BANJARMASIN - Bongkar muat dan parkiran angkutan barang di sepanjang bahu Jalan Gubernur Soebardjo sering menjadi keluhan pengendara dan warga sekitar. Kekurangan lahan parkir dan aksi premanisme menjadi penyebab aktivitas ilegal itu.
Pemko melalui Dinas Perhubungan Banjarmasin sudah coba menindak. Tapi truk, pikap dan trailer terus kembali menghinggapi rute Lingkar Selatan itu.
Namun, Kepala UPT Parkir Dishub Banjarmasin, Hendra berani menjamin pemandangan tumpukan angkutan jumbo itu bakal menjadi masa lalu. Karena pemko sudah menemukan lokasi lahan parkir yang pas.
"Pemko sudah menyiapkan lahan parkirnya. Sedang dalam tahap pematangan. Perkiraan kami, awal tahun depan sudah bisa digunakan," ungkap Hendra, kemarin (26/8).
Lahan parkir seluas satu hektare itu berada persis di samping UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub. Tak jauh dari perbatasan Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kabupaten Banjar.
"Dulu masih hutan, sekarang sudah diuruk. Tinggal pengerasan saja. Tapi area ini khusus angkutan besar saja," tambahnya.
Perkara pemakaiannya, jauh-jauh hari Dishub sudah mengajak Organda dan perusahaan ekspedisi di kawasan Pelabuhan Trisakti untuk berembuk. "Mereka mengakui kesalahannya. Parkir di bahu jalan memang karena tak ada pilihan lain," ujarnya.
Jika lahan parkir itu sudah beroperasi, maka Dishub akan menindak tegas angkutan barang yang masih parkir di bahu jalan. "Kami sudah membuat kesepakatan. Jika masih ngeyel, mereka siap diderek dan ditilang," tegasnya.
Dibeberkannya, praktik ilegal itu bisa lestari karena para preman. Rupanya, sopir truk dan pengusaha angkutan itu juga dipungut biaya ketika menggunakan bahu jalan tersebut. Tidak gratisan.
"Bukan pungutan resmi, itu cara-cara premanisme. Makanya mereka mau pindah ke lahan parkir pamko. Asalkan tarifnya tidak lebih mahal dari yang selama ini mereka bayarkan di bahu jalan," jelasnya.
Berapa tarifnya? Nominalnya masih diperbincangkan. "Semoga nanti pemandangan parkir liar dan bongkar muat di jalan nasional itu tidak ada lagi," harapnya. (hid/fud/ema)
