pemko Banjarbaru

Pejabat Pemko Tandatangani Dokumen Perjanjian Kinerja

BANJARBARU - Pemko Banjarbaru menggelar penandatanganan dokumen perjanjian, kinerja pejabat…

Selasa, 25 Februari 2020 09:21
Pemkab Tanah Bumbu

MTQ Kusan Hulu Diikuti 268 Peserta

BATULICIN - Sebanyak 268 peserta dari 19 desa mengikuti MTQ…

Selasa, 25 Februari 2020 09:20
Pemkab Tanah Bumbu

Tingkatkan Kemampuan Pengawas Koperasi

BATULICIN - Demi meningkatkan pengawasan terhadap perkoperasian di Kabupaten Tanah…

Selasa, 25 Februari 2020 09:20
Pemkab Tanah Bumbu

Bupati Ajak SKPD Saling Bersinergi

BATULICIN - Bulan Juni 2020 mendatang, akan diadakan lomba Halaman,…

Selasa, 25 Februari 2020 09:15
Pemkab Tanah Laut

Dinsos Tala Gelar Rakor DTKS

PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) melalui Dinas Sosial…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers