BANJARBARU - Dalam rapat paripurna terkait agenda pandangan umum fraksi terhadap RAPBD Perubahan Tahun 2019, sekaligus jawaban Walikota Banjarbaru terhadap pandangan umum fraksi pada Rabu (4/8), Pihak legislatif menyarankan agar Pemko menunda pembangunan fisik menggunakan anggaran perubahan. Alasannya karena waktu yang dinilai terlalu mepet dan dikhawatirkan tidak terkejar.
Wakil Walikota Banjarbaru, Darmawan Jaya S yang juga mewakili Pemko dalam Paripurna pun membenarkan usulan ini. Disebutnya jika pihak legislatif meminta agar Pemko tidak melakukan kegiatan yang sifatnya insfrastruktur.
"Iya, karena waktunya mepet jadi dari dewan mengusulkan untuk tidak melakukan kegiatan fisik, nanti takutnya tidak sempat," ucap Jaya -panggilan akrabnya.
Memang jika menilik anggaran perubahan. Maka hanya ada waktu tiga bulan ideal dalam pemanfaatan anggaran ini. Yakni biasanya berkisar dari bulan Oktober-November-Desember.
Wakil Ketua DPRD Banjarbaru, Wartono pun menyampaikan hal demikian. Menurutnya tiap fraksi menyarankan agar Pemko menghindari pembangunan fisik dalam paripurna tersebut.
"Perubahan waktunya relatif singkat, jadi disarankan untuk kegiatan-kegiatan yang skala prioritas dan urgent. Kalau infrastruktur disarankan dihindari, soalnya hanya 3 bulan. Ditakutkan tidak mencukupi dan tidak selesai lalu menyebabkan potensi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)," nilainya.
Terkait ini, salah satu proyek Pemko yang berkaitan dengan fisik adalah akan dibangunnya gerbang perbatasan di Km 18. Batas antara Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar. Yang mana sejauh ini belum adanya penanda berupa gerbang ataupun gapura. Juga diketahui pembangunannya akan menyedot anggaran di perubahan.
Saat ditanyakan soal adanya saran dari legislatif. SKPD teknis yang menangani pembangunan gerbang tersebut, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru mengaku tetap menggodoknya.
Kadis PUPR Banjarbaru, Jaya Kresna berpendapat jika pihaknya sanggup untuk menyelesaikannya. "Insya Allah sanggup, karena desainnya sudah rampung hanya tinggal anggarannya saja," katanya kemarin.
Terkait usulan di rapat paripurna. Jaya memahami hal tersebut. Namun terangnya hal tersebut dalam konteks usulan. Yang mana ia menilai jika SKPD teknis sanggup, maka tidak akan berpotensi jadi masalah dengan rentang waktu yang dianggap mepet.
"Kalau memang cukup saja waktunya, ya tentu kita kerjakan. Kalau rekan-rekan (dewan) kan mewanti-wanti, takutnya tidak selesai agar jangan dipaksakan. Namun kita tetap mengusahakan membangunnya (gerbang)," tegasnya.
Ia pun menegaskan jika dalam hal ini PUPR Banjarbaru tidak akan menggeser proyek tersebut. "Insya Allah kita sanggup, tidak bergeser," tandasnya. (rvn/bin/ema)
