MANAGED BY:
SELASA
17 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 24 Agustus 2019 08:38
Dibantu Yusril Ihza Mahendra, Silo Group Gagalkan Upaya Pemprov Cabut Izin Tambangnya di Kotabaru
POLEMIK TAMBANG: Selain beradu dalil di meja hijau, polemik tambang di Pulau Laut juga memunculkan beberapa kali unjuk rasa di Kotabaru, ada yang menolak dan ada yang mendukung. Seperti dalam foto aksi mendukung tambang Silo Group yang digelar pada 23 Januari 2018 silam. | Dok/Radar Banjarmasin

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Pemprov Kalsel harus menelan pil pahit. Karena, upaya kasasi mempertahankan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mencabut tiga izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) milik anak perusahaan Silo Group, kandas di Mahkamah Agung (MA).

Kekalahan tersebut menjadi yang ketiga kalinya, sejak Silo Group menggugat tiga SK Gubernur Sahbirin Noor melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel di PTUN Banjarmasin, Februari 2018 lalu.

Di mana, dalam hasil persidangan yang berlangsung sekitar empat bulan itu, PTUN Banjarmasin memenangkan gugatan Silo Group melalui tim kuasa hukumnya yang dipimpin pengacara kondang, Yusril Ihza Mahendra dari Ihza & Ihza Law Firm pada Juni 2018.

Tiga SK Gubernur Sahbirin Noor yang digugat; yang pertama Nomor 503/119/DPMPTSP/2018, tertanggal 26 Januari 2018 berisi pencabutan IUP-OP untuk PT Sebuku Batubai Coal dengan wilayah konsesi seluas 5.140,89 hektare di Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru.

Lalu, SK Nomor 503/120/DPMPTSP/2018 tertanggal 26 Januari 2018 berisi pencabutan IUP-OP untuk PT Sebuku Sejaka Coal di atas luasan areal konsesi tambang batubara seluas 8.139,93 hektare di Pulau Laut Timur.

Disusul, SK Nomor 503/121/DPMPTSP/2018 tertanggal 26 Januari 2018, juga dicabut IUP-OP untuk PT Sebuku Tanjung Coal yang akan menggarap wilayah konsesi seluas 8.990,38 hektare di Pulau Laut Tengah dan Pulau Laut Utara.

Kalah di PTUN Banjarmasin, tim kuasa hukum Pemprov Kalsel yakni pengacara yang biasa bersidang di Mahkamah Konstitusi, Andi M Asrun, serta tim jaksa pengacara negara dari Kejati Kalsel, kemudian mengajukan banding ke Pengadilan TUN Jakarta. Hasilnya, pada 24 September 2018 lalu, majelis hakim PT TUN Jakarta menguatkan putusan tingkat pertama.

Karena masih ada jalan hukum lain untuk mempertahankan ketiga SK Gubernur Kalsel, Pemprov Kalsel pun melakukan upaya kasasi ke MA. Dan akhirnya, setelah menunggu beberapa bulan lagi-lagi kalah.

Kekalahan itu sendiri diungkapkan Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira, Jumat (23/8) kemarin. Dia menuturkan, habis sudah upaya hukum yang dilakukan Pemprov Kalsel usai gagal di MA. "Sebagai pemerintah yang taat hukum. Maka kita harus menerima hasil ini," katanya.

Karena kalah di meja hijau, dia mengungkapkan, Pemprov Kalsel saat ini hanya bisa mengawasi dan melihat komitmen yang sudah dijanjikan PT SILO Group apabila nantinya beroperasi. "Kita sekarang cuma bisa fokus ke pengawasan, ketika mereka nanti beroperasi," bebernya.

Mantan Kepala Bappeda Kota Banjarmasin ini menuturkan, saat mengajukan izin Silo Group sempat menawarkan sejumlah komitmen kepada pemerintah dan masyarakat. Diantaranya, memperhatikan daya dukung kawasan sekitar apabila ditambang. Serta, menyediakan sistem air minum dan ikut membangun Jembatan Pulau Laut.

“Komitmen itulah yang nanti kita kejar, selain pengawasan operasional tambang yang harus ramah lingkungan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Hanif Faisol Nurofiq yang pernah menjabat PLT Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel saat kasus ini bergulir mengungkapkan, Pemprov Kalsel ketika itu memilih untuk mencabut IUP-OP milik anak perusahaan Silo Group karena mengkhawatirkan kondisi lingkungan Pulau Laut.

"Kita khawatir lingkungan, dari daya dukung dan daya tampungnya. Tapi, hasil kajian pemerintah pusat mungkin berbeda. Sehingga, hasil di MA tidak seperti kita prediksi," jelasnya.

Lanjutnya, jika melihat dari perizinan ketiga anak perusahaan Silo Group, area eksploitasinya memang tidak ada yang masuk di kawasan hutan. “Area eksploitasi mereka masuk di areal penggunaan lain (APL). Hanya area eksplorasinya yang masuk kawasan hutan,” pungkasnya. (ris/bin/ema)

loading...

BACA JUGA

Senin, 16 September 2019 15:26
Pemkab Balangan

Ansharuddin Roads To Kampung

PARINGIN – Sebagai bagian dari penyerapan aspirasi dan pelayanan kepada…

Senin, 16 September 2019 15:11
PT Arutmin Indonesia

Arutmin Bagikan Seragam Tahfiz Nurul Iman

TANAH LAUT - PT Arutmin Indonesia Tambang Kintap melakukan penyerahan…

Senin, 16 September 2019 12:18

Sekcam pun Ingin Maju Pilwali Banjarbaru, 8 Orang Sudah Ambil Formulir ke PDIP

BANJARBARU - DPC PDI Perjuangan Banjarbaru kemarin telah menutup proses…

Senin, 16 September 2019 10:49

Lawan Karhutla: Suntik Tanah Gambut, Sebarkan Fatwa MUI

BANJARBARU – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen melawan kebakaran…

Senin, 16 September 2019 10:45

Pemprov Kalsel Kembali Dianugerahi WTN Wiratama

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menerima Anugerah Wahana…

Senin, 16 September 2019 10:34

Di Kalsel, 3 Kapolres Berganti

BANJARMASIN - Gerbong mutasi di Polda Kalsel dan jajaran Polres…

Senin, 16 September 2019 10:01

Wakapolres Batola Ikut Mutasi

MARABAHAN - Mutasi merupakan kejadian biasa dan berguna untuk penyegaran. Pernyataan tersebut…

Senin, 16 September 2019 09:50

Dishut Kalsel Gelar Salat Istisqa

BANJARBARU - Kalsel saat ini sedang memerlukan hujan, untuk mengurangi…

Senin, 16 September 2019 09:45

Sudah Beberapa Hari, Belum Ada Keputusan Resmi, Heli Masih Diperiksa KNKT

BANJARBARU - Dua hari sudah Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)…

Senin, 16 September 2019 09:38
Pemko Banjarbaru

Tiga Tahun Berturut-Turut Raih Penghargaan WTN

BANJARBARU - Kota Banjarbaru tahun ini kembali meraih Penghargaan Wahana…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*