BUMD Minim Kontribusi akan Dievaluasi

- Sabtu, 7 September 2019 | 12:05 WIB

BANJARMASIN – Tak ingin terus merugi. Pemprov Kalsel selaku pemegang saham sebanyak 93 persen di PT Bangun Banua, melakukan evaluasi kinerja terhadap salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalsel ini, di Setdaprov Kalsel.

Dipimpin langsung Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris. Rapat evaluasi kinerja BUMD ini digelar tertutup. Tampak hadir kala itu, Plt Asisten II Setdaprov Kalsel, Hanif Faisol Nuropiq, Kepala Biro Sarana dan Prasarana Setdaprov, Ina Yuliani hingga jajaran BUMD Kalsel.

Usai rapat, Haris menyampaikan kepada awak media bahwa kinerja BUMD Kalsel menjadi fokus pihaknya saat ini untuk dimaksimalkan. Bahkan, secara blak-blakan dia mengatakan, jika dalam evaluasi yang dilakukan pihaknya ini harus merombak struktur organisasi di PT Bangun Banua, pihaknya bisa saja melakukannya.

Diakui Haris, selama ini koordinasi dengan BUMD belum berjalan dengan baik. Dengan evaluasi ini menurutnya, selaku pemegang saham dengan gelontoran penyertaan modal. Tentu Pemprov akan melakukan monitoring rutin kepada BUMD Kalsel. “Kami tak ingin membiarkan investasi yang ditanamkan di perusahaan ini hanya memberikan beban psikologi dan beban anggaran bagi Pemprov,” ujarnya.

Sekdaprov juga mengakui, hingga bulan Mei lalu, PT Bangun Banua bersama PT Askrida belum memberikan deviden kepada Pemprov. Namun, data terbaru hingga 5 September 2019 tadi, penerimaan dari BUMD mengalami perubahan. Dimana, PT Askrida memberikan deviden sebesar Rp350,4 juta dan PT Bangun Banua sebesar Rp828,2 juta. “Bisa saja jika setelah dievaluasi dan kinerjanya tak berubah kami meminta perombakan struktur,” kata Haris.

Meski pemprov tak bisa langsung mengintervensi kepada BUMD karena aturan Perseroan Terbatas (PT). Namun tegas Haris, selaku pemilik modal pihaknya memiliki kewenangan melakukan monitoring dan dorongan kepada BUMD. “Sebagai pemilik modal dan penanam saham kami memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban,” sebutnya.

Diungkapkan Haris, hingga 5 September tadi, Bank Kalsel memberikan kontribusi nyata ke Pemprov sebesar Rp20,2 miliar. Sementara, PT Jamkrida memberikan deviden sebesar Rp239,4 juta. “Saya tegaskan semua kinerja BUMD Kalsel dapat dan mampu memberikan penerimaan daerah,” terang Haris.

Meski mampu, Pemprov sebutnya bukan merasa puas. Sebagai pemilik modal tentu ingin laba hingga deviden yang diberikan kepada Pemprov lebih dari saat ini. “Dievaluasi ini, kami akan ekspose kinerja mereka. Sekaligus menilai, apakah dana yang Pemprov tanamkan sesuai dengan kalkulasi yang diberikan,” ujarnya.

Haris mengucapkan terimakasih kepada media yang mengingatkan kinerja BUMD Kalsel yang anak perusahaannya dinilai masih sulit berkembang. Salah satunya anak perusahaan PT Bangun Banua, Hotel Batung Batulis.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Umum PT Bangun Banua, Wisnadi mengakui Hotel Batung Batulis saat ini terus merugi karena kalah bersaing dengan hotel-hotel lainnya. Dimana, tiap bulan pihaknya harus mensubsidi sekitar Rp20 juta untuk menutupi biaya operasional karena sepinya tamu.

Disinggung jika dalam evaluasi nanti harus dilakukan perombakan organisasi di PT Bangun Banua, Wisnadi menuturkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemegang saham, yakni Pemprov Kalsel. “Kalau masalah perombakan tergantung pemegang saham. Kalau penilaian kinerja kurang baik dan dinilai tak maksimal, terserah pemegang saham,” ujar Wisnadi.

Dia mengatakan, campur tangannya pemegang saham dalam melakukan pembinaan BUMD seperti kemarin, menurutnya sangat bagus untuk meningkatkan kinerja. “Selama ini tak pernah seperti ini. dengan adanya campur tangan. Semua perusahaan daerah bisa bangkit lagi dan jangan melempem,” pungkasnya. (mof/bin/ema)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Ekonomi Bulungan Tumbuh 4,60 Persen

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:30 WIB

2024 Konsumsi Minyak Sawit Diprediksi Meningkat

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:21 WIB
X