BANJARMASIN - Air mata Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel, Adi Santoso hampir menetes. Matanya bahkan sudah memerah. Dia seakan tak percaya lembaga yang dipimpinnya mendapat rapor merah dalam hal kinerja.
Ya, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor memberi Badan Kesbangpol mendapat penilaian buruk dalam penilaian kinerja SKPD Semester I Tahun 2019 di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, kemarin.
Selain Kesbangpol, dua instansi lain yang juga berkategori buruk adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel.
Adi mengatakan kinerja buruk Kesbangpol lantaran kualitas SDM-nya. Mantan Kepala Dinas Sosial Kalsel itu menyebut instansinya menjadi 'tempat buangan' bagi para PNS yang tidak berkualitas. "Sehingga semua lini lemah,” ucapnya.
Dia mengesankan jika tak mendapat dukungan yang baik dari struktur di bawahnya. Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, semua pihak harus saling menyokong. “Kalau saya sendiri tanpa ada dukungan dari bawah, jelas tak bisa. Tak mungkin saya kerja sendiri,” ucapnya.
Karenanya, dia menyesalkan sebaran SDM yang tak merata di Pemprov Kalsel. Menurutnya, untuk menjadi organisasi yang baik, Kesbangpol harus diisi SDM yang kuat dan berkualitas.
“Sebagaimana SKPD lainnya. Kalau SDM nya diisi SDM lemah, maka sulit maju,” sebut Adi yang mengatakan hal ini sebenarnya sudah dikeluhkannya ke biro organisasi Setdaprov.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga , Hermansyah, punya alasan sendiri untuk hasil ini. Herman menyimpulkan rapor merah yang didapatnya lantaran belum terlaksananya pembangunan sport center yang sejak lama diidamkan pemprov. “Semua butuh proses, hasil ini tentu kami jadikan sebagai awal untuk lebih baik,” ujarnya.
Hermansyah tertolong sedikit karena baru seumur jagung memimpin dinas. Dia hijrah dari Pemko Banjarmasin awal tahun tadi. “Saya baru menjabat. Tapi ini sebagai pemicu saya untuk mendapatkan rapor bagus di semester II nanti,” ucapnya optimistis.
Dua kepala dinas yang mendapat raport merah cukup aktif memberikan penjelasan dan argumen mereka kepada media. Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Yusuf Effendi langsung menghilang seusai acara. Dia tidak memberikan penjelasan apapun untuk kinerja SKPD-nya yang jeblok.
Kepala Inspektorat Kalsel Awi Sundari menepis anggapan bahwa buruknya kinerja karena penempatan SDM Pemprov tidak merata. Penempatan SDM sejatinya dilakukan unsur pimpinan. Dengan SDM yang ada, menurutnya, fungsi manajerial Kepala SKPD yang harus dikuatkan.
“Setiap SKPD ada yang baik, sedang, dan kurang. Mereka semua dipimpin oleh Kepala SKPD nya. Kalau bisa memanajerial dengan baik. Tak mungkin hal demikian,” sebut Awi.
Awi mengatakan tiga SKPD mendapat rapor merah salah satunya dikarenakan pimpinan SKPD banyak melakukan kegiatan di luar kantor dan daerah. Inspektorat sendiri menjadi lembaga penilai selain dua lembaga lain, yakni Bappeda dan Biro Organisasi Kalsel.
Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira mengungkapkan, tiga SKPD dengan rapor merah ini masih rendah dalam kategori reformasi birokrasi. “Ini kategori penilaian baru. Di kategori ini institusi mereka harus berubah lebih baik lagi. Perlu perhatian khusus lagi,” terang Fajar.
Untuk kategori perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan capaian kinerja tiga SKPD ini cukup lumayan. “Masih ada satu semester untuk memperbaiki,” imbuhnya.
