BANJARBARU - Harga ayam ras pedaging atau broiler di tingkat peternak, hingga kini masih terpuruk dan tidak ada tanda-tanda akan kembali normal seperti sedia kala. Kondisi ini memaksa Pemprov Kalsel untuk turun tangan melakukan sejumlah upaya, agar harga ayam bisa terkontrol.
"Harga ayam broiler saat ini masih di angka Rp10 ribu. Jauh dari harga normal yang biasanya di kisaran Rp19 ribu. Harus ada langkah cepat yang diambil Pemprov Kalsel, supaya dapat mengurangi kegelisahan peternak," kata Pelaksana Harian Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq.
Dia mengungkapkan, pihaknya telah berdiskusi dengan instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan Bappeda Kalsel guna menentukan langkah apa saja yang diambil, untuk menangani anjloknya harga ayam potong. "Dari diskusi itu, ada beberapa langkah yang akan segera kita lakukan," ungkapnya.
Lanjutnya, langkah-langkah yang bakal dilaksanakan Pemprov Kalsel dalam mengontrol harga ayam broiler diantaranya, segera membentuk tim pengawasan dan pengendalian distribusi DOC (Day Old Chicken) atau bibit ayam berumur di bawah 10 hari.
"Pengawasan ini berpatokan kepada Pergub Nomor 68 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa perusahaan hanya boleh memelihara DOC-nya sendiri untuk bisnis maksimal 30 persen. Sementara 70 persennya harus untuk eksternal, mandiri dan kemitraan. Karena perusahaan sudah dapat keuntungan dari penjualan DOC," ujar Hanif.
Selain itu, dia mengungkapkan, pemerintah juga akan membatasi produksi DOC di perusahaan-perusahaan. Dengan cara mengontrol penetasan telur yang dihasilkan. "Jadi, telur yang tidak ditetaskan itu jadi telur produksi yang dijual ke pasaran," ungkapnya.
Di samping itu, Pemprov Kalsel juga berencana memperketat pengawasan distribusi ayam broiler dari peternak sampai ke pedagang. "Kita juga akan membina dan memonitoring izin para peternak," beber pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kalsel ini.
Dia menuturkan, langkah-langkah yang bakal dilakukan Pemprov Kalsel tersebut berdasarkan permasalahan yang mengakibatkan turun drastisnya harga ayam pedaging. Yakni, produksi ayam yang berlebih. "Produksi, distribusi dan izin kita kontrol tujuannya untuk menanggulangi over stok. Sebab, harga ayam turun dikarenakan produksi yang berlebih," tuturnya.
Dipaparkannya, produksi ayam broiler di Kalsel saat ini setiap harinya over stok hingga 50 ribu ekor, atau 15 ton jika dihitung berdasarkan berat. "Serapan pasar di angka 170 sampai 200 ribu ekor. Tapi, produksi kita lebih dari itu karena tak terkendalinya DOC. Jadi, kita harus bertindak," paparnya.
Over stok sendiri terjadi, menurutnya juga disebabkan oleh berkurangnya pangsa pasar. Karena, Kalteng dan Kaltim yang sebelumnya mendatangkan ayam ras dari Kalsel kini tidak lagi. "Sekarang dua provinsi itu justru berubah menjadi sentral produksi ayam ras," ujarnya.
Secara terpisah, Ketua Harian Pinsar (Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia) Kalsel Rudy Budi Hartono menyambut baik langkah yang akan dilakukan Pemprov Kalsel dalam menanggulangi anjloknya harga ayam. "Semoga langkah yang diambil pemerintah bisa memberikan jalan keluar bagi kami. Karena, kami saat ini tidak bisa melakukan apa-apa tanpa ada campur tangan pemerintah," paparnya.
Dia menyampaikan, Pinsar Kalsel sebenarnya sudah mencoba melakukan berbagai tindakan pencegahan agar produksi ayam tidak berlebihan. Akan tetapi, hingga kini belum membuahkan hasil. "Produksi kita saat ini masih saja lebih dari permintaan pasar. Apalagi saat ini kita tidak lagi menyuplai ke Kalteng dan Kaltim, semakin membuat kita over stok," ucapnya.
Menurutnya, melimpahnya ayam broiler di Kalsel dikarenakan sejumlah perusahaan pembibitan unggas meningkatkan produksinya hingga 100 persen. "Produsen DOC meningkatkan produksi, lantaran pada 2018 harga ayam di Kalsel selalu di atas HPP. Tapi, di tahun ini ternyata anjlok," tuturnya.
Para peternak sendiri saat ini hanya bisa pasrah, karena mereka tidak punya upaya lain untuk bisa meningkatkan harga ayamnya. "Berhenti beternak juga tidak mungkin, sebab sulit bagi kami keluar dari zona ini untuk mencari pekerjaan lain. Jadi kami hanya berharap, upaya dari pemerintah bisa membuahkan hasil," pungkas pria yang juga sebagai peternak di Tanah Laut ini. (ris/bin/ema)
