BANJARBARU - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel Yusuf Effendi menepis anggapan kinerja dinasnya jeblok karena lemahnya manajerial.
Disdik salah satu yang mendapatkan rapor merah dalam penilaian kinerja SKPD Semester I Tahun 2019, bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalsel.
"Tidak ada konflik apa-apa di sini. Semua baik saja," katanya yang menolak tuduhan disebut tidak baik, hanya karena menerima rapor merah dalam penilaian kinerja SKPD Semester I Tahun 2019.
"Ini 'kan baru semester I. Sementara kalau mau melihat kinerja dinas itu harus melihat satu tahun berjalan. Seperti halnya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2018 , kami meraih predikat nilai sangat baik," bebernya.
Menurutnya untuk melihat bagus tidaknya kerja suatu instansi dalam penilaian kinerja SKPD ialah pada semester II nanti. "Intinya itu pada semester II, karena nilainya kumulatif selama satu tahun," ujarnya.
Penilaian kinerja SKPD pada 2018 lalu misalnya, Yusuf mengungkapkan, saat itu Disdikbud juga mendapatkan rapor merah pada semester I. Akan tetapi, di semester II mereka berhasil meraih rapor hijau. "Jadi kita tidak bisa hanya melihat penilaian pada semester I saja," ungkapnya.
Lalu kenapa pada semester I nilai mereka jeblok? Dia menduga, kemungkinan sama seperti tahun lalu. Yakni, gara-gara belum sempurnanya laporan data yang mereka serahkan ke tim penilai. "Sebenarnya, bukan masalah kinerja yang membuat kami menerima rapor merah. Tapi karena tidak sempurnanya penyampaian data ke tim penilai" paparnya.
Meski begitu, Yusuf menuturkan hasil minus yang didapatkan pada semester I akan memacu mereka untuk bisa lebih baik lagi.
Sebelumnya, Kepala Inspektorat Kalsel Awi Sundari menyampaikan kelemahan SKPD yang mendapat nilai buruk adalah kelemahan manajerial. "Mereka semua dipimpin oleh Kepala SKPD-nya. Kalau bisa memanajerial dengan baik. Tak mungkin mendapat nilai kurang,” sebutnya.
Awi mengatakan tiga SKPD mendapat rapor merah salah satunya dikarenakan pimpinan SKPD banyak melakukan kegiatan di luar kantor dan daerah. Inspektorat sendiri menjadi lembaga penilai selain dua lembaga lain, yakni Bappeda dan Biro Organisasi Kalsel.
Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira mengungkapkan, tiga SKPD dengan rapor merah ini masih rendah dalam kategori reformasi birokrasi. “Ini kategori penilaian baru. Di kategori ini institusi mereka harus berubah lebih baik lagi. Perlu perhatian khusus lagi,” terangnya. (ris/ran/ema)
