BANJARMASIN – Pelabuhan-pelabuhan khusus yang digunakan untuk kepentingan sendiri masih marak di Kalsel. Celakanya terminal khusus ini banyak yang belum mengantongi izin sesuai perundang-undangan.
Karena itu, Kesyahbandaran Otoritas dan Pelabuhan (KSOP) Banjarmasin Kelas I gencar melakukan sosialisasi kepada para pengelola terminal-terminal ini.
Di Kalsel terdapat 12 terminal khusus dan 38 terminal yang digunakan untuk kepentingan sendiri. Dari jumlah itu, menurut Kepala KSOP Banjarmasin Kelas I, Mugen Suprihatin masih ada yang belum memiliki izin operasi.
“28 izinnya sudah keluar, sedangkan 22 izinnya masih dalam proses,” kata Mugen disela-sela sosialisasi Permenhub terkait Tersus dan TUKS, di Banjarmasin belum lama tadi.
Pelabuhan khusus perlu mengantongi izin agar pemerintah mudah mengontrol tata niaga. KSOP perlu mengetahui dari mana asal barang yang masuk ke Kalsel dan mau dibawa ke mana barang tersebut. Pastinya pemerintah bisa mendapatkan pemasukan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Mugen yakin, pengelola terminal swasta di Kalsel mau tertib aturan. Dapat dilihat jumlah peserta yang datang mengikuti sosialisasi ini cukup banyak. “Karena ke depan kalau izin tidak diurus, kami tidak akan berikan layanan kepelabuhanan, artinya kapal tidak akan bisa masuk ke tempat mereka,” tandasnya.
Dirjen Lalu Lintas Permenhub RI, Capt Wisnu Handoko mengatakan aturan yang dikeluarkan pemerintah itu bukan mempersulit justru untuk melindungi kepentingan masyarakat. " Kalau sudah di sosialisasi tapi masih tak mengindahkan akan diberi tindakan tegas," ujarnya.
Di Bagian lain, menjamurnya terminal khusus dan untuk kepentingan sendiri sudah terpantau oleh Polda Kalsel. Pasalnya pelabuhan khusus juga rawan aksi penyelundupan. “Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, masyarakat yang tahu bisa menginformasikan kepada polisi terdekat,” ujar Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochamad Rifai. (gmp/ran/ema)
