BANJARBARU - Meski beroperasi dan mengambil keuntungan di Kalsel, tetapi PT Merge Mining Industry (MMI) yang dituding warga membuat retak permukiman mereka tak bisa disentuh. Pemprov Kalsel benar-benar tak punya kewenangan dalam urusan perizinan perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) itu.
Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (PMTSP) Kalsel memahami jika Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel tak bisa menangani kasus itu. Pasalnya memang kewenangan ada di pusat. Hal ini cukup meresahkan karena ada banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Banua.
"Memang dari dulu, PMA itu kewenangannya ada di pusat. Karena, izinnya dari sana. Jadi daerah tidak punya kewenangan apa-apa," kata, Kepala Dinas PMTSP Kalsel Nafarin.
Tentang PT MMI, dia mengatakan saat ini perusahaan pertambangan batubara itu punya izin beroperasi di Kalsel. Dia menuturkan MMI masih memegang izin dari Kementerian ESDM. "Iya, PT MMI masih terdaftar sebagai PMA di Kalsel yang kewenangan izinnya dari pusat. Sama seperti PT Conch," tuturnya.
Selain PT MMI, dia membeberkan ada sejumlah PMA lain dari 14 negara yang berinvestasi di Banua. Hingga semester pertama 2019 ini sudah 148 proyek yang dijalankan oleh para perusahaan asing dari berbagai sektor. "Dari 148 proyek itu, realisasi PMA pada semester pertama tercatat sudah Rp3,32 triliun," katanya.
Jumlah realisasi PMA sendiri, Nafarin menyebut paling banyak berada di Banjarmasin dengan realisasi mencapai Rp1,5 triliun. Sementara terbanyak kedua ada di Tabalong dengan nilai investasi sudah Rp1,1 triliun.
"Sedangkan negara yang paling banyak berinvestasi pada semester pertama 2019 ialah Malaysia dengan realisasi Rp1,6 triliun. Disusul Korea Selatan dengan total investasi Rp667 miliar," ungkap Nafarin.
Dia menambahkan, para PMA sendiri banyak yang berinvestasi di sektor pertambangan dengan jumlah 32 proyek. Sedangkan, terbanyak kedua ialah sektor industri makanan: 27 proyek.
Tapi kalau dilihat dari nilai investasinya, Nafarin menyebut terbanyak datang dari sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi. Di mana, dari sektor itu saat ini nilai investasinya Rp1,5 triliun. "Sementara nilai investasi di sektor pertambangan jadi terbanyak kedua, yakni Rp676 miliar," ucapnya.
Jika dibandingkan dengan 2018, PMA tahun ini meningkat signifikan. Di mana, sepanjang tahun lalu hanya Rp1,7 triliun. "Tahun ini PMA meningkat karena ada banyak proyek pembangunan tower BTS yang dibangun oleh perusahaan asal Malaysia," pungkasnya.
Sebelumnya, warga Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar dalam sepekan terakhir mengeluhkan permukiman mereka yang tanahnya tiba-tiba retak. Diduga kerusakan ini imbas dari aktivitas tambang bawah tanah yang dikerjakan PT MMI.
Kasi Pengusahaan Minerba Dinas ESDM Kalsel, Endarto menuturkan PT MMI sendiri sebenarnya sudah dilarang beroperasi pada 2017 lalu . Perusahaan sempat ditutup karena menyebabkan lahan persawahan warga retak. Tetapi pada kenyataannya masih tetap beroperasi karena mengantongi izin dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM. "Jadi yang berwenang untuk menutup aktivitas PT MMI juga Dirjen," ucap Endarto.
Humas PT MMI, Hasbi Saleh mengatakan tidak punya wewenang untuk bicara di ruang lingkup aktivitas tambang PT MMI. Karena, saat ini dirinya hanya bertugas mengurusi para tenaga kerja asing yang bekerja di sana. (ris/ay/ran)
